Pemkot Prabumulih Percepat Sertifikasi 119 Aset; Tindak Lanjut Korsupgah KPK

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Senin , 18 Nov 2024 - 19:55

Pemkot Prabumulih Percepat Sertifikasi 119 Aset, Tindak Lanjut Korsupgah KPK--prabupos

pemkot prabumulih percepat sertifikasi 119 aset; tindak lanjut korsupgah kpk                            prabumulih, koranprabumulihpos.com – pemerintah kota (pemkot) prabumulih mengadakan rapat untuk mempercepat proses sertifikasi aset tanah pada senin, 18 november 2024. 
kegiatan ini merupakan langkah lanjutan dari hasil rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah) yang diadakan oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) pada 14 november 2024.
rapat yang berlangsung di ruang badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) ini dipimpin oleh asisten ii bidang ekonomi dan pembangunan setda prabumulih, drs h muhammad ali msi. 
kegiatan tersebut juga dihadiri oleh kepala bpkad prabumulih, wawan gunawan ak ca, serta perwakilan dari berbagai dinas terkait, seperti dinas pendidikan, dinas pupr, dinas pertanian, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas kesehatan, dan badan pertanahan nasional (bpn).
baca juga:3 bulan 2 kali musibah kebakaran, menimpa smp muhammadiyah prabumulih
baca juga:ratusan sapi di prabumulih inseminasi buatan: tingkatkan reproduksi dan perbaikan kualitas ternak sapi
dalam kesempatan tersebut, h muhammad ali menjelaskan bahwa rapat ini merupakan respons terhadap arahan kpk yang meminta pemkot prabumulih untuk segera menyelesaikan sertifikasi 119 aset yang belum tercatat secara resmi.
“ini adalah tindak lanjut dari arahan kpk dalam rapat korsupgah minggu lalu. kami diingatkan untuk bekerja sama dengan bpn agar segera menyelesaikan sertifikat untuk 119 persil tanah yang masih bermasalah,” ujarnya melalui telepon.
saat ini, ada 119 aset milik pemkot prabumulih yang belum bersertifikat, sebagian besar disebabkan oleh masalah kelengkapan dokumen. dari jumlah tersebut, 65 persil sedang dalam proses sertifikasi di bpn, namun ada beberapa masalah administratif yang menghambat kelancaran prosesnya.
"kami sedang melakukan identifikasi untuk mengetahui hambatan dalam proses pengajuan sertifikat, dan menargetkan agar setiap organisasi perangkat daerah (opd) melengkapi persyaratan yang diperlukan secepatnya," tambah h muhammad ali.
baca juga:tertib administrasi! penjabat walikota prabumulih imbau opd lebih profesional
baca juga:polres prabumulih usul dua polsek baru, pemkot prabumulih siapkan lahan; ini lokasinya 
selain itu, ia mengungkapkan bahwa aset-aset tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk hibah dari masyarakat, hibah dari pemkab muara enim, serta aset yang terkait dengan pt kai dan pt ba. pemkot prabumulih menargetkan agar sertifikasi ini dapat selesai pada desember 2024.
"saya meminta agar dinas pupr yang memiliki banyak aset untuk segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses ini bisa segera dilanjutkan,” tegasnya.
h muhammad ali juga menekankan pentingnya kerja sama antar opd dalam menyelesaikan pengurusan sertifikat ini. selain itu, ia mengungkapkan bahwa kpk telah memberikan dukungan penuh untuk mempercepat proses sertifikasi aset.
“alhamdulillah, kami mendapat bantuan dari kpk. semua opd siap untuk melengkapi persyaratan dan segera mengajukan pengajuan sertifikat ke bpn,” ujar h muhammad ali.
baca juga:pemerintah kota prabumulih apresiasi prestasi atlet npci di peparnas 2024, berikan reward!
baca juga:3 bulan 2 kali musibah kebakaran, menimpa smp muhammadiyah prabumulih 
dalam rapat tersebut, h muhammad ali juga menyoroti perubahan dalam pengelolaan aset daerah. sesuai dengan arahan kpk, pengelolaan aset akan diserahkan kepada masing-masing opd sebagai pengguna aset, sementara bpkad hanya bertanggung jawab pada administrasi.
“dengan perubahan ini, opd diharapkan lebih aktif dalam mengelola dan mengajukan sertifikat tanah yang menjadi tanggung jawab mereka,” jelasnya.
terkait dengan aset yang melibatkan pt kai, h muhammad ali mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini. "kami akan koordinasikan dengan pt kai untuk menyelesaikan persoalan ini, terutama yang berkaitan dengan aset di sektor pendidikan," tambahnya.
kpk juga akan terus memantau dan mendukung pemerintah daerah selama proses ini berlangsung, memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai prosedur yang benar. “kpk akan terus mendukung pemkot selama kami melaksanakan proses ini dengan baik,” tutupnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 19 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan