7 Modus Manipulasi Anggaran yang Ditemukan BPKP di Pemerintah Daerah

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Senin , 11 Nov 2024 - 16:05

7 Modus Manipulasi Anggaran yang Ditemukan BPKP di Pemerintah Daerah--Istimewa

6. Pungutan Liar dalam Pemberian Izin

Pungutan liar atau biaya tidak sah sering terjadi dalam proses pemberian izin, yang merugikan masyarakat dan merusak sistem administrasi.

7. Laporan Keuangan yang Tidak Sesuai dengan Realitas

Sering kali, barang yang belum selesai dikerjakan sudah dilaporkan sebagai selesai dalam laporan keuangan, untuk mengelabui pengawas dan publik.

Yusuf Ateh menambahkan bahwa modus-modus ini telah terjadi selama lebih dari dua dekade dan terus berulang. BPKP, menurutnya, siap membantu Pemda dalam merencanakan anggaran secara lebih transparan untuk mencegah potensi kecurangan di masa depan.

“BPKP siap untuk bekerja sama dengan Pemda dalam merencanakan anggaran yang lebih efisien dan mengurangi risiko terjadinya kecurangan,” ujar Yusuf Ateh.

Kepala BPKP itu juga menegaskan bahwa semua temuan terkait modus kecurangan ini harus mendapat perhatian serius dan diusut lebih lanjut oleh aparat penegak hukum agar pengelolaan anggaran daerah bisa lebih transparan dan akuntabel.

7 modus manipulasi anggaran yang ditemukan bpkp di pemerintah daerah                            koranprabumulihpos.com - badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) baru-baru ini mengungkap adanya potensi kecurangan dalam pengelolaan anggaran yang biasa dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda). kepala bpkp, muhammad yusuf ateh, mengungkapkan ada tujuh modus yang umum terjadi dalam manipulasi laporan pengelolaan anggaran di daerah.
dalam rakornas pemerintah pusat dan pemda yang digelar di sentul, bogor, yusuf ateh menyatakan bahwa tujuh modus tersebut bisa menjadi fokus penyelidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. berikut ini adalah tujuh modus yang biasanya diterapkan oleh pemda untuk mengelola anggaran secara tidak transparan:
1. gratifikasi dalam proses perizinan
pemda sering kali terlibat dalam praktik nepotisme dan kronisme yang mempengaruhi perizinan dan keputusan-keputusan administratif lainnya.
2. penyalahgunaan diskresi kebijakan
salah satu alasan yang sering digunakan untuk menutupi tindakan kecurangan adalah kebijakan diskresi yang disalahgunakan dalam pengambilan keputusan.
baca juga:ini daya tarik tabungan simpedes dari bank bri
baca juga:wow! harga emas di palembang hari ini stabil, cek rincian dan tips hemat pajaknya!
3. manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran
pada tahap perencanaan dan penganggaran, kerap kali terjadi pemotongan anggaran atau penyusunan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata.
4. penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa
pemda sering kali terlibat dalam penggelembungan harga dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang mengarah pada praktik korupsi.
5. manipulasi laporan keuangan
pemda terkadang mengubah data atau melaporkan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk menunjukkan kinerja anggaran yang lebih baik dari yang seharusnya.
6. pungutan liar dalam pemberian izin
pungutan liar atau biaya tidak sah sering terjadi dalam proses pemberian izin, yang merugikan masyarakat dan merusak sistem administrasi.
baca juga:panduan cek nik ktp penerima bansos terbaru melalui aplikasi cek bansos
baca juga:ini daya tarik tabungan simpedes dari bank bri
7. laporan keuangan yang tidak sesuai dengan realitas
sering kali, barang yang belum selesai dikerjakan sudah dilaporkan sebagai selesai dalam laporan keuangan, untuk mengelabui pengawas dan publik.
yusuf ateh menambahkan bahwa modus-modus ini telah terjadi selama lebih dari dua dekade dan terus berulang. bpkp, menurutnya, siap membantu pemda dalam merencanakan anggaran secara lebih transparan untuk mencegah potensi kecurangan di masa depan.
“bpkp siap untuk bekerja sama dengan pemda dalam merencanakan anggaran yang lebih efisien dan mengurangi risiko terjadinya kecurangan,” ujar yusuf ateh.
kepala bpkp itu juga menegaskan bahwa semua temuan terkait modus kecurangan ini harus mendapat perhatian serius dan diusut lebih lanjut oleh aparat penegak hukum agar pengelolaan anggaran daerah bisa lebih transparan dan akuntabel.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 24 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan