JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Ujang Komarudin, akademisi dari Universitas Al Azhar Indonesia dan Doktor Ilmu Politik di Universitas Indonesia, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melibatkan pakar informasi dan teknologi (IT) untuk menjaga Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Menurutnya, penguatan sumber daya manusia (SDM) di KPU sangat penting untuk mengelola dan melindungi sistem dari potensi ancaman.
"KPU harus mengajak banyak ahli IT yang berkompeten dalam menjaga keamanan Sirekap," jelas Ujang di Jakarta, Senin.
Ia menekankan bahwa KPU tidak hanya perlu SDM yang mampu menggunakan sistem, tetapi juga yang memiliki keahlian dalam memberikan perlindungan berlapis dan meningkatkan kinerja sistem secara berkelanjutan.
"Hanya para ahli IT yang dapat menjaga keamanan sistem dengan baik, sehingga mereka perlu dilibatkan," tambah Ujang, yang juga merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR).
BACA JUGA:Masa Kampanye, Paslon Pilkada Prabumulih Paparkan Program
BACA JUGA:Patroli Skala Besar, Komitmen Polres Prabumulih untuk Pilkada Aman Tertib
Ujang juga mengingatkan pentingnya menjamin keakuratan data di Sirekap agar tidak menimbulkan kontroversi. Idham Holik, Ketua Divisi Teknis KPU RI, mengungkapkan bahwa Sirekap akan digunakan lagi dalam Pilkada 2024.
Dia menekankan bahwa KPU bersama pengembang telah melakukan perbaikan signifikan dalam sistem komputasi.
"Untuk kapasitas traffic Sirekap, kami telah meningkatkan bandwidth sehingga pengelolaan traffic menjadi lebih baik. Kami juga meningkatkan kemampuan pembacaan Sirekap untuk akurasi yang lebih tinggi," kata Idham.
Selain itu, KPU telah melakukan simulasi penggunaan Sirekap di Kota Depok dan Kabupaten Maros, dengan tingkat akurasi mencapai lebih dari 99 persen. "Kami optimis bahwa ke depan akan lebih baik dan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat,"tutupnya.(*)