Belum siapnya anggaran untuk audit data honorer secara menyeluruh, bukan secara acak, juga menjadi kekahawtiran sejumlah anggota Komisi II DPR RI.
Program pengangkatan honorer jadi PPPK dikhawatirkan Komisi II DPR bakal deadlock gegara data honorer masih amburadul akibat proses audit yang terganjal masalah anggaran.
Junimart Girsang mengatakan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilibatkan untuk melakukan audit, ternyata belum punya pos anggaran untuk itu.
“(BPKP) enggak punya anggaran, bisa mendata ini? Masih banyak masalah-masalah non-ASN,” cetus Junimart.
Mardani Ali Sera juga mengatakan hal yang sama. Anggota Fraksi PSKI Komisi II DPR RI itu meminta masalah ketersediaan anggaran untuk audit harus segera dibereskan.
“Kalau BPKP tidak ada dana, kami perjuangkan,” cetus Mardani.
Merespons hal itu, Menteri Anas menegaskan akan segera bertemu Kepala BPKP untuk membahas masalah anggaran audit data honorer.
“Setelah ini saya akan bertemu Kepala BPKP,” kata Mas Anas.
4. Masih Ada Honorer jadi Guru PPPK Belum Gajian
Anggota Komisi X DPR Anita Jacoba Gah mengatakan, hingga saat ini masih ada guru honorer yang sudah lulus PPPK, tetapi belum pernah menerima gaji bulanan.
“Ada PPPK, sudah lulus, tetapi gaji belum dibayar,” ujar politikus Partai Demokrat itu, pada raker 7 November.
5. Guru Swasta juga Pengin jadi PPPK
Anita Jacoba juga menyampaikan aspirasi guru swasta yang merasa peluangnya untuk jadi PPPK sangat terbatas.
“Mereka bilang, “kami juga mengajar anak-anak bangsa”. Jadi, mereka juga rindu menjadi PPPK. Berikanlah mereka kesempatan,” kata Anita.
Anita Jacoba juga menyampaikan bahwa ada kasus guru yang sudah lulus sertifikasi, tetapi gagal pada seleksi PPPK.
Sebaliknya, ada guru yang gagal lulus sertifikasi, tetapi malah lolos seleksi PPPK.