Jakarta - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) buka suara terkait adanya dugaan kebocoran 204 juta Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang didapat dari situs KPU sejak Senin (27/11/2023).
Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pihak KPU terkait upaya investigasi berkenaan dengan dugaan kebocoran yang dialami.
"Dalam penanganan insiden siber yang terjadi di KPU, BSSN sedang melakukan analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui root cause dari insiden siber yang terjadi," tutur Ariandi kepada detikINET, Jumat (1/12/2023).
Lebih lanjut, kata Ariandi, BSSN senantiasa berkoordinasi intens dengan pihak KPU dan siap untuk memberikan asistensi serta rekomendasi peningkatan keamanan terhadap sistem informasi milik KPU.
Hanya saja dalam pernyataan tertulis ini, BSSN tidak menegaskan perihal kebocoran data 204 juta DPT Pemilu 2024 dan dijual peretas di dark web.
"Hasil investigasi serta perkembangan tindak lanjut dari dugaan insiden kebocoran data akan disampaikan langsung oleh KPU selaku penyelenggara sistem elektronik," kata Ariandi.
Diberitakan sebelumnya, akun anonim bernama "Jimbo" mengaku telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs KPU. Ini bukan kali pertama, sebelumnya Bjorka pada 2022 mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU.
Berdasarkan penelusuran lembaga riset CISSReC, akun anonim "Jimbo" membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan, serta beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut
"Jimbo juga menyampaikan dalam postingan di forum tersebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi, di mana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik di mana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," tutur Chairman CISSReC Pratama Persadha kepada detikINET, Selasa (28/11/2023).
Lebih lanjut, kata Pratama, di dalam data yang didapatkan oleh Jimbo tersebut memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting seperti NIK, No. KK, nomor ktp (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.
"Tim CISSReC juga sudah mencoba melakukan verifikasi data sample yang diberikan secara random melalui website cekdpt, dan data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sample yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS di mana pemilih terdaftar. Jimbo menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga USD 74.000 atau hampir setara Rp 1,2 miliar ," ungkapnya. (dc)