Jakarta - Jutaan buruh berencana melakukan mogok nasional. Hal itu terjadi jika tuntutan kenaikan upah minimum sebesar 15% diabaikan.
Sebagai bagian respons atas rencana aksi mogok nasional ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, musyawarah melalui dialog merupakan hal yang penting. Dia mengatakan, perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi.
Shinta menjelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan telah disahkan. Menurutnya, semua pihak perlu menghormati ketentuan ini sebagai dasar kepastian hukum berusaha di Indonesia.
"Ketentuan PP 51/2023 mengenai Pengupahan ini telah disahkan, tentunya kita semua perlu menghormati ketentuan ini sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia," terangnya kepada detikcom, Minggu (12/11/2023).
Terkait dengan formula pengupahan yang baru, dia berharap, dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan, harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut. Menurutnya, hal itu penting sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja.
"Yang perlu kita semua tekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia. Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," terangnya.
Untuk diketahui, buruh menuntut kenaikan upah sebesar 15% di tahun 2024. Beberapa aksi massa di beberapa daerah sudah dimulai sejak 7 November.
"Aksi-aksi dalam perjuangan menuntut kenaikan upah buruh 15% sudah dilakukan di beberapa daerah. Dan aksi ini akan terus bergelombang," ujar Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya.