JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran untuk benar-benar menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Menurutnya, penyaluran bantuan yang akurat tidak hanya membantu masyarakat rentan, tetapi juga memperkuat efektivitas program pemerintah dalam jangka panjang.
Dalam keterangannya, Minggu (14/9), Tito mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar tidak sekadar menyalurkan bantuan, melainkan juga melakukan pemetaan mendalam mengenai penyebab kemiskinan di wilayah masing-masing.
“Setiap daerah punya karakteristik berbeda, sehingga penanganan kemiskinan harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Jika bansos tepat sasaran, dampaknya akan lebih besar bagi kelompok rentan,” ujar Tito.
BACA JUGA:Tegas! Tito Karnavian Minta Pemda Serius Jalankan 6 Pelayanan Dasar
BACA JUGA:Tito Karnavian: Kepala Daerah Harus Fokus pada Efisiensi Anggaran dan Peningkatan PAD
Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tantan Hermansah, menilai langkah yang disampaikan Mendagri sangat strategis. Ia menilai, selama ini bantuan sosial kerap salah sasaran karena digunakan sebagai alat pencitraan atau hanya menguntungkan kelompok yang dekat dengan elite politik daerah.
“Pesan Pak Tito penting, karena menegaskan bahwa bansos harus menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk kepentingan politik sesaat,” tegas Tantan.
Menurutnya, pengelolaan bansos yang keliru dapat memicu keresahan sosial hingga aksi demonstrasi. Kondisi masyarakat yang mudah tersulut, kata dia, tidak lepas dari minimnya sumber pendapatan yang bisa diandalkan.
Tantan menambahkan, persoalan kemiskinan tidak cukup dipandang dari data statistik semata. Pemda harus memiliki kepekaan sosial serta pendekatan kualitatif dalam membaca kondisi masyarakat di setiap wilayah.
BACA JUGA:Tito Karnavian Tolak Usulan Pemindahan Kepolisian ke Kemendagri; Bertentangan dengan Reformasi
“Kelompok rentan seringkali hanya dipahami dari sisi daya beli. Padahal ada masalah struktural yang membuat mereka semakin sulit keluar dari jerat kemiskinan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, masih banyak masyarakat miskin yang tidak tersentuh bansos bukan karena tidak membutuhkan, melainkan karena faktor budaya, rasa sungkan, atau minim akses informasi. Oleh sebab itu, Pemda dituntut lebih cermat dalam merancang mekanisme penyaluran agar tidak ada kelompok yang terlewat.
Lebih lanjut, Tantan menekankan pentingnya regulasi turunan yang jelas sebagai pedoman bagi pemerintah daerah. Aturan tersebut perlu mengatur metodologi pengumpulan data, mekanisme distribusi, hingga evaluasi terhadap daya jangkau serta besaran bansos.