JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengeluarkan kebijakan tegas dengan melarang pelajar untuk ikut serta dalam aksi demonstrasi.
Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, pada Jumat (5/9/2025).
Surat edaran itu ditujukan kepada seluruh kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, serta kepala sekolah mulai dari SD hingga SMA/SMK di seluruh Indonesia.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan, aturan ini dibuat untuk memastikan proses belajar mengajar tetap kondusif sekaligus menjaga keselamatan para pelajar.
BACA JUGA:Sri Mulyani Dicopot, IHSG Langsung Anjlok
BACA JUGA:Viral Foto Domino, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: Saya Baru Tahu Itu Azis Wellang
“Sudah kita sampaikan edaran. Edaran yang tadi saya sampaikan itu sudah kami sampaikan ke kepala dinas provinsi maupun ke kabupaten/kota,” kata Abdul Mu’ti, Minggu (7/9/2025).
Abdul menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena demonstrasi berpotensi menimbulkan risiko yang membahayakan, seperti kerusuhan atau provokasi.
“Memang sebaiknya para pelajar ini kalau ada aspirasi demokrasi dan sebagainya disalurkannya melalui cara-cara yang lebih pas lah begitu,” ujarnya.
Ia pun berharap peran guru, orang tua, dan kepala sekolah semakin aktif dalam mendampingi pelajar agar lebih fokus pada pendidikan.
BACA JUGA:Kementerian PU Selesaikan Proyek IKN hingga 2026, Selanjutnya Ditangani OIKN
BACA JUGA:Menteri Imigrasi Agus Andrianto Pastikan Setya Novanto Bebas Bersyarat Usai PK Dikabulkan
“Sehingga kami berharap sekali lagi, dan ini juga sesuai arah Pak Presiden, agar para guru, para orang tua, para kepala sekolah, kepala dinas kita semuanya, marilah kita mengajak para pelajar ini untuk lebih fokus mereka belajar,” tegas Abdul.
Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi mengungkapkan bahwa mayoritas massa aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir berasal dari kalangan pelajar SMA dan STM. Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi Forkopimda di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9/2025).
“Perlu kami sampaikan bahwa massa ini adalah sekarang lebih ke banyak anak-anak SMA maupun STM,” kata Deddy.