PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Ratusan Pegawai Harian Lepas (PHL) non-ASN di Kota Prabumulih mendatangi gedung DPRD Kota Prabumulih, Senin 21 Juli 2025.
Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi agar dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, seperti kelompok R3 yang sudah diangkat sebelumnya.
Aksi ini diinisiasi oleh Forum R4, yang beranggotakan 137 pegawai non-ASN.
Mereka terdiri dari 43 guru, 19 tenaga kesehatan, dan 76 tenaga teknis yang selama ini bekerja di berbagai instansi di lingkungan Pemkot Prabumulih.
BACA JUGA:Imbas Dugaan PPPK Siluman, Peserta PPPK Lulus Tahap 2 di Prabumulih Pertanyakan Jadwal Tes Kesehatan
BACA JUGA:Belum Umumkan Seleksi PPPK Tahap II, Sejumlah Instansi Terancam Kena Sanksi dari BKN!
Dalam audiensi dengan anggota DPRD, perwakilan Forum R4 mengungkapkan banyak dari mereka telah mengabdi selama lebih dari dua tahun, bahkan ada yang sudah bekerja hingga 10 tahun.
Namun sayangnya, mereka belum terdata dalam database Kementerian PAN-RB dan tidak lolos seleksi PPPK tahap 2 karena keterbatasan kuota.
“Kami sudah ikut tes PPPK tahap 2, bahkan ada yang nilainya tinggi. Tapi formasinya sangat terbatas, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan, sehingga kami tidak kebagian,” ujar salah satu perwakilan Forum R4.
Mereka meminta agar DPRD Kota Prabumulih membantu memperjuangkan nasib mereka ke pemerintah pusat.
BACA JUGA:Dinyatakan Lulus Seleksi PPPK, 68 Honorer Pemkot Prabumulih Terancam Tak Diangkat
BACA JUGA:154 Honorer R3 Prabumulih Gagal PPPK Diusulkan Jadi Paruh Waktu: Tetap Digaji hingga Pelantikan
Forum R4 berharap bisa memperoleh kesempatan yang sama seperti kelompok R3 yang sebelumnya berhasil diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
“Kami hanya ingin mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Banyak di antara kami sudah lama mengabdi, bahkan ada yang sudah 10 tahun,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, para anggota DPRD Kota Prabumulih menyatakan akan mendalami aspirasi yang disampaikan Forum R4 dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemkot Prabumulih serta instansi terkait di tingkat pusat.