JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, mengungkapkan bahwa teknologi untuk mendukung proses pengawasan serta aduan masyarakat secara daring telah siap digunakan pada Pilkada 2024.
Menurut Bagja, Bawaslu telah melakukan pengembangan aplikasi untuk memperlancar proses pengawasan, termasuk laporan dari masyarakat serta permohonan sengketa. Pengembangan ini bertujuan untuk mencegah terulangnya masalah yang ditemukan pada Pemilu 2024 lalu.
“Kami terus mengembangkan sistem IT untuk mempermudah pengawasan dan penanganan laporan dari masyarakat. Kami berharap sistem ini akan semakin efisien,” ujar Bagja di Jakarta, Sabtu.
Beberapa aplikasi yang telah disiapkan untuk menunjang pengawasan antara lain Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih), Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran (Sigaplapor), dan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).
BACA JUGA:Sampaikan Beberapa Tips Mengantisipasi Potensi Sengketa saat Pilkada
BACA JUGA:Kepala Desa Dihimbau Jaga Netralitas pada Pilkada, Ancaman Pemberhentian Jika Melanggar
Selain itu, Bawaslu juga telah mengidentifikasi potensi kerawanan dalam pemilihan melalui Indeks Kerawanan Pemilihan tahun 2024, yang mencakup isu-isu yang mungkin muncul di tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia.
“Kami telah merilis data mengenai TPS rawan dan wilayah yang berisiko tinggi. Ini akan menjadi langkah mitigasi kami dalam mengatasi masalah yang mungkin timbul,” tambahnya.
Bagja juga menyatakan bahwa Bawaslu telah mempersiapkan rekrutmen pengawas ad hoc yang akan menjadi ujung tombak dalam pengawasan Pilkada. Pengawas yang diterima akan langsung diberikan pelatihan teknis.
“Kerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan Satpol PP, juga terus kami perkuat, terutama menjelang masa tenang Pilkada ini,” ujarnya.