JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Program pembangunan tiga juta rumah yang direncanakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto mendapatkan kritik dari kalangan ekonom, yang khawatir tentang beban besar terhadap anggaran negara. Meskipun program ini dipandang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sejumlah ekonom menilai bahwa target ambisius ini terlalu besar untuk dicapai, mengingat kendala anggaran yang ada.
Menurut Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta, program tersebut memiliki sejumlah kelemahan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan pembiayaan dan ketidakrealistisan anggaran yang dibutuhkan. "Pembangunan tiga juta unit rumah setiap tahun memerlukan dana yang sangat besar, apalagi jika mencakup aspek infrastruktur pendukung, penyediaan bahan bangunan, dan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Achmad dalam wawancaranya dengan Disway pada Rabu, 20 November 2024.
Achmad juga menegaskan bahwa menggantungkan seluruh pembiayaan pada APBN di tengah kondisi defisit anggaran yang tinggi sangat tidak realistis. "Jika melihat kebutuhan biaya pembangunan rumah sederhana tipe 36 untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yang diperkirakan sekitar Rp150 juta hingga Rp200 juta per unit, maka total biaya untuk membangun tiga juta rumah per tahun bisa mencapai antara Rp450 triliun hingga Rp600 triliun," paparnya.
Biaya tersebut sudah termasuk material konstruksi, tenaga kerja, infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan jalan, serta fasilitas umum lainnya jika ada. Biaya ini bisa lebih tinggi lagi, tergantung pada lokasi, kondisi geografis, dan kebutuhan infrastruktur tambahan. Misalnya, wilayah terpencil atau pesisir yang memerlukan infrastruktur baru seperti jalan akses, jembatan, dan jaringan listrik akan membutuhkan biaya lebih banyak.
BACA JUGA:Kolaborasi Erick Thohir dan BP Haji Siapkan Layanan Haji yang Lebih Baik di 2025
BACA JUGA:Bawaslu: Pengawasan Ketat Siap Jaga Keamanan Pemilu 2024, Pastikan Suara Rakyat Terekam Jujur
Achmad memperkirakan bahwa sekitar 70 persen dari total rumah yang dibangun akan dialokasikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. "Subsidi untuk rumah-rumah tersebut bisa mencapai antara Rp63 triliun hingga Rp105 triliun per tahun," tambahnya.
Lebih lanjut, pengelolaan proyek besar ini akan memerlukan koordinasi lintas kementerian dan pengawasan yang ketat, dengan biaya operasional yang bisa mencapai 5-10 persen dari total anggaran, atau sekitar Rp22,5 triliun hingga Rp60 triliun per tahun. Achmad memperingatkan bahwa biaya yang begitu besar bisa mengorbankan sektor-sektor lain yang juga memerlukan anggaran, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur umum lainnya.
"Program ini berpotensi memakan lebih dari 10-15 persen dari total APBN, sehingga bisa mengganggu prioritas anggaran negara yang lain," pungkas Achmad.