JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak memaksakan penggunaan susu sapi dalam program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Sudaryono, produksi susu sapi di Indonesia saat ini belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi. Ia menyarankan agar susu bisa diganti dengan sumber protein lainnya.
"Susu produksinya masih kurang, jadi kami minta Badan Gizi untuk tidak terlalu menekankan bahwa harus ada susu," ungkap Sudaryono di Jakarta, Selasa.
Ia menambahkan bahwa program makan bergizi tidak harus selalu mencakup susu. Protein hewani seperti telur dan ayam, serta protein nabati, bisa memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil.
BACA JUGA:Menteri PU Dody Hanggodo, Fokus pada Swasembada Pangan Sambil Bangun IKN
BACA JUGA:Usai Penataran, Menteri LH Tancap Gas Atasi Masalah Sampah di Ibu Kota
Namun, Sudaryono juga menegaskan bahwa jika produksi susu sapi di dalam negeri sudah cukup, maka secara bertahap, susu bisa dimasukkan dalam menu makan bergizi gratis.
Ia menekankan pentingnya penyesuaian menu dengan kapasitas produksi nasional agar program ini tidak membebani negara, terutama jika harus melakukan impor susu.
"Saat produktivitas susu kita meningkat, kami akan mempertimbangkan untuk memasukkan susu. Di daerah yang dekat dengan sentra produksi susu, seperti Banyumas dan Boyolali, ada beberapa sekolah yang bisa mendapatkan susu dalam program makan bergizi," katanya.
Sebelumnya, Kementan juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA:Menteri Terkaya di Kabinet Prabowo: Sakti Wahyu Trenggono dengan Aset Rp2,6 Triliun
BACA JUGA:Transformasi DPR: Perubahan Anggota Jadi Menteri dalam Kabinet Prabowo
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono, menjelaskan bahwa Kementan lebih berfokus pada mengundang investor dari Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia, guna meningkatkan produksi susu dalam negeri.
"Perlu dicatat bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kami ingin mendorong investor Vietnam untuk berinvestasi di industri sapi perah di Indonesia, bukan untuk mengimpor produk susu," tegas Arief.
Ia menambahkan bahwa Menteri Pertanian telah menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Vietnam dalam meningkatkan kapasitas produksi lokal untuk mencapai kemandirian pangan, sesuai dengan arahan Presiden.