Seruan untuk Badan Pelindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Kebocoran Data di Indonesia

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Minggu , 11 Aug 2024 - 08:47

Kebocoran Data di Indonesia --Foto; ist

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha menekankan perlunya pemerintah membentuk Badan Pelindungan Data Pribadi.

Hal ini untuk menangani insiden kebocoran data secara efektif serta memberikan sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik yang mengalami pelanggaran data.

"Melihat meningkatnya frekuensi kebocoran data pribadi, pemerintah harus segera mendirikan Badan Pelindungan Data Pribadi," ujar Pratama, yang juga Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, dalam sebuah pernyataan di Semarang, Minggu pagi.

Dia juga menekankan pentingnya peraturan tegas yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE), baik sektor publik maupun privat, untuk menghadapi konsekuensi hukum jika tidak menjaga keamanan sistemnya. Tanpa adanya konsekuensi yang jelas, PSE mungkin tidak akan merasa terdorong untuk memperbaiki sistem keamanan mereka.

Menurut Pratama, semua kementerian dan lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus menjalani penilaian keamanan sistem teknologi informasi mereka secara menyeluruh. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menutup celah keamanan sebelum peretas dapat memanfaatkannya.

Pratama menekankan bahwa penilaian keamanan ini harus dilakukan secara rutin, bukan hanya sekali, karena keamanan sistem informasi merupakan proses yang berkelanjutan.

"Apa yang dianggap aman hari ini mungkin tidak akan tetap aman di masa mendatang," ujarnya.

Berikut adalah rangkuman kasus kebocoran data pribadi di Indonesia berdasarkan berbagai sumber:

1. Kebocoran Data BPJS Kesehatan (2021)

Pada tahun 2021, terjadi kebocoran data pribadi dari 279 juta peserta BPJS Kesehatan.

seruan untuk badan pelindungan data pribadi dalam menanggulangi kebocoran data di indonesia                             jakarta, koranprabumulihpos.com - pakar keamanan siber dr. pratama persadha menekankan perlunya pemerintah membentuk badan pelindungan data pribadi.
hal ini untuk menangani insiden kebocoran data secara efektif serta memberikan sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik yang mengalami pelanggaran data. 
"melihat meningkatnya frekuensi kebocoran data pribadi, pemerintah harus segera mendirikan badan pelindungan data pribadi," ujar pratama, yang juga ketua lembaga riset keamanan siber cissrec, dalam sebuah pernyataan di semarang, minggu pagi.
dia juga menekankan pentingnya peraturan tegas yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (pse), baik sektor publik maupun privat, untuk menghadapi konsekuensi hukum jika tidak menjaga keamanan sistemnya. tanpa adanya konsekuensi yang jelas, pse mungkin tidak akan merasa terdorong untuk memperbaiki sistem keamanan mereka.
 baca juga:10 daerah utama di sumsel menguasai produksi minyak dan gas, prabumulih urutan berapa?
baca juga:kabupaten kota di sumsel krisis guru, guru olahraga dan guru sd paling mendesak 
menurut pratama, semua kementerian dan lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus menjalani penilaian keamanan sistem teknologi informasi mereka secara menyeluruh. penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menutup celah keamanan sebelum peretas dapat memanfaatkannya.
pratama menekankan bahwa penilaian keamanan ini harus dilakukan secara rutin, bukan hanya sekali, karena keamanan sistem informasi merupakan proses yang berkelanjutan. 
"apa yang dianggap aman hari ini mungkin tidak akan tetap aman di masa mendatang," ujarnya.
berikut adalah rangkuman kasus kebocoran data pribadi di indonesia berdasarkan berbagai sumber:
 baca juga:kemenangan sempurna! tiongkok sapu bersih emas tenis meja di paris 2024; update klasemen negara asean
baca juga:jelang upacara hut ri menteri kabinet ke ikn hari ini, air bersih siap minum?
1. kebocoran data bpjs kesehatan (2021)
pada tahun 2021, terjadi kebocoran data pribadi dari 279 juta peserta bpjs kesehatan. 
data tersebut meliputi nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan riwayat kesehatan, yang diduga diperjualbelikan di dark web.
2. kebocoran data tokopedia (2020)
pada mei 2020, tokopedia mengalami insiden kebocoran data yang memengaruhi 91 juta pengguna. 
data yang bocor meliputi nama lengkap, alamat email, dan kata sandi pengguna.
 baca juga:ppid di prabumulih dinilai belum berjalan sesuai amanat uu kip
baca juga:kembali tampilkan berbagai permainan tradisional
3. kebocoran data kreditplus (2020)
pada november 2020, kreditplus mengalami kebocoran data yang melibatkan 2 juta pelanggannya. data yang bocor termasuk nama lengkap, nomor telepon, alamat email, dan riwayat transaksi.
4. kebocoran data bukalapak (2021)
pada maret 2021, bukalapak melaporkan kebocoran data yang mengakibatkan data pribadi 13 juta penggunanya bocor. 
data yang terungkap termasuk nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan alamat pengiriman.
5. kebocoran data bhineka (2021)
pada september 2021, data pribadi 1,2 juta pengguna bhineka.com bocor dan diduga diperjualbelikan di dark web.
 data tersebut meliputi nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan alamat pengiriman.
6. kebocoran data indihome (2022)
pada agustus 2022, indihome mengalami kebocoran data yang mempengaruhi jutaan pelanggan.
 data yang bocor meliputi riwayat browsing, nomor induk kependudukan (nik), dan data pribadi lainnya.
7. kebocoran data kpu (2022)  
pada september 2022, bjorka mengklaim telah membobol data 105 juta pemilih dari situs web komisi pemilihan umum (kpu). 
data yang bocor termasuk nama lengkap, nik, dan alamat pemilih.
8. kebocoran data bank syariah indonesia (2023)
pada desember 2023, bank syariah indonesia (bsi) mengalami kebocoran data yang memengaruhi jutaan nasabah. data yang bocor mencakup nama lengkap, nomor rekening, dan informasi pribadi lainnya.
9. kebocoran data carousell, mypertamina, pedulilindungi, lazada, dan mobile legends (2022)  
pada november 2022, kominfo melaporkan adanya kebocoran data dari lima platform berbeda dalam waktu satu bulan. data yang bocor termasuk nama lengkap, alamat email, dan informasi pribadi lainnya.
10. kebocoran data pusat data nasional sementara (2024)
pada 20 juni 2024, pusat data nasional sementara (pdns) diserang oleh grup ransomware brain chiper, yang mengunci data di 282 kementerian/lembaga. jenis data yang bocor belum dipastikan.