Antisipasi Kerawanan, Siapkan Strategi untuk Pilkada 2024

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menilai bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tergolong baik.

"Partisipasi masyarakat menunjukkan tren positif. Di setiap daerah, masyarakat memiliki calon yang mereka dukung dan pasti akan berupaya untuk memenangkan calon tersebut," ungkap Hadi saat menghadiri Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Rabu.

Penilaian ini didasarkan pada kunjungannya ke beberapa daerah, seperti Jayapura, Makassar, Bali, Yogyakarta, dan Medan.

Menurut Hadi, meskipun partisipasi tersebut aktif, terdapat potensi kerentanan yang harus diwaspadai.

BACA JUGA:MANTAP! Menteri Agama Luncurkan HITO, Layanan Halal di Jepang

BACA JUGA:Pansus Haji 2024, Menteri Agama Dapat Rapor Merah

"Kerentanannya adalah keinginan untuk mempertahankan calon hingga akhir," jelasnya.

Hadi membagi potensi konflik menjadi dua kategori: konflik yang terjadi di lapangan dan yang muncul di Mahkamah Konstitusi, yang memiliki wewenang untuk menangani sengketa hasil pilkada.

Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan setelah keputusan MK, karena keputusan tersebut biasanya disiarkan langsung ke daerah.

"Setelah putusan MK, seringkali disiarkan langsung. Di daerah, semua pihak tidak ingin kalah karena mereka sangat ingin menang. Kami akan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan," tegas Hadi.

BACA JUGA:PKS Siap Berkontribusi, Meski Tanpa Target Kursi Menteri

BACA JUGA:H-1 Pendaftaran CPNS 2024 Ditutup, Kementerian & Pemda Ini Masih Sepi Peminat!

Hadi juga menekankan perlunya meningkatkan koordinasi antara TNI, Polri, dan BIN dalam pemetaan wilayah yang rawan konflik untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan.

"Upaya antisipasi dari TNI dan Polri harus benar-benar dijaga," tambahnya.