465 Kantor Pertanahan Luncurkan Sertifikat Elektronik
465 Kantor Pertanahan Luncurkan Sertifikat Elektronik--Istimewa
Menteri ATR/BPN juga berharap agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memberikan dukungan dalam pendaftaran tanah, tidak hanya melalui PTSL, tetapi juga dalam pensertifikatan aset negara dan daerah.
Pengelolaan aset yang efektif dapat mengurangi konflik mengenai kepemilikan dan penggunaan tanah, sehingga menciptakan stabilitas sosial.
“Ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik,” ujarnya. Untuk mencegah kejahatan pertanahan oleh mafia tanah, Kementerian ATR/BPN terus menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan badan peradilan.
Sepanjang 2024, sejumlah kasus kejahatan pertanahan yang melibatkan mafia tanah di berbagai daerah seperti Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara berhasil diungkap, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp5,71 triliun.
Ini adalah bukti keseriusan Kementerian ATR/BPN dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat.
Usai upacara, dilakukan pemotongan tumpeng bersama Sekda Sumsel, Edward Chandra, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumsel, Asnawati.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat elektronik kepada beberapa instansi di Sumsel, termasuk Polres Muba, PUPR, dan KAI.(*)