RUU Pilkada: Dari Kritik Pengamat Hingga Pembatalan DPR

Reporter: Ros Suhendra |

Editor: Ros |

Jumat , 23 Aug 2024 - 15:53

DPR--Istimewa

"Perubahan oleh MK tidak selalu memerlukan perubahan UU, karena putusan MK dapat menggantikan ketentuan dalam UU," jelasnya.

Pembatalan RUU Pilkada oleh DPR

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan pembatalan RUU Pilkada setelah adanya aksi solidaritas dari mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat lain di depan gedung DPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Dasco menjelaskan bahwa pengesahan yang direncanakan pada hari tersebut dibatalkan karena sebagian besar anggota rapat paripurna tidak hadir. Dengan pertimbangan tersebut, DPR memutuskan untuk membatalkan pengesahan RUU Pilkada yang sebelumnya telah direvisi bersama pemerintah pada 21 Agustus 2024.

Oleh karena itu, Dasco menegaskan bahwa proses pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 pada 27 Agustus 2024 akan mengikuti Undang-Undang Nomor 60 sesuai putusan MK.

"Pada pendaftaran Pilkada nanti, yang berlaku adalah keputusan MK yang mengabulkan gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora," jelasnya.

Dengan demikian, upaya mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat lainnya telah membuahkan hasil. DPR mengklaim telah mempertimbangkan aspirasi rakyat dan menetapkan UU Pilkada yang sesuai dengan putusan MK terbaru sebagai dasar untuk Pilkada serentak. Meskipun demikian, Dasco mengakui bahwa perubahan ini akan mempengaruhi peta politik antar partai di tingkat daerah.

ruu pilkada: dari kritik pengamat hingga pembatalan dpr                            jakarta, koranprabumulihpos.com - abdul fikchar hadjar, seorang pengamat politik dan hukum, mengkritik revisi undang-undang (ruu) pilkada sebagai langkah yang kurang memadai. ia menilai, revisi ini menjadi salah satu isu panas menjelang pilkada 2024 yang akan dilaksanakan serentak.
putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 60 mengenai perubahan ambang batas pendaftaran dan syarat usia minimal 30 tahun untuk calon kepala daerah (cakada) langsung mendapatkan respons dari badan legislasi (baleg) dpr dan pemerintah.
dpr dan pemerintah memutuskan untuk membatalkan ketentuan ambang batas pendaftaran untuk cakada, seperti yang diterapkan pada pilkada jakarta, di mana partai politik dengan 7,5% suara dpt pada pileg sebelumnya tidak perlu berkoalisi untuk mendaftarkan calon.
selain itu, ketentuan mengenai usia calon kepala daerah yang sah hanya pada saat pendaftaran, bukan pelantikan, juga ditolak oleh dpr dan pemerintah.
baca juga:kerusakan fasilitas umum akibat demonstrasi di dpr ri: polisi lakukan investigasi
baca juga:dpr batalkan revisi ruu pilkada, kaesang pangarep terganjal usia untuk maju pilkada 2024
sebagai gantinya, dpr dan pemerintah mengusulkan perubahan baru, di mana ambang batas pendaftaran untuk partai politik ditetapkan minimal 20% suara dan 25% kursi di dprd. sementara itu, batas usia calon kepala daerah menjadi 30 tahun pada saat pelantikan. menurut abdul fikchar, revisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
abdul fikchar menyarankan agar dpr membatalkan ruu pilkada tersebut. ia berpendapat bahwa komisi pemilihan umum (kpu) seharusnya menyusun peraturan berdasarkan putusan mk yang ada dengan lebih baik.
"penting untuk membatalkan perubahan uu pilkada ini karena masyarakat bisa melihat bahwa revisi ini hanya menguntungkan pihak tertentu," ujarnya jumat, 23 agustus 2024.
ia menambahkan, publik sudah memahami dinamika politik saat ini dan mencurigai bahwa perubahan ini hanya untuk kepentingan kelompok tertentu yang dekat dengan penguasa.
baca juga:kontroversi tahanan demo: ylbhi sebut oknum polisi minta uang tebusan rp 3 juta
baca juga:krisis di dpr: ylbhi minta kapolri hentikan tindakan represif dan bebaskan tahanan
peran kpu dalam penyesuaian aturan
menurut abdul fikchar, keputusan kini berada di tangan kpu untuk merancang pkpu khusus untuk pilkada 2024. peraturan kpu (pkpu) yang akan diterbitkan menjelang pendaftaran pada 27 agustus 2024 harus mengacu pada uu pilkada yang lama serta putusan mk terbaru.
"perubahan oleh mk tidak selalu memerlukan perubahan uu, karena putusan mk dapat menggantikan ketentuan dalam uu," jelasnya.
pembatalan ruu pilkada oleh dpr
wakil ketua dpr ri, sufmi dasco ahmad, mengumumkan pembatalan ruu pilkada setelah adanya aksi solidaritas dari mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat lain di depan gedung dpr ri pada kamis, 22 agustus 2024.
dasco menjelaskan bahwa pengesahan yang direncanakan pada hari tersebut dibatalkan karena sebagian besar anggota rapat paripurna tidak hadir. dengan pertimbangan tersebut, dpr memutuskan untuk membatalkan pengesahan ruu pilkada yang sebelumnya telah direvisi bersama pemerintah pada 21 agustus 2024.
baca juga:bentrokan demo: tiga pelaku pembakaran mobil patroli ditangkap, polisi pastikan mereka bukan pelajar
baca juga:kpai pantau langsung aksi pelajar menolak ruu pilkada: fokus pada perlindungan anak
oleh karena itu, dasco menegaskan bahwa proses pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada 2024 pada 27 agustus 2024 akan mengikuti undang-undang nomor 60 sesuai putusan mk.
"pada pendaftaran pilkada nanti, yang berlaku adalah keputusan mk yang mengabulkan gugatan dari partai buruh dan partai gelora," jelasnya.
dengan demikian, upaya mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat lainnya telah membuahkan hasil. dpr mengklaim telah mempertimbangkan aspirasi rakyat dan menetapkan uu pilkada yang sesuai dengan putusan mk terbaru sebagai dasar untuk pilkada serentak. meskipun demikian, dasco mengakui bahwa perubahan ini akan mempengaruhi peta politik antar partai di tingkat daerah.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 13 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan