H Sandi Fahlepi Ditunjuk PLT, Gantikan Richard Cahyadi yang Ditahan Kejari Muba

Reporter: Ros Suhendra |

Editor: Ros |

Selasa , 20 Aug 2024 - 18:12

H Sandi Fahlepi Ditunjuk PLT--Istimewa

Richard, yang sebelumnya merupakan pejabat penting di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana terkait pengembangan dan pelaksanaan aplikasi SANTAN pada tahun 2021.

Aplikasi yang dimaksud, yang seharusnya memperbaiki sistem administrasi desa, diduga disalahgunakan untuk tujuan korupsi yang merugikan negara.

Pemeriksaan terhadap Richard berlangsung dari pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB, dan ia terlihat meninggalkan ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink sekitar pukul 15.30 WIB, menandakan statusnya sebagai tersangka.

Setelah itu, Richard dibawa dengan mobil tahanan Kejari Muba yang dikawal ketat ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sekayu untuk menjalani masa penahanan selama 40 hari, dari 19 Agustus hingga 18 September 2024.

Saat memasuki mobil tahanan, Richard memberikan pernyataan singkat kepada media, “Saya akan mengikuti proses hukum yang berlaku,” tanpa memberikan rincian tambahan.

Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Roy Riady, SH, mengungkapkan bahwa tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini.

“Pada hari ini, Senin, 19 Agustus 2024, kami menetapkan ‘RC’ yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin, ‘MZ’ sebagai Kepala Seksi Bidang Pembangunan dan Ekonomi, ‘RD’ sebagai Koordinator Admin Operator Siskeudes Kecamatan dan Desa, serta ‘MA’ sebagai tersangka lainnya,” kata Roy.

Menurut Roy, MZ, MA, dan RD saat ini ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Palembang terkait dugaan korupsi dalam jaringan komunikasi desa, sementara RC ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sekayu selama 20 hari.

Kasus ini bermula pada tahun 2021, ketika 137 desa di Kabupaten Muba mengalokasikan anggaran untuk pengadaan Sistem Aplikasi Nomor Tanah Desa melalui CV. Mujio Punakawan. Setiap desa menganggarkan Rp 22.500.000,- (sebelum pajak) untuk aplikasi ini, sehingga total dana yang terkumpul mencapai Rp 2.780.386.326,-. Namun, biaya pembuatan aplikasi tersebut hanya sekitar Rp 5.000.000,-.

Sekitar Rp 2,1 miliar dari anggaran tersebut diduga dialirkan kepada pihak PMD dan Muhammad Arief, yang berperan sebagai penghubung antara Dinas PMD dan CV. Mujio Punakawan. Proses pengadaan ini juga diduga melanggar banyak aturan dan tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga aplikasi yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan desa dan tidak digunakan.

h sandi fahlepi ditunjuk plt, gantikan richard cahyadi yang ditahan kejari muba                            muba, koranprabumulihpos.com - pada selasa, 20 agustus 2024, penjabat bupati muba, h sandi fahlepi, melakukan penunjukan dua pejabat sementara untuk mengisi kekosongan di dua perangkat daerah di lingkungan pemkab muba.
haryadi karim, kepala badan pengelola pajak dan retribusi daerah (bpprd) muba, telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) muba mengisi jabatan yang sebelumnya dijabat oleh richard cahyadi. 
sementara itu, emilia afrianita diangkat sebagai plt kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dpppa).
dalam penjelasannya, sandi fahlepi menyebutkan bahwa pengangkatan pejabat sementara ini bertujuan untuk mengisi posisi kepala opd yang kosong. ia menekankan pentingnya pengisian kekosongan ini untuk memastikan kelancaran administrasi dan pelayanan publik.
baca juga:pemkab banyuasin buka 591 formasi cpns 2024: detail dan kategori
baca juga:pertamina plaju tegaskan peran utamanya dalam ketahanan energi di hari kemerdekaan
"langkah ini diambil agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. dengan mengisi kekosongan di kursi kepala dinas, kami memastikan pemerintahan tetap berjalan efektif," jelasnya.
sandi juga berharap agar pejabat sementara yang baru ditunjuk dapat menjalankan tugas dengan baik dan melanjutkan berbagai program pemerintah yang belum terealisasi.
"saya yakin mereka dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik," tambahnya.
sementara itu, kedua pejabat sementara yang baru dilantik menyatakan kesiapan mereka untuk menjalankan tugas dan melanjutkan program-program yang ada di opd masing-masing.
baca juga:mantan pj walikota prabumulih terancam 20 tahun penjara; kasus korupsi pengadaan aplikasi santan
baca juga:panjat pinang 79 plus guncang palembang; event tahunan sumatera ekspres
"terima kasih atas kepercayaan ini. kami mohon dukungan dan bimbingan agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan membawa opd ini ke arah yang lebih baik," ungkap mereka.
seperti diketahui, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) kabupaten musi banyuasin, richard cahyadi, yang juga merupakan mantan penjabat (pj) walikota prabumulih, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan negeri musi banyuasin (kejari muba) setelah menjalani pemeriksaan mendalam pada 19 agustus 2024.
richard, yang sebelumnya merupakan pejabat penting di pemerintah kabupaten musi banyuasin, diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana terkait pengembangan dan pelaksanaan aplikasi santan pada tahun 2021. 
aplikasi yang dimaksud, yang seharusnya memperbaiki sistem administrasi desa, diduga disalahgunakan untuk tujuan korupsi yang merugikan negara.
baca juga:pemutihan pajak kendaraan 2024: kesempatan emas untuk warga sumsel
baca juga:mengenal pempek lenggang: sajian khas palembang yang lezat, berikut resepnya 
pemeriksaan terhadap richard berlangsung dari pukul 09.00 wib hingga 16.00 wib, dan ia terlihat meninggalkan ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink sekitar pukul 15.30 wib, menandakan statusnya sebagai tersangka.
 setelah itu, richard dibawa dengan mobil tahanan kejari muba yang dikawal ketat ke lembaga pemasyarakatan (lapas) sekayu untuk menjalani masa penahanan selama 40 hari, dari 19 agustus hingga 18 september 2024.
saat memasuki mobil tahanan, richard memberikan pernyataan singkat kepada media, “saya akan mengikuti proses hukum yang berlaku,” tanpa memberikan rincian tambahan.
kepala kejaksaan negeri musi banyuasin, roy riady, sh, mengungkapkan bahwa tim penyidik tindak pidana khusus kejaksaan negeri musi banyuasin telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini. 
baca juga:malam penuh makna: 45 paskibraka oki terima penghargaan dari pj bupati
baca juga:mengenal bolu cupu: makanan khas kayuagung yang menembus batas zaman yang mendapat sertifikat kik
“pada hari ini, senin, 19 agustus 2024, kami menetapkan ‘rc’ yang menjabat sebagai kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten musi banyuasin, ‘mz’ sebagai kepala seksi bidang pembangunan dan ekonomi, ‘rd’ sebagai koordinator admin operator siskeudes kecamatan dan desa, serta ‘ma’ sebagai tersangka lainnya,” kata roy.
menurut roy, mz, ma, dan rd saat ini ditahan di rumah tahanan kelas i palembang terkait dugaan korupsi dalam jaringan komunikasi desa, sementara rc ditahan di lembaga pemasyarakatan kelas ii b sekayu selama 20 hari.
kasus ini bermula pada tahun 2021, ketika 137 desa di kabupaten muba mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sistem aplikasi nomor tanah desa melalui cv. mujio punakawan. setiap desa menganggarkan rp 22.500.000,- (sebelum pajak) untuk aplikasi ini, sehingga total dana yang terkumpul mencapai rp 2.780.386.326,-. namun, biaya pembuatan aplikasi tersebut hanya sekitar rp 5.000.000,-.
sekitar rp 2,1 miliar dari anggaran tersebut diduga dialirkan kepada pihak pmd dan muhammad arief, yang berperan sebagai penghubung antara dinas pmd dan cv. mujio punakawan. proses pengadaan ini juga diduga melanggar banyak aturan dan tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga aplikasi yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan desa dan tidak digunakan.
baca juga:peserta panjat pinang sumatera ekspres membludak
baca juga:siswa sd di betung diduga keracunan setelah makan permen ngipas
roy menambahkan bahwa perencanaan pengadaan tidak dilakukan dengan survei harga pasar yang memadai dan penyedia aplikasi ditunjuk secara tidak sah. ini menunjukkan adanya manipulasi dari pihak dinas pmd untuk memfasilitasi pengadaan aplikasi sesuai dengan skenario yang diinginkan.
para tersangka dikenakan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. jika terbukti bersalah, ancaman hukuman maksimal adalah 20 tahun penjara.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 21 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan