Banding Kejari Palembang Diterima, Terdakwa Pengemplang Pajak Rp331 Juta Urung Divonis 3 Bulan Penjara

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Kamis , 30 Nov 2023 - 03:11

Dalam kerangka perkaranya, pada tahun 2020 terdakwa Heri Yansyah tercatat tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari pembeli ke Kas Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Walaupun dalam perjalanannya, telah diimbau dan dilakukan kunjungan oleh pihak KPP Pratama Ilir Barat, sehingga perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak khususnya PPN sebesar Rp.331.892.549,-.

Tercatat juga, sejumlah transaksi terkait perkara pajak yang dilakukan PT Heva Petroleum Energi selama bulan Januari hingga Desember 2020 ada kurang lebih 18 perusahaan.

Masih dalam SIPP, terdakwa selaku Direktur dan Penanggungjawab PT Heva Petroleum Energi tidak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi, sehingga pemeriksaan bukti permulaan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

Selain itu, berdasarkan perhitungan ahli penghitungan kerugian pada pendapatan negara perbuatan Terdakwa melalui PT Heva Petroleum Energi dengan menggunakan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara lebih dari Rp331 juta.(*)

banding kejari palembang diterima, terdakwa pengemplang pajak rp331 juta urung divonis 3 bulan penjara                            palembang - pengadilan tinggi palembang, anulir vonis pidana heri yansyah, terdakwa kasus pengemplang pajak senilai rp331 juta. 
sebelumnya, majelis hakim pengadilan negeri palembang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa heri yansyah dengan pidana hanya 3 bulan penjara.
hal tersebut diungkapkan kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari sh mh saat dikonfirmasi diruang kerjanya rabu 29 november 2023.
dia menerangkan, berdasarkan salinan putusan pada tingkat banding di pt palembang terdakwa heri yansyah dijatuhi hukuman pidana selama 2 tahun penjara.
"dari salinan putusan tersebut permohonan banding jaksa penuntut umum (jpu) diterima, dan mengubah lamanya pidana terhadap yang bersangkutan selama 2 tahun penjara," ungkapnya.
dikatakan vanny, kasus ini sebelumnya ditangani oleh pihak kejaksaan negeri (kejari) palembang pada bidang tindak pidana khusus.
dalam pemeriksaan perkara di persidangan, kata vanny jpu kejari palembang menuntut agar terdakwa heri yansah dihukum dengan pidana selama 2 tahun dan 6 bulan.
namun, lanjut vanny majelis hakim berpendapat lain dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa jauh lebih rendah dari tuntutan yakni hukuman 3 bulan penjara.
"atas putusan pidana tersebut, jaksa kejari palembang mengajukan banding dan diterima dengan amar putusan mengubah masa pidana terdakwa menjadi 2 tahun penjara," terangnya.
selain menjatuhkan pidana selama 2 tahun penjara, masih kata vanny majelis hakim pt palembang juga menghukum terdakwa untuk membayar denda rp663,7 juta lebih.
"dengan ketentuan, jika tidak sanggup dibayar diganti dengan pidana 3 bulan kurungan," sebutnya.
lebih lanjut dikatakan vanny, saat ini pihak kejaksaan masih menunggu informasi selanjutnya apakah terdakwa mengajukan upaya hukum lainnya atau tidak.
dirangkum dari dakwaan yang dihimpun dari laman sistem informasi penelusuran perkara (sipp) pn palembang, bahwa terdakwa heri yansah merupakan wajib pajak sebagai direktur pt heva petroleum energi.
perusahaan tersebut bergerak pada bidang pendistribusian sekaligus usaha penjualan bahan bakar minyak (bbm) solar industri yang beralamat di komplek buah sakti village, jalan suka bangun ii, soak simpur, blok c no.5, rt 003/ rw 007, kecamatan sukarami, kota palembang.
dalam kerangka perkaranya, pada tahun 2020 terdakwa heri yansyah tercatat tidak melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai (ppn) yang telah dipungut dari pembeli ke kas pelayanan pajak pratama palembang ilir barat.
walaupun dalam perjalanannya, telah diimbau dan dilakukan kunjungan oleh pihak kpp pratama ilir barat, sehingga perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak khususnya ppn sebesar rp.331.892.549,-.
tercatat juga, sejumlah transaksi terkait perkara pajak yang dilakukan pt heva petroleum energi selama bulan januari hingga desember 2020 ada kurang lebih 18 perusahaan.
masih dalam sipp, terdakwa selaku direktur dan penanggungjawab pt heva petroleum energi tidak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi, sehingga pemeriksaan bukti permulaan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
selain itu, berdasarkan perhitungan ahli penghitungan kerugian pada pendapatan negara perbuatan terdakwa melalui pt heva petroleum energi dengan menggunakan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara lebih dari rp331 juta.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 30 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan