BBM Baru dengan Kualitas Lebih Baik Akan Diluncurkan Agustus
ilustrasi bahan bakar -net-
KORANPRABUMULIHPOS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan rencana peluncuran BBM jenis baru yang dijadwalkan pada Agustus mendatang. Sekretaris Jenderal Dadan Kusdiana menyatakan bahwa peluncuran BBM baru ini terkait dengan isu lingkungan yang tengah dihadapi.
Menurut Dadan, polusi di beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta, cenderung tinggi. Hal ini disebabkan oleh konsumsi BBM dengan kandungan sulfur tinggi yang digunakan oleh kendaraan di jalan raya.
"Di Jakarta, dari sisi lingkungan dan polusi, salah satunya disebabkan oleh bahan bakar. Bahan bakar kita memiliki kandungan sulfur tinggi hingga 2.500 ppm, padahal standar Euro 4 yang diterapkan di ASEAN hanya 50 ppm. Jadi, kandungan sulfur kita 50 kali lebih tinggi," kata Dadan saat ditemui di kantor ESDM, Jumat (19/7/2024).
Pemerintah terus mengkaji langkah-langkah untuk menjadikan BBM di Indonesia lebih bersih, terutama di kota-kota dengan tingkat polusi tinggi. Dadan juga menyebut bahwa BBM baru ini akan diproduksi di dalam negeri, dengan memastikan kesiapan suplai.
BACA JUGA:Mitos atau Fakta: Cabut Gigi Atas Bisa Menyebabkan Kebutaan?
BACA JUGA:Heboh, Ida Dayak Praktek di Patra Ria : Pihak Pertamina Imbau Hati - Hati Penipuan
Mengenai harga jual BBM jenis baru tersebut, Dadan menyarankan untuk mengecek pada indeks harga internasional. Namun, menurutnya, semakin baik kualitas BBM, maka harganya akan semakin mahal.
"Saat ini, cek saja pada indeks harga internasional. Jika kandungan sulfurnya sekian, dengan yang 50 atau 10 ppm, semakin bagus kualitasnya, harganya pun menyesuaikan," imbuhnya.
Saat ditanya apakah pemerintah akan memberikan subsidi, Dadan menyatakan bahwa hal tersebut belum diputuskan. Pemerintah akan mempertimbangkan aspek suplai dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
"Kita belum memutuskan seperti apa. Namun, pemerintah berkeinginan menyediakan BBM yang semakin bersih. Dari sisi suplai, masyarakat harus tetap terjaga, dan kemampuan daya beli harus dipastikan," tutupnya. (*)