Awasi Coklit, Bawaslu Prabumulih Patroli ke Lapangan

PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Prabumulih melakukan patroli pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Seperti pada Kamis 4 Juli 2024, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat, serta Hubungan Masyarakat Lia Siska Indriani, SPd, melakukan patroli pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. 

Dalam patroli itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat didampingi oleh staf Panwascam dan Pengawasan Kelurahan dan Desa (PKD).

"Patroli dilakukan di setiap kecamatan di Kota Prabumulih, yang terdiri dari enam kecamatan, oleh tim pengawasan Bawaslu Kota Prabumulih," kata Lia Siska, Jumat 5 Juli 2024.

Ibu tiga anak ini menjelaskan, tujuan dari patroli ini adalah untuk memantau progres pencocokan dan memastikan bahwa proses Coklit berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam PKPU No 7 tahun 2024.

"Kita ingin memastikan proses di lapangan berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam PKPU No 7 tahun 2024," tuturnya.

BACA JUGA:Tidur Nyenyak Disergap Polisi, Pengedar Sabu di Mura Simpan BB di Sepatu Boot

BACA JUGA:Dugaan Penculikan Bocah di Kenten Laut Bikin Heboh : Pelaku Diduga ODGJ

Lebih lanjut ia menyampaikan, pengawasan langsung di lapangan pada tahap Coklit merupakan strategi pencegahan yang yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama penyusunan daftar pemilih. "Ini sesuai dengan Surat Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 6235.1 Tahun 2024," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan dari hasil pengawasan di dua kecamatan, sudah 50 persen

"Dua kecamatan yakni di Kecamatan Prabumulih Utara dan Prabumulih Selatan, pencoklitan rata rata sudah lebih dari 50 persen," tambahnya.

Masih kata dia, patroli yang dilakukan oleh Bawaslu ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menghasilkan data yang berkualitas dan menjaga hak pilih masyarakat.

"Jadi bukan data yang asal - asalan, memang berikut data yang benar," tukasnya.