TANTANGAN TNI TERHADAP KKB

Reporter: Tedy |

Editor: Tedy |

Minggu , 09 Jun 2024 - 03:57

Patrico Surya Pratama, Mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Jambi--Foto: dok

Dalam aksinya itu KKB juga kerap memutar balik fakta dan memfitnah dengan memanfaatkan media sosial maupun media massa untuk menyebar propaganda seolah-olah pelakunya adalah TNI-Polri.

Pada saat waktu dimana TNI menembak salah satu anggota KKB ada seseorang yang tidak menerima tentang keputusan menembak anggota KKB karena dipikiran nya yaitu pelanggaran HAM.Seseorang itu yaitu ketua BEM dari universitas Indonesia ,pada saat kejadian itu banyak adanya tantangan terhadap ketua BEM tersebut untuk KKN di wilayah Papua.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau Ketua BEM UI Verrel Uziel memberikan responsnya terhadap tantangan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Tantangan itu merupakan reaksi atas salah satu unggahan pada akun Instagram BEM UI yang berisi kritik terhadap sejumlah kasus penganiayaan warga di Papua oleh aparat.

BEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua.Verrel menyebut ramainya situasi saat ini terjadi karena respons anti-kritik dari oknum TNI.

Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi UI itu merasa miris membaca komentar-komentar di akun BEM UI dan akun media sosial pribadinya yang keluar dari konteks permasalahan dan seakan-akan menormalisasi kekerasan.“Sangat banyak ancaman, intimidasi. Sangat banyak oknum aparat yang anti-kritik dan melanggengkan kekerasan.

Lebih parah, sangat banyak yang akhirnya melakukan kekerasan seksual secara verbal pada fungsionaris UI.Kritik BEM UI ke TNI soal kasus penganiayaan di Papua ini berawal saat BEM UI mengunggah kritik yang menyoroti kasus penganiayaan warga di Papua oleh aparat. Dalam unggahan berjudul “TNI Aniaya Sipil, Hentikan Pelanggaran HAM di Papua!” itu, BEM UI membahas video yang memperlihatkan prajurit TNI diduga melakukan penganiayaan terhadap warga Papua.Kekerasan tersebut menurut BEM UI bertentangan dengan kewajiban negara dalam menegakkan HAM. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 281 ayat 4.

BEM UI mengeklaim kasus ini bukanlah yang pertama kali. Pada Februari 2022 silam, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan anggota TNI Batalyon Infanteri Mekanis 521 Dadaha Yodha diduga menyiksa tujuh anak di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua.Selanjutnya, BEM UI mengungkap bahwa kasus pelanggaran HAM meningkat drastis di 2023. Mengutip dari Komnas HAM, pada 2023 terdapat sekitar 60 persen kasus kekerasan terjadi di dua daerah otonom yang baru dimekarkan pada akhir 2022, yakni Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.(*)

tantangan tni terhadap kkb                            tantangan tni terhadap kkb
penulis: patrico surya pratama, mahasiswa teknik pertanian universitas jambi
koranprabumulihpos.com - kkb adalah singkatan dari kelompok kriminal bersenjata. kelompok ini sebelumnya dikenal dengan nama organisasi papua merdeka (opm), yang mana kelompok ini menginginkan papua lepas dari nkri.gerakan ini memiliki sejarah panjang dalam melakukan aksi kekerasan dan teror. 
korbannya mencakup polisi, anggota tni, bahkan warga sipil.oleh karena itu, kbb papua digambarkan sebagai gerakan separatis yang seringkali memakan korban jiwa sehingga meresahkan warga setempat.
sejarah kkb papua seperti yang telah disinggung di awal, sebelum berubah nama menjadi kkb, kelompok ini dulunya dikenal dengan nama organisasi papua merdeka (opm).
opm sudah berdiri sejak tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi papua dan papua barat, yang sebelumnya disebut irian jaya.kelompok ini berkeinginan kuat untuk melepaskan diri dari indonesia.
 maka itu, opm kerap menyuarakan tentang referendum supaya bisa merdeka dari nkri.demi melancarkan keinginan tersebut, mereka beberapa kali melakukan gerakan kriminal yang memakan korban jiwa.
pemerintah pun akhirnya mengambil jalan tengah dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian otonomi khusus bagi papua dan menggelontorkan anggaran besar.
namun, anggaran ini tidak sampai ke lapisan rakyat paling bawah. hal inilah yang membuat perlawanan opm menjadi masif dengan melakukan berbagai tindak kriminal. 
perubahan istilah opm menjadi kkb juga dimaksudkan untuk mengubah paradigma dalam penanganan kelompok separatis di papua. 
jika ada salah satu anggota kelompok ini tertangkap, alasannya pasti karena kriminalitas. adapun kasus pelanggaran ham dipicu oleh kekerasan terhadap aksi penolakan kebijakan-kebijakan kontroversial yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan siklus kekerasan antara kelompok sipil bersenjata dan aparat keamanan.
karena tujuan utamanya adalah ingin melepaskan papua dari nkri, maka kelompok ini dianggap sebagai gerakan separatis yang dapat mengancam keutuhan negara. 
kkb kerap melancarkan aksinya di wilayah pegunungan papua. beberapa wilayah yang dianggap rawan dari aksi mereka adalah kabupaten puncak, yahukimo, nduga dan intan jaya.
bahkan ada beberapa kkb yang dilindungi oknum tokoh lokal. mereka diberikan tempat berlindung di wilayah-wilayah adat ketika mereka sedang dikejar parat keamanan. bahkan ada yang mendapat dukungan logistik dari masyarakat dan pejabat daerah.
alasan kkb sulit diberantas karena kelompok ini selalu bergerak dan sering berpindah tempat. mereka menjadikan kawasan hutan di pegunungan papua sebagai markas-markas kelompoknya.
kbb dinilai sering menimbulkan teror yang meluas terhadap masyarakat sipil di papua hingga menimbulkan korban jiwa, seperti penyerangan terhadap pekerja, penembakan serta perusakan fasilitas umum, termasuk pembakaran sekolah bahkan rumah warga.
sampai saat ini, aksi kkb papua masih sulit diberantas karena mereka dibekali senjata layaknya angkatan perang sehingga dibutuhkan prosedur khusus untuk menanganinya.
berikut adalah beberapa kasus kriminal yang dilakukan kkb papua yaitu penembakan terhadap 8 teknisi telkomsel,pembunuhan aparat keamanan,penembakan 35 warga sipil,penembakan pesawat sipil,penyanderaan pilot susi air.akibat serangan tersebut, awalnya tni melaporkan 1 prajurit tewas, yakni pratu miftahul arifin.
 arifin tewas dengan luka tembak dan jatuh ke jurang sedalam 15 meter. sementara, 4 orang prajurit lainnya menderita luka tembak dan 4 orang lainnya dinyatakan hilang. 
berbeda dengan tni, kkb mengklaim ada 9 prajurit tni yang tewas dalam serangannya tersebut.panglima meningkatkan status tersebut agar naluri bertempur para prajurit bertambah. 
“kita tingkatkan status agar naluri tempur prajurit terbangun,” ujar dia.tempo telah merangkum kabar terbaru mengenai konflik yang terjadi di papua belakangan ini.
 berikut adalah beberapa kabar terbaru dan fakta seputar memanasnya konflik di bumi cenderawasih.tni yang gugur bertambah jumlah prajurit tni yang terkonfirmasi tewas dalam serangan kkb bertambah menjadi 4 orang.
 selain miftahul arifin, tni menemukan 3 prajuritnya yang sebelumnya dinyatakan hilang dalam kondisi tewas. ketiga prajurit itu adalah pratu ibrahim, pratu kurniawan dan prada sukra.herman taryaman mengatakan empat jenazah tersebut telah dievakuasi dari lokasi kontak tembak menuju timika, papua pada rabu, 19 april 2023.
 “tim gabungan tni-polri berhasil menemukan 4 prajurit tni termasuk di dalamnya pratu miftahul arifin yang dalam proses pencarian dengan kondisi meninggal dunia,”.
satu prajurit masih hilang kepala dinas penerangan tni laksamana muda julius widjojo mengatakan satu orang prajurit tni masih dinyatakan hilang. 
“masih dalam pencarian,” kata julius.julius berkata proses pencarian terhadap prajurit tersebut terkendala medan yang terjal, hutan lebat dan arus sungai yang deras.
 meski demikian, sesuai arahan panglima tni laksamana yudo margono, kata dia, pencarian dan evakuasi prajurit tersebut akan dilakukan dengan segala cara. “panglima tni sudah menyampaikan lakukan dengan segala cara untuk evakuasi pencarian prajurit,”
kkb diketahui melakukan intimidasi dengan cara mengusir dan mengancam para perempuan agar tak berjualan di pasar wilayah kabupaten intan jaya, papua tengah.
 kemudian,kkb juga mengusir warga di kampung mambak sugapa, intan jaya, untuk mengosongkan kampungnya dengan alasan akan berperang dengan aparat keamanan tni-polri.kedua kejadian tersebut merupakan bagian kecil dari banyaknya aksi teror kkb di wilayah intan jaya. 
dalam aksinya itu kkb juga kerap memutar balik fakta dan memfitnah dengan memanfaatkan media sosial maupun media massa untuk menyebar propaganda seolah-olah pelakunya adalah tni-polri.
pada saat waktu dimana tni menembak salah satu anggota kkb ada seseorang yang tidak menerima tentang keputusan menembak anggota kkb karena dipikiran nya yaitu pelanggaran ham.seseorang itu yaitu ketua bem dari universitas indonesia ,pada saat kejadian itu banyak adanya tantangan terhadap ketua bem tersebut untuk kkn di wilayah papua.
ketua badan eksekutif mahasiswa universitas indonesia atau ketua bem ui verrel uziel memberikan responsnya terhadap tantangan melakukan kuliah kerja nyata (kkn) di wilayah kelompok kriminal bersenjata (kkb) papua. 
tantangan itu merupakan reaksi atas salah satu unggahan pada akun instagram bem ui yang berisi kritik terhadap sejumlah kasus penganiayaan warga di papua oleh aparat.
bem ui kritik penganiayaan tni terhadap warga papua, dibalas serbuan tantangan kkn di wilayah kkb papua.verrel menyebut ramainya situasi saat ini terjadi karena respons anti-kritik dari oknum tni.
mahasiswa fakultas ilmu administrasi ui itu merasa miris membaca komentar-komentar di akun bem ui dan akun media sosial pribadinya yang keluar dari konteks permasalahan dan seakan-akan menormalisasi kekerasan.“sangat banyak ancaman, intimidasi. sangat banyak oknum aparat yang anti-kritik dan melanggengkan kekerasan. 
lebih parah, sangat banyak yang akhirnya melakukan kekerasan seksual secara verbal pada fungsionaris ui.kritik bem ui ke tni soal kasus penganiayaan di papua ini berawal saat bem ui mengunggah kritik yang menyoroti kasus penganiayaan warga di papua oleh aparat. dalam unggahan berjudul “tni aniaya sipil, hentikan pelanggaran ham di papua!” itu, bem ui membahas video yang memperlihatkan prajurit tni diduga melakukan penganiayaan terhadap warga papua.kekerasan tersebut menurut bem ui bertentangan dengan kewajiban negara dalam menegakkan ham. berdasarkan uud 1945 pasal 281 ayat 4. 
bem ui mengeklaim kasus ini bukanlah yang pertama kali. pada februari 2022 silam, komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham) menyatakan anggota tni batalyon infanteri mekanis 521 dadaha yodha diduga menyiksa tujuh anak di distrik sinak, kabupaten puncak, papua.selanjutnya, bem ui mengungkap bahwa kasus pelanggaran ham meningkat drastis di 2023. mengutip dari komnas ham, pada 2023 terdapat sekitar 60 persen kasus kekerasan terjadi di dua daerah otonom yang baru dimekarkan pada akhir 2022, yakni provinsi papua tengah dan provinsi papua pegunungan.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 9 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan