Terkuak Alotnya Negosiasi Tambahan 10% Saham Freeport buat RI

Reporter: Tedy |

Editor: Tedy |

Selasa , 02 Apr 2024 - 05:10

Ilustrasi.Foto: Grandyos Zafna--

terkuak alotnya negosiasi tambahan 10% saham freeport buat ri                            prabumulihpos - menteri investasi/kepala bkpm bahlil lahadalia buka suara soal alotnya negosiasi penambahan saham negara di pt freeport indonesia. saat ini proses negosiasi untuk menambah kepemilikan saham di freeport sebesar 10%, sehingga menjadi total 61%, masih berjalan.
presiden joko widodo (jokowi)juga berpesan negosiasi ini harus memberi manfaat kepada pemerintah dan masyarakat. sebelumnya jokowi pernah menyampaikan alotnya proses negosiasi penambahan saham di freeport.
baca juga:perpanjangan kontrak vale 20 tahun di ri diproses, ini bocorannya
baca juga:apa perbedaan kripto dan bitcoin? pahami sebelum berinvestasi
"oh iya negosiasi kan, biasa lah. kalau dalam negosiasi kan bapak presiden memerintahkan kita harus manfaat untuk pemerintah dan rakyat indonesia lebih banyak," ujar bahlil di dpr, jakarta, senin (1/4/2024).
bahlil percaya yang ditargetkan oleh jokowi bisa dicapai. "jadi ya kita harus bernegosiasi, dan insyaallah apa yang ditargetkan bapak presiden bisa kita melakukan," tuturnya.
baca juga:perpanjangan kontrak vale 20 tahun di ri diproses, ini bocorannya
 
baca juga:apa perbedaan kripto dan bitcoin? pahami sebelum berinvestasi
sebelumnya, jokowi buka-bukaan negosiasi saham freeport sangat alot. dia mengatakan negosiasi saham freeport saat ini sudah berjalan cukup lama sejak tahun lalu namun belum juga mendapatkan kesepakatan.
"ya namanya negosiasi udah lama ini, ya alot. bukan alot, alot banget," ungkap jokowi di mercure hotel ancol, jakarta utara, kamis (28/3/2024).
baca juga:perpanjangan kontrak vale 20 tahun di ri diproses, ini bocorannya
 
baca juga:apa perbedaan kripto dan bitcoin? pahami sebelum berinvestasi
jokowi melanjutkan saat ini pemerintah sedang menyiapkan revisi regulasi untuk mewujudkan perpanjangan kontrak freeport.
regulasi yang mau direvisi adalah peraturan pemerintah (pp) nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. (dc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 2 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan