Honorer Mengabdi Minimal 5 Tahun jadi PPPK Enggak Perlu Pakai Tes

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Kamis , 16 Nov 2023 - 04:11

Dalam raker tersebut, Junimart Girsang mempertanyakan jumlah honorer sebanyak 2.357.092 atau 2,3 juta, yang sudah dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Junimart mengeklaim, di luar jumlah honorer yang sudah ber-STJM itu, masih banyak lagi honorer yang belum terdata di BKN. Dia mengaku punya data.

Junimart mengatakan banyak honorer yang minta datanya didaftarkan ke data base BKN, tetapi ditolak oleh pimpinan instansi tempat mereka bekerja. Junimart mengatakan, biasanya itu terjadi di instansi daerah atau pemda.

“Banyak honorer meminta didaftarkan, tetapi kepala daerah, kepala dinas, enggak mau. Jadi, Saudara Menteri dan BKN, jangan terpaku pada SPTJM. Inilah gunanya BPKP melakukan audit data,” kata Junimart.

Politikus berlatar belakang pengacara itu lantas mengatakan, selain ada mafia tanah, saat ini juga ada mafia tenaga honorer.

“Ini fakta di lapangan, Pak,” kata Junimart kepada Azwar Anas. (jpnn.com)

honorer mengabdi minimal 5 tahun jadi pppk enggak perlu pakai tes                            jakarta – wakil ketua komisi ii dpr ri junimart girsang meminta pemerintah melalui kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) serta bkn segera mengangkat para tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
khusus bagi honorer dengan masa pengabdian 5 tahun ke atas, pengangkatan mereka menjadi pppk tidak perlu melalui tahapan seleksi.
"kami berharap agar pemerintah komitlah dengan segera melakukan pengangkatan honorer menjadi pppk tanpa ada seleksi atau tes segala," kata junimart dalam keterangan yang diterima di jakarta, selasa (14/13).
junimart mengatakan, sebelumnya dpr dan pemerintah sudah sepakati di awal pembahasan dan masuk dalam daftar inventarisasi masalah (dim) rancangan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn bahwa semua tenaga honorer harus diangkat jadi pppk.
"ada notula dan rekamannya semua itu. kami sepakati enggak ada tes, kami 'kan sepakat itu dahulu enggak ada tes. la, sekarang ini kok banyak tes (tahapan seleksi) bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi pppk," kata anggota fraksi pdi perjuangan itu.
dia juga meminta realisasi komitmen pemerintah atas kesepakatan melakukan audit verifikasi dan validasi data honorer di seluruh indonesia dengan melibatkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp).
"kemenpan rb harus segera melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh honorer di indonesia ini menggunakan bpkp, jangan ditunda-tunda. setelah proses itu selesai, seluruh honorer yang datanya telah lulus verifikasi dan validasi harus langsung diangkat menjadi pppk. itu aturannya," kata junimart.
junimart memandang penting segera melakukan verifikasi dan validasi data honorer di indonesia sebab saat ini banyak tenaga honorer di daerah yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun.
namun, kata dia, mereka tidak masuk daftar usulan pemerintah daerah (pemda) untuk diangkat sebagai pppk.
"hasil verifikasi dan audit ini nanti harus dibukakan ke publik. jika tidak, praktik yang disebut sebagai mafia honorer itu akan terus terjadi. nama tenaga honorer a bisa tiba-tiba diganti menjadi b saat dilakukan pengangkatan pppk," katanya.
dia meminta kepada pemerintah, khususnya kemenpan rb dan bkn, agar menjalankan komitmen penyelesaian honorer di tanah air secara konsisten.
"kemenpan itu harus jemput bola dengan masalah ini, termasuk bagaimana dengan nasib satpol pp, belum lagi guru, tenaga kerja kesehatan, dan tenaga pendidikan, belum lagi tenaga honorer di kejagung, kepolisian, dan instansi lainnya. ini semua suara dari tenaga honorer dan penyelesaian honorer melalui pengangkatan pppk ini 'kan masalah hidup, jadi konsistenlah dengan komitmen," kata junimart.
masih banyak honorer belum terdata
sebelumnya, senin (13/11), komisi ii dpr ri menggelar rapat kerja bersama menpan rb abdullah azwar anas dan plt. kepala bkn haryomo dwi putranto dengan agenda pembicaraan rancangan peraturan pemerintah dari undang-undang asn.
dalam raker tersebut, junimart girsang mempertanyakan jumlah honorer sebanyak 2.357.092 atau 2,3 juta, yang sudah dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau sptjm dari pejabat pembina kepegawaian (ppk).
junimart mengeklaim, di luar jumlah honorer yang sudah ber-stjm itu, masih banyak lagi honorer yang belum terdata di bkn. dia mengaku punya data.
junimart mengatakan banyak honorer yang minta datanya didaftarkan ke data base bkn, tetapi ditolak oleh pimpinan instansi tempat mereka bekerja. junimart mengatakan, biasanya itu terjadi di instansi daerah atau pemda.
“banyak honorer meminta didaftarkan, tetapi kepala daerah, kepala dinas, enggak mau. jadi, saudara menteri dan bkn, jangan terpaku pada sptjm. inilah gunanya bpkp melakukan audit data,” kata junimart.
politikus berlatar belakang pengacara itu lantas mengatakan, selain ada mafia tanah, saat ini juga ada mafia tenaga honorer.
“ini fakta di lapangan, pak,” kata junimart kepada azwar anas. (jpnn.com)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 16 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan