Pengusaha Sembako Diduga Diperas Oknum Pegawai Pajak

Reporter: Ros |

Editor: Tedy |

Sabtu , 09 Mar 2024 - 23:05

Ahmad K Rabbani kuasa hukum AS Pengusaha Sembako Diduga Diperas Oknum Pegawai Pajak . Foto: ist --

pengusaha sembako diduga diperas oknum pegawai pajak                            //minta dp hingga succes fee
prabumulih - seorang pengusaha sembako di kota prabumulih berinisial as diduga menjadi korban pemerasan yang dilakukan oknum pegawai pajak.
hal itu dikatakan as melalui kuasa hukumnya ahmad k rabbani saat diwawancarai awak media sabtu 9 maret 2024
diterangkan pria yang akrab disapa ahmad ini, bermula motif dugaan pemerasan oknum pegawai pajak terhadap kliennya as yang merupakan  pengusaha lokal di kota prabumulih yang ditetapkan pajaknya sebesar rp7,1 miliar.
"kemudian pada saat itu klien kami pun mengajukan permohonan pengurungan pajak di kantor pelayanan pajak (kpp) prabumulih," kata ahmad.
baca juga:hari ini kemenag gelar sidang isbat
namun, lanjutnya, pada saat itulah kliennya bertemu dengan oknum b dan r dan berjanji akan melakukan pengurangan penetapan pajak.
saat itu dua oknum tersebut meminta imbalan sejumlah uang dalam bentuk down payment rp20 juta dan success fee sebesar 2,5 persen. "akan tetapi hasilnya malah tidak berkurang," ucapnya.
tidak sampai di situ, lanjut ahmad setelah masuk pada proses penagihan pajak kembali bertemu dengan oknum juru sita kpp prabumulih berinisial f.
saat bertemu dengan oknum lainnya yakni juru sita kpp prabumulih berinisial f, kata ahmad dan meminta uang kepada pengusaha as dalam bentuk dp rp20 juta dan success fee sebesar 1 persen yang mulanya meminta 10 persen dari total penagihan.
baca juga:pindang murah rasa mewah, pas untuk bukber 
"serta meminta dua aset bangun dan dua bpkb mobil milik klien yang seorang pengusaha sembako di kota prabumulih, sebagai jaminan," ungkapnya.
selanjutnya, kata ahmad adalagi oknum account representatif (ar) berinisial ma diduga juga telah melakukan pemerasan terhadap kliennya.
menurut ahmad, seluruhnya merupakan rangkaian peristiwa dugaan pemerasan yang dilakukan oknum pegawai pajak kpp pratama yang terjadi sepanjang periode tahun 2019 hingga 2021.
"pada saat itu kpp prabumulih dipimpin oleh bapak hasanuddin dan kanwil nya romadhaniah," sebut ahmad.
anehnya, ucap ahmad bukannya mendapatkan sangsi tegas namun salah satu oknum pegawai pajak berinisial f malah mendapat predikat juru sita terbaik di kanwil.
padahal, kata ahmad kliennya saat itu telah melaporkan kepada pihak internal kpp prabumulih disertai dengan bukti-bukti dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut.
bahkan, hingga saat ini belum ada tindakan-tindakan apapun dari pihak kpp dan djp terkait kode etik yang dilakukan oleh para oknum-oknum pegawai pajak meski telah dilaporkan.
ia meyakini, dalam hal ini merupakan satu rangkaian motif yang bertujuan untuk menjebak para pengusaha lokal sebagai wajib pajak demi mengeruk keuntungan pribadi dari oknum-oknum tertentu.
ia juga menilai, motif dugaan pemerasan ini tidak hanya dialami oleh kliennya seorang pengusaha lokal namun juga berkemungkinan besar dirasakan oleh para pengusaha lainnya.
"oleh sebab itu, ia bersama klien juga telah melaporkan adanya dugaan pemerasan itu ke aparat penegak hukum (aph), baik itu polres, kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi hingga polda sumsel," tuturnya.
ia pun juga mengimbau kepada wajib pajak lainnya, agar jangan takut melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai pajak.
serta terhadap oknum-oknum pajak tersebut, ia memohon dengan sangat kepada aph baik itu tingkat kejaksaan hingga kepolisian di provinsi sumsel agar menjadi atensi.
"dan tolong jangan mempersulit para wajib pajak terutama pengusaha lokal di sumsel ini dalam mencari keadilan, karena ini merupakan satu rangkai motif dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak," pintanya.
"kepada kanwil pajak sumsel kami juga meminta agar oknum-oknum tersebut untuk ditindak tegas sesuai dengan kode etik yang berlaku," tutupnya.
untuk diketahui, sebelumnya ahmad khalifah rabbani yang juga kuasa hukum pengusaha pempek berinisial s ditagih pajak penghasilan (pph) oleh kpp pratama dengan nilai diluar kewajaran sebesar rp16 miliar.
saat itu, ia mengungkapkan setelah diajukan keberatan karena nominal pajak yang dinilai tidak wajar dan tidak sesuai dengan pemasukan tersebut, akhirnya kpp pratama kanwil sumsel babel menurunkan menjadi rp 3,1 miliar.(sumeks.co)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 10 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan