Cara AHY Lancarkan Urusan Lahan di IKN

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan sejumlah upaya kementerian yang dipimpinnya untuk menyukseskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satunya, dengan mempermudah urusan pengadaan tanah di ibu kota baru tersebut.

Pria yang kerap disapa AHY itu menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan stakeholder, termasuk Otorita IKN. Bahkan Kementerian ATR/BPN melalui kantor wilayah di Kalimantan Timur terus memberikan dukungan penuh terkait pengadaan tanah di IKN.

BACA JUGA:Antisipasi Macet Imbas Demo, 12 KA Jarak Jauh Singgah di Stasiun Jatinegara

"Saya sendiri mendapatkan laporan dari Pak Wakil Menteri (Wamen) dan juga jajaran Direktur Jenderal apa yang telah dikerjakan dan meyakinkan Kanwil ATR/BPN di tingkat Kaltim juga memberikan support penuh," kata AHY kepada awak media usai mengunjungi IKN, Kalimantan Timur, Rabu (28/2/2024).

Lebih lanjut, dia ingin memberikan kepastian hukum tanah yang dapat dikembangkan untuk usaha. Hal ini sebagai langkah untuk menarik investor yang masuk ke IKN, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Selain menarik minat investor, AHY menilai dengan kepastian hukum ini dapat menumbuhkan geliat ekonomi di IKN. Dia pun menegaskan pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tapi juga investasi.

BACA JUGA:Sidak Jelang Ramadhan, Pj Wako : Cabai Naik

"Itulah mengapa, kita punya peran yang penting dengan lahan yang clean and clear, bisa dikatakan demikian. Kita berharap para investor juga punya keyakinan kepastian hukum atas tanah yang bisa digunakan untuk usaha yang dikembangkan komersil dan juga bisnis," jelasnya.

Terkait 9 rencana detail tata ruang (RDTR), AHY menyebut telah diselesaikan. Persoalan pengadaan tanah di IKN, AHY menyebut progresnya telah mencapai 80%.

Saat ini ada total paket pengadaan tanah sebanyak 21 paket. Dengan rincian, 10 paket sudah terselesaikan, dua di antaranya masih dalam proses pembayaran.

"Sedangkan 11 itu masih tersisa, tapi sudah 80% sudah tuntas juga. Masih ada memang 20% yang perlu dikawal dengan baik. Harapannya 100 hari kerja Menteri ATR yang baru ini bisa kita tuntaskan dan mudah-mudahan itu semua bisa mendukung secara penuh pengembangan kawasan," imbuhnya. (dc)