Minggu, 06 Okt 2024
Network
Beranda
Berita Utama
Prabumulih Pos
GSMP
Budaya
Hiburan
Opini
Kesehatan
Olahraga
Ringkus
Terkini
Headline
Kecamatan
Pendidikan
Metropolis
Sumsel
Nasional
Politik
Kesehatan
Olahraga
Network
Beranda
Nasional
Detail Artikel
GovTech Merdeka
Reporter:
Tedy
|
Editor:
Tedy
|
Kamis , 01 Feb 2024 - 02:45
GovTech Merdeka-----
govtech merdeka oleh: dahlan iskan tebaklah: di antara 27.000 aplikasi digital di lingkungan pemerintah sekarang ini, yang mana yang paling rumit untuk disatukan? tebakan saya: yang di lingkungan kepolisian. soal layanan surat izin mengemudi rasanya mudah. tinggal rela atau tidak rela. mungkin tidak sampai harus meminjam wibawa lbp. tapi soal pengaduan hukum masyarakat? rasanya inilah yang paling rumit. selama ini orang bisa mengadukan orang lewat kantor polisi level apa saja: polsek, polres, polrestabes, polda, bahkan langsung ke markas besar kepolisian. baca juga:asosiasi kepala desa demo di depan gedung dpr tidak ada pengaturan, misalnya, perkara jenis apa yang pengaduannya harus lewat kantor polisi terendah: polsek. lalu jenis apa yang bisa ke polres. apa lagi yang langsung ke polda. dan baru yang seperti apa yang boleh ke mabes. anda sudah tahu: selama ini perkara seringan apa pun bisa langsung ke polda atau mabes. misalnya soal pencemaran nama baik. padahal di polda dan mabes itu pejabatnya berpangkat tinggi semua. bagaimana harus menangani perkara begitu sepele. baca juga:asosiasi kepala desa demo di depan gedung dpr anda pun sudah tahu: mengapa pengaduan seringan pencemaran nama baik langsung ke level polda atau mabes. ini soal koneksi. saya pun membayangkan: kalau sistem govtech sudah berlaku tunggal, kelak, mungkin pengaduan langsung ke polres, polrestabes, polda, dan mabes akan hilang. alamat pengaduan tinggal satu: polisi. polisi level apa yang menanganinya ditentukan oleh sistem. salah satu yang juga sulit adalah: bagaimana agar perkara yang mestinya perdata diadukan secara pidana. tentu saja seseorang mengadukan perkara yang seharusnya perdata ke sisi pidananya. baca juga:asosiasi kepala desa demo di depan gedung dpr polisi akan menentukan perkara tersebut pidana atau perdata. kalau pidana polisi akan langsung menangani. kalau perdata, polisi menolak turun tangan –dan mengumumkannya di aplikasi govtech. kalau menpan-rb di pemerintahan jokowi bisa menyelesaikan itu, rasanya sejarah baru telah dibuat. begitu banyak perubahan yang akan terjadi di tubuh polisi kita. mungkin itulah saatnya polsek akan benar-benar menjadi yang terdepan dalam pelayanan hukum masyarakat. "yang sekarang sudah mulai berhasil adalah di bidang perizinan pertunjukan," ujar menteri pan-rb abdullah azwar anas. itu pun masih sebatas di lima lokasi pertunjukan. semua masih di jakarta. di lima lokasi itu eo sudah bisa mengurus izin secara digital. tapi itu baru di lima lokasi. padahal, se-indonesia, ribuan izin pertunjukan diperlukan. tanpa standar yang baku. tanpa kepastian waktu pengurusan. kesimpulan anas, tanpa digitalisasi tidak akan bisa menurunkan indeks korupsi dan meningkatkan indeks pembangunan. apalagi indeks penegakan hukum dan kemudahan usaha. lihatlah negara-negara yang tertinggi dalam indeks pelaksanaan digitalisasi di pemerintahan mereka. indeks korupsinya terbaik. pembangunannya terbaik. penegakan hukumnya paling lurus. dan indeks kemudahan berusahanya terbaik. tiga-tiganya diborong oleh denmark. di bawahnya sedikit ada finlandia. di bawahnya lagi korea selatan. untuk penegakan hukum dan kemudahan berusaha, ada nama singapura dan selandia baru. rasanya menyatukan 27.000 aplikasi untuk pelayanan masyarakat ini tidak kalah berat dengan memproklamasikan kemerdekaan indonesia. kita memang sudah merdeka sejak 1945 –atau 1949– tapi baru akan benar-benar merdeka di saat govtech berhasil. kelak. (*)
1
2
3
»
Tag
# kantor polisi
# aplikasi digital
# govtech
Share
Koran Terkait
Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 1 Februari 2024
Berita Terkini
Bangkitkan Semangat Pagi, 5 Cara Ampuh Memulai Hari dengan Energik
Kesehatan
5 jam
Tingkatan Mutu guru Untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan
Pendidikan
6 jam
SK Mahkamah Partai Belum Putusan Inkracht: PPP Prabumulih Tegak Lurus Dukung Bergema
Berita Utama
7 jam
Polisi Prabumulih Serbu Markas TNI, Beri Kejutan HUT ke - 79
Berita Utama
7 jam
Perpustakaan Keliling Standby Tunggu Kesiapan Tujuan
Pendidikan
7 jam
Berita Terpopuler
Ingin Saldo DANA Gratis? Coba Aplikasi Ini dan Dapatkan Imbalan Menarik
Hiburan
20 jam
Polisi Tangkap Pelaku Provokasi dalam Kisruh Kelompok Ambon - Palembang
Nasional
9 jam
Alasan Gugatan Rp 5.246 Triliun Habib Rizieq dan Kawan-kawan Terhadap Jokowi Terkait Pemilu
Nasional
14 jam
Melihat Penampakan Bumi 80 Tahun Lalu Lewat Google, Begini Caranya
Nasional
17 jam
Terpuruk! Real Madrid Bertekad Rebut Poin Penuh dari Villarreal
Olahraga
22 jam
Berita Pilihan
SK Mahkamah Partai Belum Putusan Inkracht: PPP Prabumulih Tegak Lurus Dukung Bergema
Berita Utama
7 jam
Polisi Prabumulih Serbu Markas TNI, Beri Kejutan HUT ke - 79
Berita Utama
7 jam
Pertamina EP Limau Field Renovasi Rumah Warga di Wilayah Kerja
Sumsel
8 jam
Bye - Bye Malaysia! Timnas Indonesia Berpotensi Masuk 100 Besar FIFA
Olahraga
18 jam
Realme Narzo 70 Turbo, Ponsel Gaming Performa Tinggi Desain Sporty
Nasional
18 jam