Diterjang Isu Perselingkuhan, RSUD Prabumulih Kuatkan Tim Hukum

PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Beberapa hari terakhir, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih sempat menjadi perbincangan setelah muncul isu perselingkuhan yang dikaitkan dengan pegawainya. 

Isu ini memicu keresahan di kalangan staf, keluarga pegawai, dan masyarakat, bahkan sempat diberitakan oleh sejumlah media online.

Menanggapi kabar tersebut, manajemen RSUD bekerja sama dengan Inspektorat Kota Prabumulih segera melakukan penyelidikan internal. Hasilnya, tuduhan itu dinyatakan tidak terbukti. Direktur Utama RSUD Prabumulih, drg Sriwidiastuti, menyampaikan klarifikasi resmi di aula RSUD, Selasa (18/11).

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk bidang keperawatan, komite medik, Satuan Pengawas Internal (SPI), dan unit keamanan rumah sakit. Hasil pengecekan tidak ditemukan bukti apapun terkait isu perselingkuhan ini. Informasi yang beredar tidak benar,” tegas Sriwidiastuti didampingi Kabag Humas RSUD, A Afriyandi.

BACA JUGA:Prabumulih Salurkan Bantuan Pupuk Organik Cair untuk Petani

BACA JUGA:HIPMI Prabumulih Dipimpin Ketua Baru, Pemkot Dorong Tarik Investor Bangun Pabrik Olahan Nanas

Sriwidiastuti menjelaskan, pemeriksaan dilakukan menyeluruh, termasuk pemanggilan sejumlah pihak yang namanya sempat disebut dalam isu tersebut, termasuk petugas keamanan. 

“Proses ini bukan hanya terkait tiga hari terakhir, tetapi juga kejadian yang dikaitkan dengan seminggu terakhir, yang disebut ada penggerebekan dan sebagainya. Semua diperiksa,” jelasnya.

Setelah melakukan pengecekan, termasuk melalui rekaman CCTV, pihak RSUD memastikan bahwa isu tersebut murni hoaks. “Tidak ada bukti sama sekali. CCTV juga sudah diperiksa, dan memang tidak ada kejadian seperti yang diberitakan,” tambahnya.

Sriwidiastuti menuturkan bahwa isu ini sempat menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga pegawai dan berdampak negatif terhadap citra institusi RSUD. 

Menyikapi hal ini, manajemen berencana memperkuat tim internal dan konsultasi dengan pihak Inspektorat agar jika muncul isu serupa di masa depan, langkah hukum dapat ditempuh.

Dengan demikian, seluruh proses pembuktian menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan hanya berupa isu tanpa dasar.(*)