KPK Sisir 350 Biro Haji, Dugaan Kasus Korupsi Kuota Haji 2024

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Selasa , 11 Nov 2025 - 20:28

KPK Sisir 350 Biro Haji, Dugaan Kasus Korupsi Kuota Haji 2024--

kpk sisir 350 biro haji, dugaan kasus korupsi kuota haji 2024                            jakarta, koranprabumlihpos.com – komisi pemberantasan korupsi (kpk) terus memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota serta pelaksanaan ibadah haji di kementerian agama (kemenag) untuk periode 2023–2024.
hingga kini, lembaga antirasuah itu telah memeriksa lebih dari 350 biro perjalanan haji atau penyelenggara ibadah haji khusus (pihk).
“sudah lebih dari 350 penyelenggara haji yang kami mintai keterangan,” ujar juru bicara kpk, budi prasetyo, di jakarta, selasa (11/11).
menurut budi, pemeriksaan terbaru dilakukan terhadap sejumlah biro di wilayah sulawesi selatan dan kalimantan timur. proses pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai mekanisme penentuan kuota serta mengidentifikasi potensi kerugian keuangan negara.
 “bagi pihk yang belum memenuhi panggilan, akan dijadwalkan ulang oleh penyidik,” tambah budi menegaskan. 
baca juga:mantan ketua kpk antasari azhar tutup usia, sosok tegas yang pernah guncang dunia hukum indonesia
baca juga:abdul wahid resmi ditahan kpk, barang bukti rp1,6 miliar
ia menekankan, keterangan dari setiap penyelenggara haji menjadi unsur penting dalam membongkar alur penyaluran kuota yang diduga tidak sesuai ketentuan.
kpk sebelumnya resmi mengumumkan dimulainya penyidikan kasus ini pada 9 agustus 2025, dua hari setelah pemeriksaan terhadap mantan menteri agama, yaqut cholil qoumas. sejak saat itu, tim penyidik aktif melakukan pemanggilan saksi dari berbagai daerah dan instansi terkait.
selain itu, kpk juga telah berkoordinasi dengan badan pemeriksa keuangan (bpk) ri untuk menghitung nilai kerugian negara. dari hasil sementara, kerugian diperkirakan mencapai lebih dari rp1 triliun. 
tak hanya itu, kpk juga telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk yaqut sendiri, untuk memastikan kelancaran proses hukum.
pada perkembangan lain, kpk menduga terdapat sekitar 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji yang terlibat dalam praktik penyelewengan kuota tersebut. dugaan ini diumumkan pada 18 september 2025, setelah serangkaian pemeriksaan intensif di berbagai wilayah.
baca juga:ott di riau: kpk amankan gubernur abdul wahid dan sejumlah pejabat pupr-pkpp
baca juga:kasus korupsi proyek pupr, bupati oku dipanggil kpk
sementara itu, panitia khusus (pansus) angket haji dpr ri turut menemukan adanya kejanggalan serius dalam pelaksanaan haji 2024. 
salah satu sorotan utama adalah soal pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah dari pemerintah arab saudi yang diduga tidak sesuai aturan.
kuota tambahan itu dibagi rata — masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. padahal, pasal 64 undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menegaskan bahwa porsi haji khusus hanya delapan persen, sementara 92 persen sisanya diperuntukkan bagi haji reguler.
langkah kpk dalam mengusut kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat pengelolaan kuota haji menyangkut hak jutaan calon jemaah di seluruh indonesia. 
baca juga:kpk tegur agen travel haji tak kooperatif, kasus kuota haji diduga rugikan negara rp1 triliun
baca juga:kasus korupsi rp100,7 miliar, kpk periksa arie prabowo ariotedjo ayah dito ariotedjo
masyarakat berharap, penyidikan dapat berjalan transparan dan tuntas, sehingga penyelenggaraan haji ke depan benar-benar bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 12 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan