BPK RI Soroti Dana Hibah Pilkada 2024 Banyuasin, Pemkab: Hanya Soal Administrasi

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Selasa , 30 Sep 2025 - 18:42

BPK RI Soroti Dana Hibah Pilkada 2024 Banyuasin, Pemkab Hanya Soal Administrasi--Sumeks

bpk ri soroti dana hibah pilkada 2024 banyuasin, pemkab: hanya soal administrasi                            banyuasin, koranprabumulihpos.com – badan pemeriksa keuangan (bpk) ri menemukan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam pengelolaan dana hibah untuk penyelenggaraan pilkada 2024 di kabupaten banyuasin.
temuan tersebut menyoroti kinerja tim verifikasi administrasi pengajuan bantuan keuangan yang dianggap tidak melaksanakan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan hibah dari kpu, bawaslu, polres, dan kodim banyuasin.
padahal, tim verifikasi ini dibentuk melalui keputusan bupati nomor 164/kpts/kesbangpol/2023 tertanggal 1 februari 2023. salah satu tugas utamanya adalah membahas, mengevaluasi, dan memverifikasi besaran hibah pilkada 2024 sebelum diajukan ke pemerintah pusat.
rincian dana hibah pilkada banyuasin 2024
baca juga:skandal korupsi dan isu perselingkuhan, rumah tangga fitrianti agustinda–dedi siprianto di ujung tanduk
baca juga:prabumulih dapat rp547 miliar dari dana tranfer umum 2026, 7 daerah kantongi lebih rp1 triliun
kpu banyuasin: rp38,19 miliar (hibah uang tahap ii)
bawaslu banyuasin: rp9,6 miliar (hibah uang tahap ii)
polres banyuasin: rp15,24 miliar (hibah pengamanan pemilu)
dengan pengembalian ke kasda rp5,63 miliar
baca juga:misi dagang jatim–sumsel tembus rp1 triliun, dihadiri walikota prabumulih h arlan
baca juga:angin puting beliung, atap smpn 39 gandus ambruk
kodim banyuasin: rp5 miliar (hibah pengamanan pemilu)
klarifikasi pemkab banyuasin
sekretaris daerah banyuasin, erwin ibrahim, menegaskan bahwa proses verifikasi sebenarnya telah dilakukan oleh kesbangpol dan bahkan sudah dibuat berita acaranya.
“verifikasi administrasi dan evaluasi sudah dilakukan. bahkan berita acara telah dibuat,” ujarnya.
baca juga:empat perwira polres ogan ilir resmi dimutasi, kapolres tekankan profesionalisme dan inovasi
baca juga:porprov xv sumsel digelar di muba, venue dinilai standar nasional
hanya saja, kata erwin, memang ada sejumlah dokumen yang salah format sehingga harus dilengkapi kembali.
“tapi tidak ada kerugian negara, hanya kelengkapan administrasi,” tegasnya.
bpk menilai lemahnya verifikasi dapat menimbulkan risiko tata kelola yang tidak sesuai prosedur. namun pemkab memastikan masalah ini murni administratif dan menekankan pentingnya opd lebih teliti dalam melengkapi dokumen.
erwin menambahkan, pihaknya sudah mengingatkan seluruh perangkat daerah agar fokus terhadap kelengkapan administrasi di setiap pengelolaan anggaran.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 1 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan