Istana Tegaskan: Pemerintah Bukan Buta dan Tuli, Aspirasi Rakyat Didengar

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Ia menolak anggapan bahwa pemerintah “buta dan tuli” alias tone deaf dalam merespons suara rakyat.

“Masyarakat harus tahu bahwa pemerintah itu tidak buta dan tuli, alias tone deaf,” ujar Qodari kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Qodari menekankan, Kantor Staf Presiden yang dipimpinnya akan terus menyalurkan berbagai aspirasi publik untuk mengoptimalkan program pembangunan. “Masyarakat harus tahu bahwa dalam pemerintahan itu juga ada kritik-otokritik ya, yang tujuannya untuk mengoptimalkan program pembangunan. Nah, termasuk di dalam proses itu adalah bahwa kalau ada masukan, saran, data, kritikan dari KSP kepada K/L itu tujuannya juga mewakili suara dari masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa bahwa pemerintah ini, pemerintahan Pak Prabowo ini, buta dan tuli. Apa istilahnya zaman sekarang? Tone deaf ya,” tegasnya.

Soroti MBG hingga Ojek Online

Sebagai contoh, Qodari menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuai keluhan ketika muncul kasus keracunan di sejumlah daerah. Ia memastikan pihaknya langsung turun melakukan pemantauan dan evaluasi.

BACA JUGA:Geger di Senayan! 5.000 Dapur Program MBG Diduga Fiktif

BACA JUGA:8.000 Dapur MBG Ditargetkan Beroperasi, BGN Percepat Verifikasi

Selain itu, isu yang menimpa pengemudi ojek online (ojol) juga ikut menjadi perhatian KSP. “Kemudian masyarakat akan merasa terwakili, ‘Oh, ternyata Staf Presiden tahu bahwa ada masalah’. Mungkin ojol yang melihat itu, yang punya perasaan seperti itu kalau melihat misalnya, Kepala Staf Kepresidenan sudah ngomong, dia sudah merasa terwakili, dan dia bisa bergeser dengan kegiatan berikutnya. Mungkin ambil orderan berikutnya, dan seterusnya,” paparnya.

Aspirasi Warga Jangan Diabaikan

Qodari menilai, jika kritik masyarakat dibiarkan tanpa respons, hal itu bisa memicu keresahan bahkan gejolak. “Kalau pemerintah tidak ngomong mengenai hal itu, itulah nanti muncul penilaian bahwa pemerintah itu buta dan tuli,” ujarnya.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi dan media sosial membuat semua informasi cepat tersebar. “Tidak ada lagi yang tidak beredar di tangan kita ini, tidak ada lagi yang tidak ditonton, betul kan? Ada satu peristiwa, misalnya keracunan MBG, semua orang nonton, tidak ada yang tidak tahu,” kata Qodari.

Dengan pernyataan ini, Qodari menegaskan kembali komitmen Istana dalam menjaga komunikasi dua arah dengan masyarakat. “Jadi kita ketemu hari ini teman-teman untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak buta dan tuli,” pungkasnya.