Presiden Prabowo Dorong Percepatan Rumah Subsidi, Maruarar Sirait Ungkap Terobosan KUR Rp130 Triliun

Presiden Prabowo Dorong Percepatan Rumah Subsidi, Maruarar Sirait Ungkap Terobosan KUR Rp130 Triliun--Antara
JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan masyarakat kecil memiliki akses terhadap hunian layak.
Senin (15/9/2025), Kepala Negara memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ke Istana Merdeka untuk membahas langkah strategis percepatan penyediaan rumah subsidi.
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar menyampaikan apresiasinya atas perhatian serius Presiden terhadap sektor perumahan rakyat. Ia mengungkapkan, tahun ini pemerintah menaikkan kuota rumah subsidi secara signifikan, dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.
“Presiden benar-benar memberikan perhatian penuh pada sektor ini. Kenaikan kuota rumah subsidi tahun ini adalah bukti nyata keseriusan beliau,” ujar Maruarar usai pertemuan.
BACA JUGA:PPPK RI Surati Presiden Prabowo, Desak Alih Status Jadi PNS
BACA JUGA:DPR Desak Presiden Prabowo Segera Tunjuk Pengganti Menpora
Hingga 15 September 2025, realisasi pembangunan rumah subsidi mencapai 221.047 unit.
Dari jumlah tersebut, sekitar 175.662 unit telah diserahterimakan kepada masyarakat, sementara 45 ribu unit lainnya masih dalam proses pembangunan, persetujuan kredit, maupun akad kredit.
Capaian tersebut membuat target tahunan diyakini akan terlampaui, seiring percepatan program yang digencarkan pemerintah.
Tak hanya menambah kuota, Maruarar juga memperkenalkan langkah bersejarah: Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dengan total anggaran Rp130 triliun. Program ini disebut sebagai yang pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, di mana KUR difokuskan khusus untuk pembiayaan hunian rakyat.
BACA JUGA:Anggaran APBN 2025, Prabowo Targetkan 330 Ribu Sekolah Terima Smart TV
BACA JUGA:Isu Pergantian Kapolri, DPR Tegaskan Belum Terima Surat Resmi dari Presiden Prabowo
Skema KUR perumahan ini dibagi menjadi dua jalur yakni Sisi suplai: Rp117 triliun dialokasikan bagi kontraktor, pengembang, hingga toko bangunan. Bunga pinjaman hanya 6 persen setelah subsidi pemerintah sebesar 5 persen.
Sisi demand: ditujukan untuk UMKM yang bergerak di sektor hunian, seperti homestay, rumah makan, hingga warung rakyat. Plafon kredit mencapai Rp500 juta dengan bunga 6 persen.