Tuntutan 17+8, DPR Sepakat Pangkas Tunjangan & Fasilitas

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Jumat , 05 Sep 2025 - 21:00

Tuntutan 17+8, DPR Sepakat Pangkas Tunjangan dan Fasilitas--Instagram Jerome

tuntutan 17+8, dpr sepakat pangkas tunjangan & fasilitas                            jakarta, koranprabumulihpos.com – dewan perwakilan rakyat (dpr) ri akhirnya menyetujui pemangkasan sejumlah tunjangan dan fasilitas anggotanya setelah melakukan evaluasi, termasuk biaya langganan listrik, telepon, hingga tunjangan transportasi.
kesepakatan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara pimpinan dpr ri dengan pimpinan fraksi pada kamis, 4 september 2025. hal ini disampaikan oleh wakil ketua dpr ri, sufmi dasco ahmad, dalam konferensi pers sehari setelahnya.
“beberapa pos anggaran yang dikurangi antara lain biaya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, serta tunjangan transportasi,” jelas dasco, jumat (5/9/2025).
ia juga menegaskan, anggota dpr yang sudah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak lagi memperoleh hak-hak keuangan. proses ini dilakukan dengan melibatkan mahkamah kehormatan dewan (mkd) dan berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing.
baca juga:ruu perampasan aset bisa dipercepat jika dpr ambil inisiatif
baca juga:mendagri tito minta kepala daerah dan dprd tunda perjalanan luar negeri
langkah pemangkasan tunjangan dpr muncul di tengah derasnya tekanan publik. koalisi sipil sebelumnya merumuskan 17 tuntutan utama serta 8 tuntutan tambahan yang dikenal dengan nama “17+8 tuntutan rakyat: transparansi, reformasi, dan empati.”
tuntutan rakyat itu ditetapkan memiliki dua tenggat waktu:
17 tuntutan harus dipenuhi dalam waktu sepekan, yakni hingga 5 september 2025.
8 tuntutan tambahan diberikan tenggat satu tahun, atau hingga 31 agustus 2026.
baca juga:pengamat uns: anggota dpr yang arogan tak cukup dinonaktifkan, harus segera diganti
baca juga:anggota dpr ri dinonaktifkan partai, tapi gaji tetap mengalir! 
beberapa poin penting dari tuntutan tersebut di antaranya:
hentikan kriminalisasi terhadap demonstran serta tarik tni dari pengamanan sipil.
bekukan kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas baru bagi anggota dpr.
publikasikan secara transparan penggunaan anggaran negara.
baca juga:kebijakan baru istana: dpr dilarang kunjungan ke luar negeri!
baca juga:nasdem & pan ambil langkah tegas, 4 anggota dpr dicopot!
proses hukum aparat maupun anggota dpr yang bertindak represif atau tidak etis.
pastikan perlindungan hak buruh, termasuk upah layak dan pencegahan phk massal.
sementara tuntutan jangka panjang mencakup agenda besar, seperti reformasi dpr dan partai politik, pengesahan ruu perampasan aset, reformasi kepolisian, hingga evaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.
keputusan memangkas fasilitas dinilai sebagai sinyal awal respons dpr terhadap kritik publik. namun, langkah ini diyakini belum cukup. koalisi sipil menekankan bahwa pembenahan menyeluruh—mulai dari transparansi anggaran hingga reformasi politik—adalah harga mati untuk mengembalikan kepercayaan rakyat.
kini, publik menunggu apakah dpr benar-benar serius menjalankan komitmen reformasi, atau hanya sekadar meredam gejolak aksi yang marak sepanjang akhir agustus lalu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 6 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan