BKN Terapkan Skala Prioritas: Honorer Database & Non-Database Bisa Jadi PPPK Paruh Waktu!

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Senin , 18 Aug 2025 - 18:49

BKN Terapkan Skala Prioritas, Honorer Database dan Non-Database, Bisa Jadi PPPK Paruh Waktu--prabupos

SE MenPANRB ini juga merinci alur pengadaan PPPK Paruh Waktu, mulai dari usulan kebutuhan hingga penetapan Nomor Induk PPPK. Proses ini diatur secara ketat agar berjalan transparan dan akuntabel.

Tahapan yang harus dilalui meliputi:

Pengajuan Usulan Kebutuhan oleh PPK Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi mengajukan rincian kebutuhan formasi dan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) melalui layanan elektronik BKN.

Penetapan Kebutuhan oleh Menteri PANRB Berdasarkan usulan dari instansi, Menteri PANRB menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu untuk setiap instansi secara resmi.

Usulan Penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu

Setelah kebutuhan ditetapkan, PPK wajib mengusulkan penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu kepada BKN paling lambat tujuh hari kerja sejak penetapan kebutuhan dilakukan.

Penetapan Nomor Induk oleh Kepala BKN

Kepala BKN kemudian menerbitkan Nomor Induk PPPK, yang menjadi identitas resmi pegawai tersebut. Selanjutnya, PPK melakukan pengangkatan sesuai aturan perundang-undangan.

Pemerintah juga menetapkan jadwal ketat yang harus dipatuhi oleh seluruh instansi:

7–20 Agustus 2025 – Pengajuan usulan penetapan kebutuhan oleh instansi

21–30 Agustus 2025 – Penetapan kebutuhan oleh MenPANRB

22 Agustus–1 September 2025 – Pengumuman alokasi kebutuhan

23 Agustus–15 September 2025 – Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK Paruh Waktu

23 Agustus–20 September 2025 – Usulan penetapan Nomor Induk PPPK

23 Agustus–30 September 2025 – Penetapan Nomor Induk PPPK oleh BKN

bkn terapkan skala prioritas: honorer database & non-database  bisa jadi pppk paruh waktu!                             jakarta, koranprabumulihpos.com – badan kepegawaian negara (bkn) menegaskan seluruh tenaga honorer, baik yang sudah masuk database maupun belum, memiliki peluang sama untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
deputi bidang sistem informasi dan digitalisasi manajemen asn bkn, suharmen, menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu memperdebatkan status database/non-database, karena pengangkatan akan tetap dilakukan dengan skala prioritas.
“honorer r1, r2, r3, r3/b, r3/t, r4, dan r5 bisa diusulkan menjadi pppk paruh waktu, tentunya berdasarkan prioritas dan kemampuan anggaran,” jelas suharmen.
berdasarkan surat menpan-rb nomor b/3832/m.sm.01.00/2025 tertanggal 8 agustus 2025, ada urutan prioritas dalam pengangkatan pppk paruh waktu:
baca juga:belum umumkan seleksi pppk tahap ii, sejumlah instansi terancam kena sanksi dari bkn!
baca juga:bkn gandeng kementerian panrb: rumah subsidi untuk 1.000 asn siap direalisasikan
1. r1: pelamar prioritas.
2. r2: eks honorer k2.
3. r3: non-asn dalam database bkn.
4. r4: honorer non-database yang bekerja minimal 2 tahun.
5. r5: lulusan ppg yang belum terdaftar.
suharmen menambahkan, kode r3/b dan r3/t hanyalah penanda teknis bagi peserta seleksi pppk 2024 tahap 1 dan 2, sehingga tidak ada perbedaan hak antara keduanya.
baca juga:korpri usul tambah usia pensiun asn, ini penjelasan lengkap kepala bkn
baca juga:deadline mepet! bkn desak instansi segera tuntaskan pengangkatan casn 2024
nah, terkait itu sejumlah pemerintah daerah di sumatera selatan mulai mengajukan usulan formasi pppk paruh waktu:
oku timur: 4.257 honorer diajukan (3.426 r3, 831 r4-r5).
lubuklinggau: 1.793 honorer (972 r3, 821 r4).
oku selatan: 2.291 honorer database yang belum lolos pppk 2024.
muara enim: 481 honorer masuk usulan resmi ke menpan-rb.
baca juga:lolos asn bukan akhir! bkn tegaskan kinerja buruk bisa diberhentikan
baca juga:bkn imbau daerah anggarkan gaji non asn hingga diangkat jadi asn
banyuasin: 982 honorer r4 sedang diverifikasi.
ogan ilir: 1.367 honorer belum lolos 2024 akan diajukan jadi pppk paruh waktu.
musi banyuasin (muba): lebih dari 100 honorer database dan 700 non-database masih diperjuangkan.
lahat: pendataan sementara mencapai 2.905 honorer.
baca juga:pelanggaran disiplin! bkn berhentikan 20 pegawai asn
baca juga:optimalisasi layanan asn: bkn implementasikan talenta digital dan sistem wfa
sementara itu, beberapa kabupaten/kota lain masih dalam proses pendataan sebelum diajukan resmi ke pemerintah pusat.
untuk besaran upah, sesuai permenpan-rb nomor 16 tahun 2025, pppk paruh waktu akan menerima gaji setidaknya setara dengan honor yang diterima sebelumnya atau mengikuti upah minimum regional (umr/umk) sesuai daerah masing-masing.
kepala bkpsdm ogan ilir, wilson effendi, menegaskan “gaji pppk paruh waktu akan sama dengan besaran honor sebelumnya, atau minimal mengikuti ketentuan upah minimum di wilayah kerja.” katanya. 
honorer kategori r4 (non-database, tapi sudah bekerja lebih dari 2 tahun) kini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. 
banyak kepala daerah, termasuk bupati banyuasin, oku selatan, dan oku timur, berjanji memperjuangkan status mereka agar tidak kehilangan pekerjaan.
dengan terbitnya aturan terbaru ini, bkn berharap tidak ada lagi perdebatan di lapangan soal siapa yang lebih berhak. semua honorer, baik database maupun non-database, akan tetap diakomodasi sesuai regulasi dan ketersediaan anggaran.
seperti diketahui, pemerintah kembali mengambil langkah tegas dalam pengaturan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu pada tahun 2025. 
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpanrb) rini widyantini secara resmi mengeluarkan surat edaran (se) nomor b/3832/m.sm.01.00/2025 pada 8 agustus 2025, yang menjadi acuan baru dalam proses pengadaan pppk paruh waktu di seluruh instansi pemerintah.
dalam se tersebut, rini menegaskan bahwa hanya tiga kategori pelamar yang berhak masuk prioritas untuk diusulkan menjadi pppk paruh waktu. 
kebijakan ini diambil untuk memastikan rekrutmen lebih tepat sasaran, efisien, dan fokus pada kelompok yang benar-benar membutuhkan serta memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah.
berdasarkan ketentuan terbaru, kategori pelamar yang mendapatkan prioritas meliputi:
non-asn terdaftar di database badan kepegawaian negara (bkn) dan masih aktif bekerja.
kelompok ini dianggap memiliki rekam jejak jelas, riwayat kerja yang terdokumentasi, serta kontribusi langsung dalam mendukung operasional instansi tempat mereka bertugas.
non-asn yang tidak terdaftar di database bkn, tetapi telah aktif bekerja minimal dua tahun terakhir secara terus-menerus.
meski tidak tercatat di sistem bkn, tenaga honorer atau pegawai kontrak yang masuk kategori ini dinilai memiliki loyalitas dan kontribusi nyata bagi pelayanan publik.
lulusan pendidikan profesi guru (ppg) yang tercatat di pangkalan data kelulusan ppg kementerian pendidikan dasar dan menengah.
pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan ppg untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik berkualitas di berbagai daerah.
se menpanrb ini juga merinci alur pengadaan pppk paruh waktu, mulai dari usulan kebutuhan hingga penetapan nomor induk pppk. proses ini diatur secara ketat agar berjalan transparan dan akuntabel.
tahapan yang harus dilalui meliputi:
pengajuan usulan kebutuhan oleh ppk pejabat pembina kepegawaian (ppk) di masing-masing instansi mengajukan rincian kebutuhan formasi dan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) melalui layanan elektronik bkn.
penetapan kebutuhan oleh menteri panrb berdasarkan usulan dari instansi, menteri panrb menetapkan rincian kebutuhan pppk paruh waktu untuk setiap instansi secara resmi.
usulan penetapan nomor induk pppk paruh waktu
setelah kebutuhan ditetapkan, ppk wajib mengusulkan penetapan nomor induk pppk paruh waktu kepada bkn paling lambat tujuh hari kerja sejak penetapan kebutuhan dilakukan.
penetapan nomor induk oleh kepala bkn
kepala bkn kemudian menerbitkan nomor induk pppk, yang menjadi identitas resmi pegawai tersebut. selanjutnya, ppk melakukan pengangkatan sesuai aturan perundang-undangan.
pemerintah juga menetapkan jadwal ketat yang harus dipatuhi oleh seluruh instansi:
7–20 agustus 2025 – pengajuan usulan penetapan kebutuhan oleh instansi
21–30 agustus 2025 – penetapan kebutuhan oleh menpanrb
22 agustus–1 september 2025 – pengumuman alokasi kebutuhan
23 agustus–15 september 2025 – pengisian daftar riwayat hidup (drh) pppk paruh waktu
23 agustus–20 september 2025 – usulan penetapan nomor induk pppk
23 agustus–30 september 2025 – penetapan nomor induk pppk oleh bkn
kepala bkn, zudan arif, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi instansi yang tidak mengajukan usulan kebutuhan pppk paruh waktu.
“kalau tidak mengusulkan, tandanya tidak butuh pppk paruh waktu,” ujarnya tegas.
zudan juga mengingatkan agar instansi memanfaatkan kesempatan ini dengan optimal, mengingat pppk paruh waktu dapat membantu mengisi kekosongan tenaga kerja di sektor pelayanan publik yang mendesak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.
dengan terbitnya se ini, diharapkan proses rekrutmen pppk paruh waktu menjadi lebih terarah dan efisien. pemerintah ingin memastikan bahwa formasi yang tersedia benar-benar diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria dan telah memberikan kontribusi nyata bagi pelayanan publik.
bagi pelamar, kebijakan ini juga menjadi sinyal bahwa persaingan akan semakin ketat. hanya mereka yang masuk dalam tiga kategori prioritas dan memenuhi persyaratan administrasi yang akan dipertimbangkan.
selain itu, pemerintah menggarisbawahi bahwa rekrutmen pppk paruh waktu ini merupakan bagian dari strategi pemenuhan kebutuhan aparatur yang fleksibel, efisien, namun tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 19 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan