2026, Anggaran Pendidikan Ditambah hingga Rp761 Triliun

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan peningkatan alokasi anggaran sektor pendidikan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, dengan kisaran antara Rp727 triliun hingga Rp761 triliun.

“Pada tahun 2026, anggaran pendidikan diperkirakan akan berada di kisaran Rp727 triliun sampai Rp761 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal untuk RAPBN Tahun Anggaran 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Tambahan anggaran tersebut difokuskan untuk meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan nasional. Beberapa langkah yang direncanakan mencakup penguatan sekolah unggulan dan sekolah rakyat, pembenahan infrastruktur pendidikan, serta peningkatan angka partisipasi pendidikan anak usia dini dan perguruan tinggi.

Selain itu, alokasi dana juga akan difokuskan pada peningkatan kualitas tenaga pendidik serta pengembangan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri.

BACA JUGA:Kemenkeu Salurkan Dana Bagi Hasil Migas: Rp1,179 Triliun untuk Kesejahteraan Papua Barat

BACA JUGA:Kemenkeu: Insentif PPN DTP Dorong Pembelian 22.449 Rumah pada Semester I 2024

Pemerintah berharap program-program ini akan memperluas akses pendidikan berkualitas serta menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Sebagai perbandingan, alokasi dana pendidikan dalam APBN tahun 2025 tercatat sebesar Rp724,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp297,2 triliun dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat. Dana ini mencakup Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, serta tunjangan profesi guru (TPG) non-PNS untuk 477.700 guru.

Sementara itu, Rp347,1 triliun disalurkan melalui skema transfer ke daerah (TKD), antara lain untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjangkau 43,4 juta siswa, TPG untuk 1,5 juta guru PNSD dan PPPK, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk revitalisasi 14.690 fasilitas pendidikan dan 21 perpustakaan daerah.

Tak hanya itu, sebanyak Rp80 triliun juga disediakan melalui pembiayaan untuk pemberian beasiswa oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada hampir 50 ribu penerima, termasuk beasiswa gelar dan non-gelar hasil kerja sama dengan sejumlah kementerian, serta pendanaan untuk riset.

BACA JUGA:Jokowi Buka Rekrutmen 2,3 Juta Formasi CASN, KemenPAN-RB Gandeng Kemenkeu

BACA JUGA:Kemenkeu Lelang Barang Eks Gratifikasi & Rampasan, Ada PS5 hingga Emas

Program pendidikan sendiri masuk ke dalam delapan prioritas strategi pemerintah tahun 2026. 

Strategi lainnya meliputi penguatan ketahanan pangan dan energi, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan layanan kesehatan, pembangunan desa serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, pertahanan negara yang komprehensif, dan percepatan investasi serta perdagangan global.(*)