Komitmen Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Dalam SPMB

KORANPRABUMULIHPOS.COM - Setelah deklarasi, giliran bidang SMP Sosialisasikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, yang dilaksanakan di SMPN 2 Prabumulih, pada Kamis 15 mei 2025.

Dalam kesempatan ini, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih, A Darmadi SPd MSi mengatakan bahwa saat ini kuota SPMB semua satuan pendidikan sudah ditentukan dan sudah ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota Prabumulih nomor 238/ KPTS/ Disdikbud/ 2025.

Karena Kuota rombongan belajar (rombel) sudah diterapkan, dan sesuai aturan yang berlaku jumlah tersebut sudah dikunci sesuai laporan, jika satuan pendidikan menerima siswa baru melebihi kuota, maka siswa tidak bisa masuk dapodik.

"Siswa baru yang tidak masuk dalam dapodik selama tiga tahun, maka siswa tersebut tidak bisa menerima ijazah. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menambah kuota, jika tidak mau dzolim," jelas Darmadi.

BACA JUGA:Darmadi: Pemecatan Oknum Guru Secara Tidak Hormat Harus Jadi Pelajar

BACA JUGA:IPHI Kota Prabumulih Resmi Dilantik, Siap Perkuat Ukhuwah dan Pemberdayaan Umat

Lanjutnya, saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih, terus mencoba mengembalikan kepercayaan dari masyarakat terkait proses pelaksanaan SPMB 2025.

Dengan meyakinkan masyarakat bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini, akan berlangsung secara adil transparan dan berkeadilan tanpa diskriminasi.

"Kita harus berani melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Inilah saatnya kita mewujudkan misi perubahan, dengan bekerja sesuai aturan yang ada, tolong sama sama kita upayakan mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat pada kita," mintanya.

Dengan menerapkan aturan yang berlaku dan sesuai dengan yang sudah disepakati bersama, Darmadi meyakini bahwa sekolah swasta juga bisa tumbuh dan berjaya kembali.

BACA JUGA:Bukan Sekadar Hiasan, Ini Dia Bunga yang Aman Dikonsumsi dan Menyehatkan

Namun pria tiga anak ini meminta agar sekolah swasta meningkatkan kualitasnya san berjuang semaksimal mungkin untuk menjadi yang diminati oleh masyarakat .

Karena tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri, selain sekolah negeri gratis, namun juga mendapatkan fasilitas yang baik. Sedangkan sekolah swasta harus bayar. 

Sebagai seseorang yang pernah menjabat kepala Sekolah swasta, Darmadi sangat paham dengan keadaan di sekolah swasta, hal ini tidak bisa di hindari, SPP memang harus tetap ada, namun jika bisa tidak terlalu memberatkan.