Disoroti Mendagri, Serapan Anggaran di Sejumlah Daerah Sumsel Masih Rendah: Ini Daftarnya

SUMSEL, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Dalam rapat virtual pada Kamis (8/5), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan catatan khusus kepada sejumlah daerah yang menunjukkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih tergolong rendah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Tito menekankan bahwa pengeluaran pemerintah, termasuk di tingkat daerah, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Aliran dana dari belanja daerah dinilai mampu menambah likuiditas di masyarakat dan memperkuat daya beli.

Kemendagri juga merilis daftar 10 daerah dengan tingkat realisasi pendapatan dan belanja terendah per 7 Mei 2024, mencakup tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dari wilayah Sumatera Selatan (Sumsel), beberapa yang termasuk dalam daftar tersebut adalah Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Muara Enim, Kota Pagaralam, dan Provinsi Sumsel sendiri (lihat grafis).

Empat Lawang tercatat hanya merealisasikan pendapatan sebesar 2,38 persen dan belanja 1,69 persen. Sementara itu, Muara Enim menunjukkan realisasi belanja 3,35 persen, dan Pagaralam berada pada posisi realisasi belanja 12,30 persen.

BACA JUGA:BPK Temukan ASN Banyuasin Terima Honor, Padahal Sudah Dapat TPP

BACA JUGA:Delapan Pasien Keracunan Masih Dirawat: Diduga Konsumsi Program MBG di Kabupaten PALI

Penjabat Bupati Empat Lawang, Fauzan Khoiri, menjelaskan bahwa data yang dirilis Kemendagri kemungkinan merupakan data lama. “Sebab info terbaru dari BPKAD Empat Lawang, data per 9 Mei 2025, realisasi belanja 20,08 dan pendapatan 21,55,” cetusnya, Senin (12/5).

Fauzan menilai rendahnya capaian tersebut wajar karena masih di awal triwulan kedua. Ia merinci bahwa dari target pendapatan Rp1,26 triliun, yang telah terealisasi sebesar 21,55 persen, terdiri dari PAD 8,55 persen, transfer 22,84 persen, dan pendapatan sah lainnya masih nol persen. Belanja pun seimbang dengan pendapatan, yakni 20,8 persen dari target Rp1,28 triliun. “Ketika duit di kas daerah masuk, langsung direalisasikan,” tukasnya.

Terkait rendahnya PAD dan pendapatan sah lainnya, Fauzan menduga belum semua data dari OPD teknis masuk ke sistem SIPD. Ia juga menekankan bahwa Pemkab akan segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki kinerja anggaran.

Senada, Sekda Kabupaten Muara Enim, Ir Yulius MSi, mengungkapkan bahwa data Kemendagri belum mencerminkan kondisi terkini. “Berdasarkan laporan realisasi anggaran pada SIPD RI per tanggal 9 Mei 2025, realisasi belanja daerah Muara Enim adalah 14,51 persen, dan pendapatan daerah 22,48 persen. Jadi sebenarnya tidak masuk dalam kategori realisasi APBD terendah,” tukasnya, Senin (12/5).

Ia menambahkan bahwa pada bulan Mei, sebagian besar kegiatan proyek baru akan mulai berjalan, dan banyak yang belum melakukan pencairan dana awal, sehingga belum tercermin dalam data realisasi.

BACA JUGA:Jalan Rusak 19 Tahun, Warga Banyuasin: “Kami Juga Butuh Perhatian!

BACA JUGA:PLTU Batubara Cemari Sumatera: STuEB Serukan Aksi Nyata dari Pemerintah

Sementara itu, Kota Pagaralam yang masuk dalam kategori realisasi anggaran rendah versi Kemendagri (12,08 persen per 7 Mei), mencatatkan kenaikan menjadi 12,38 persen pada 12 Mei 2025.