Disoroti Mendagri, Serapan Anggaran di Sejumlah Daerah Sumsel Masih Rendah: Ini Daftarnya

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Selasa , 13 May 2025 - 20:58

Disoroti Mendagri, Serapan Anggaran di Sejumlah Daerah Sumsel Masih Rendah: Ini Daftarnya--Foto: Prabupos

Kepala BKD Kota Pagaralam, Ade Kurniawan, menyebutkan bahwa rendahnya realisasi disebabkan oleh belum maksimalnya belanja modal serta keterlambatan pencairan Ganti Uang (GU) dari OPD. “Saat ini yang terserap baru rata-rata untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Belanja Modal belum berjalan, sementara GU sebagian besar belum cair. Hanya ada beberapa saja yang sudah,” terangnya, kemarin.

Ade juga mengimbau seluruh OPD agar segera menyelesaikan administrasi dan pengajuan GU untuk mempercepat proses anggaran. Menurutnya, serapan rendah bisa berpengaruh terhadap kelancaran program pembangunan, sehingga upaya percepatan sangat dibutuhkan.

“Harapannya di triwulan berikutnya serapan ini meningkat signifikan, seiring dimulainya pelaksanaan fisik belanja modal dan penguatan tata kelola keuangan,” tutup Ade.

Dari Kabupaten Banyuasin, Sekda Erwin Ibrahim juga menyatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan peningkatan realisasi APBD 2025. “Kami akan segera tingkatkan realisasi anggaran,” ujarnya.

Erwin menambahkan bahwa Pemkab baru saja merampungkan proses pergeseran anggaran sesuai arahan Inpres No 1/2025 mengenai efisiensi anggaran. "Usai final (pergeseran), kita langsung bergerak," jelasnya.

Dalam rapat pada 8 Mei, Mendagri Tito Karnavian menegaskan kembali pentingnya realisasi anggaran oleh pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Belanja daerah dianggap sebagai motor penggerak pertumbuhan, baik melalui peningkatan daya beli maupun mendorong aktivitas sektor swasta.

“Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” jelasnya dalam siaran pers, Sabtu (10/5).

Tito menyampaikan apresiasi bagi daerah yang berhasil mencapai realisasi APBD tertinggi. Sementara itu, ia memberikan catatan khusus bagi daerah yang masih tertinggal.

Ia juga menyoroti pentingnya dukungan pemda terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemendagri telah menerbitkan SE No 500.12/2119/SJ sebagai dasar hukum percepatan pelaksanaan program tersebut, termasuk penyediaan lahan untuk pembangunan layanan pemenuhan gizi.

“Tentunya, kami harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.(*)

disoroti mendagri, serapan anggaran di sejumlah daerah sumsel masih rendah: ini daftarnya                            sumsel, koranprabumulihpos.com – dalam rapat virtual pada kamis (8/5), menteri dalam negeri tito karnavian memberikan catatan khusus kepada sejumlah daerah yang menunjukkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) masih tergolong rendah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
tito menekankan bahwa pengeluaran pemerintah, termasuk di tingkat daerah, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. aliran dana dari belanja daerah dinilai mampu menambah likuiditas di masyarakat dan memperkuat daya beli.
kemendagri juga merilis daftar 10 daerah dengan tingkat realisasi pendapatan dan belanja terendah per 7 mei 2024, mencakup tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. dari wilayah sumatera selatan (sumsel), beberapa yang termasuk dalam daftar tersebut adalah kabupaten empat lawang, kabupaten muara enim, kota pagaralam, dan provinsi sumsel sendiri (lihat grafis).
empat lawang tercatat hanya merealisasikan pendapatan sebesar 2,38 persen dan belanja 1,69 persen. sementara itu, muara enim menunjukkan realisasi belanja 3,35 persen, dan pagaralam berada pada posisi realisasi belanja 12,30 persen.
baca juga:bpk temukan asn banyuasin terima honor, padahal sudah dapat tpp
baca juga:delapan pasien keracunan masih dirawat: diduga konsumsi program mbg di kabupaten pali 
penjabat bupati empat lawang, fauzan khoiri, menjelaskan bahwa data yang dirilis kemendagri kemungkinan merupakan data lama. “sebab info terbaru dari bpkad empat lawang, data per 9 mei 2025, realisasi belanja 20,08 dan pendapatan 21,55,” cetusnya, senin (12/5).
fauzan menilai rendahnya capaian tersebut wajar karena masih di awal triwulan kedua. ia merinci bahwa dari target pendapatan rp1,26 triliun, yang telah terealisasi sebesar 21,55 persen, terdiri dari pad 8,55 persen, transfer 22,84 persen, dan pendapatan sah lainnya masih nol persen. belanja pun seimbang dengan pendapatan, yakni 20,8 persen dari target rp1,28 triliun. “ketika duit di kas daerah masuk, langsung direalisasikan,” tukasnya.
terkait rendahnya pad dan pendapatan sah lainnya, fauzan menduga belum semua data dari opd teknis masuk ke sistem sipd. ia juga menekankan bahwa pemkab akan segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki kinerja anggaran.
senada, sekda kabupaten muara enim, ir yulius msi, mengungkapkan bahwa data kemendagri belum mencerminkan kondisi terkini. “berdasarkan laporan realisasi anggaran pada sipd ri per tanggal 9 mei 2025, realisasi belanja daerah muara enim adalah 14,51 persen, dan pendapatan daerah 22,48 persen. jadi sebenarnya tidak masuk dalam kategori realisasi apbd terendah,” tukasnya, senin (12/5).
ia menambahkan bahwa pada bulan mei, sebagian besar kegiatan proyek baru akan mulai berjalan, dan banyak yang belum melakukan pencairan dana awal, sehingga belum tercermin dalam data realisasi.
baca juga:jalan rusak 19 tahun, warga banyuasin: “kami juga butuh perhatian!
baca juga:pltu batubara cemari sumatera: stueb serukan aksi nyata dari pemerintah
sementara itu, kota pagaralam yang masuk dalam kategori realisasi anggaran rendah versi kemendagri (12,08 persen per 7 mei), mencatatkan kenaikan menjadi 12,38 persen pada 12 mei 2025.
kepala bkd kota pagaralam, ade kurniawan, menyebutkan bahwa rendahnya realisasi disebabkan oleh belum maksimalnya belanja modal serta keterlambatan pencairan ganti uang (gu) dari opd. “saat ini yang terserap baru rata-rata untuk belanja pegawai dan belanja rutin. belanja modal belum berjalan, sementara gu sebagian besar belum cair. hanya ada beberapa saja yang sudah,” terangnya, kemarin.
ade juga mengimbau seluruh opd agar segera menyelesaikan administrasi dan pengajuan gu untuk mempercepat proses anggaran. menurutnya, serapan rendah bisa berpengaruh terhadap kelancaran program pembangunan, sehingga upaya percepatan sangat dibutuhkan.
“harapannya di triwulan berikutnya serapan ini meningkat signifikan, seiring dimulainya pelaksanaan fisik belanja modal dan penguatan tata kelola keuangan,” tutup ade.
baca juga:bkprmi sumsel dilantik, sinergi pemerintah dan pemuda masjid bangun generasi religius
baca juga:jelajahi alam sumatera selatan: wisata keluarga yang penuh petualangan dan ilmu
dari kabupaten banyuasin, sekda erwin ibrahim juga menyatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan peningkatan realisasi apbd 2025. “kami akan segera tingkatkan realisasi anggaran,” ujarnya.
erwin menambahkan bahwa pemkab baru saja merampungkan proses pergeseran anggaran sesuai arahan inpres no 1/2025 mengenai efisiensi anggaran. "usai final (pergeseran), kita langsung bergerak," jelasnya.
dalam rapat pada 8 mei, mendagri tito karnavian menegaskan kembali pentingnya realisasi anggaran oleh pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. belanja daerah dianggap sebagai motor penggerak pertumbuhan, baik melalui peningkatan daya beli maupun mendorong aktivitas sektor swasta.
“saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” jelasnya dalam siaran pers, sabtu (10/5).
tito menyampaikan apresiasi bagi daerah yang berhasil mencapai realisasi apbd tertinggi. sementara itu, ia memberikan catatan khusus bagi daerah yang masih tertinggal.
ia juga menyoroti pentingnya dukungan pemda terhadap program nasional makan bergizi gratis (mbg). kemendagri telah menerbitkan se no 500.12/2119/sj sebagai dasar hukum percepatan pelaksanaan program tersebut, termasuk penyediaan lahan untuk pembangunan layanan pemenuhan gizi.
“tentunya, kami harus dorong, kita dukung kepala badan gizi nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 14 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan