MK Perintahkan 24 PSU, Mendagri Pastikan Dana Pendidikan & Kesehatan Aman

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Senin , 10 Mar 2025 - 15:25

MK Perintahkan 24 PSU, Mendagri Pastikan Dana Pendidikan & Kesehatan Aman--

mk perintahkan 24 psu, mendagri pastikan dana pendidikan & kesehatan aman                            koranprabumulihpos.com - menteri dalam negeri (mendagri) muhammad tito karnavian menegaskan bahwa dana pendidikan dan kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tidak dapat dialokasikan untuk membiayai pemungutan suara ulang (psu) pilkada 2024 di 24 daerah di indonesia.
menurut tito, anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus tetap terjaga karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
"saya mohon maaf, pak longki, kami tidak akan mengorbankan anggaran wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. ini berdampak langsung bagi masyarakat," ujar tito dalam rapat kerja bersama komisi ii dpr ri di kompleks parlemen, senayan, jakarta, senin.
pernyataan tersebut disampaikan menanggapi usulan anggota komisi ii dpr ri, longki djanggola, yang menyarankan agar kekurangan dana psu dapat ditutupi dengan mengambil sebagian anggaran dari sektor pendidikan dan kesehatan. menurut longki, dana tersebut dapat dialokasikan sekitar 10 hingga 20 persen guna menutupi kebutuhan psu.
baca juga:kpu sumsel pantau persiapan psu di empat lawang
baca juga:pemprov sumsel siap kucurkan dana psu empat lawang, kpu masih hitung kebutuhan
"sebagai alternatif, mungkin daerah bisa diberikan kewenangan untuk menggunakan sebagian dana wajib, seperti alokasi 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan, agar dapat mendukung pelaksanaan psu," ujar longki.
ia berpendapat bahwa memberikan diskresi kepada daerah untuk menggunakan dana tersebut bisa menjadi solusi, sebagaimana kebijakan dalam instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 yang menekankan efisiensi anggaran.
namun, mendagri menolak usulan tersebut dengan tegas. "tidak bisa. dalam surat efisiensi yang saya keluarkan, anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang wajib itu tidak boleh diganggu," jelas tito.
tito juga menekankan bahwa anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. ia mengingatkan bahwa ada banyak kebutuhan prioritas, seperti peningkatan fasilitas sekolah dan beasiswa bagi siswa yang membutuhkan.
baca juga:psu empat lawang, polda sumsel hitung kebutuhan personel keamanan
baca juga:realme c55 nfc: ponsel dengan mini capsule dan chipset helio g88 siap menarik perhatian
"jangan sampai anggaran digunakan untuk proyek atau pengadaan yang kurang mendesak. jika harus memangkas anggaran, maka yang bisa diambil adalah porsi belanja operasional, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pegawai sendiri," tambahnya.
sebelumnya, mahkamah konstitusi (mk) memerintahkan pelaksanaan psu di 24 daerah setelah menyelesaikan sidang sengketa hasil pilkada 2024. keputusan tersebut disampaikan dalam sidang pleno pada senin (24/2), di mana sembilan hakim konstitusi menyelesaikan pembacaan putusan terhadap 40 perkara yang diajukan.
berdasarkan informasi di laman resmi mk, dari 40 perkara yang diperiksa lebih lanjut, 26 permohonan dikabulkan, sembilan permohonan ditolak, dan lima lainnya tidak diterima.
dengan putusan ini, mk telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan terkait perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) kepala daerah 2024. dari 26 permohonan yang dikabulkan, 24 di antaranya mengharuskan kpu di daerah terkait untuk menggelar psu sesuai dengan keputusan mk.
baca juga:besok! psu pilkada 2024 di 5 tps palembang, ini lokasinya 
baca juga:psu berpotensi diadakan di tiga daerah
selain itu, mk juga memberikan dua putusan tambahan. pertama, dalam perkara nomor 305/phpu.bup-xxiii/2025 yang berkaitan dengan kabupaten puncak jaya, mk menginstruksikan kpu untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara. kedua, dalam perkara nomor 274/phpu.bup-xxiii/2025 yang terkait dengan kabupaten jayapura, mk meminta adanya perbaikan penulisan pada keputusan kpu mengenai penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati 2024.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 24 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan