Pemkot Prabumulih Berkomitmen Perkuat Pencegahan Korupsi

PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Dalam upaya memperkuat pencegahan korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk tahun 2025 melalui video conference (vidcon). 

Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dihadiri oleh kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Kota Prabumulih.

Bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Lantai 7, Pemerintah Kota Prabumulih, vidcon ini dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya. 

BACA JUGA:Cak Arlan Evaluasi Kepala OPD: Bakal Ganti Pejabat yang Asal-asalan, Tidak ada Tanggung Jawab

BACA JUGA:Walikota Prabumulih Cak Arlan Tampil Gagah Baju Loreng, Hari Pertama Retreat

IPKD MCP adalah alat penting untuk mengukur sejauh mana daerah-daerah di Indonesia telah menerapkan langkah-langkah efektif dalam mencegah korupsi, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Wali Kota Prabumulih yang hadir bersama Ketua DPRD H. Deni Victoria, SH., M.Si, dan Sekretaris Daerah H. Elman, ST., MM, Kepala Inspektorat Kota Prabumulih, H Indra Bangsawan SH MH, turut mengikuti jalannya acara.

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Prabumulih, seperti dari BKPSDM, BAPPEDA, BPKAD, Diskominfo, dan beberapa dinas lainnya, juga hadir secara langsung.

Dalam sambutannya, H. Arlan menekankan pentingnya implementasi IPKD MCP sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan lebih transparan dimana pencegahan korupsi bukan hanya tugas KPK, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita semua. 

BACA JUGA:Walikota H Arlan dan Wakil Walikota Franky Nasril Pimpin Kota Prabumulih

BACA JUGA:Walikota Terpilih Cak Arlan Kunjungi Lokasi Kebakaran di Duspra Prabumulih

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik," ujarnya.

Kegiatan ini bertujuan agar setiap daerah, termasuk Kota Prabumulih, terus berupaya meningkatkan skor pencegahan korupsi mereka, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang tidak hanya efektif, tetapi juga mengedepankan integritas demi kesejahteraan masyarakat.