Pencairan Dana Desa di Sumsel Baru Rp29,59 miliar, Ini Daerah yang Sudah Mencairkan

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Jumat , 07 Feb 2025 - 22:31

Pencairan Dana Desa--Ilustrasi

Rahmadi menyatakan bahwa keterlambatan dalam pencairan seringkali terkait dengan proses penyusunan APBDes. Meskipun secara formal APBDes harus disahkan sepenuhnya, pencairan dana desa bisa dilakukan meski APBDes belum mencapai 100 persen, asalkan sudah ada penetapan sementara. "Jangan sampai menunggu APBDes yang 100 persen, karena proses tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Yang penting adalah membuat penetapan sementara agar pencairan dapat dilakukan," katanya.

Dia juga menekankan bahwa alokasi dana desa tahun ini tetap mengikuti ketentuan yang ada, dan tidak ada pemotongan meskipun ada upaya efisiensi. "Meskipun ada efisiensi anggaran tahun ini, dana desa tetap disalurkan sesuai dengan aturan yang berlaku," tuturnya. Pemerintah pusat mengalokasikan Rp69 triliun untuk dana desa di seluruh Indonesia, dengan tambahan bonus untuk desa yang berprestasi. Namun, untuk saat ini bonus tersebut belum disalurkan karena kebutuhan pendanaan lainnya.

Untuk Sumsel, dana desa yang dialokasikan sebesar Rp2,4 triliun harus disalurkan dua kali dalam setiap semester. "Pencairan tahap pertama bisa dilakukan pada Januari, dan jika prosesnya cepat, dana tersebut bisa segera dibelanjakan untuk mendorong perekonomian desa," terang Rahmadi.

Pencairan tahap kedua bisa dilakukan paling cepat pada bulan April, dengan syarat pencairan tahap pertama sudah mencapai 60 persen. "Jika semua berjalan lancar, dana desa bisa dicairkan 100 persen pada semester pertama, sehingga dapat digunakan untuk pembangunan desa," tambahnya.

Rahmadi mengakui bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi kelancaran proses ini, seperti perbedaan pendapat antara kepala desa dan perwakilan desa yang dapat memperlambat pelaksanaan.

"Terkadang, jika ada bantuan tunai, desa harus melaporkan terlebih dahulu, dan kemudian mendapatkan rekomendasi dari camat sebelum proses dilanjutkan. Proses ini seharusnya dapat lebih dipermudah melalui koordinasi yang lebih baik," ungkapnya.

Menurut Rahmadi, yang terpenting adalah memastikan laporan dan persyaratan lengkap, termasuk adanya rekomendasi dari kepala daerah, untuk memperlancar pencairan dana desa. "Prosesnya sebenarnya sederhana, selama semua syarat dipenuhi," katanya.

Demikianlah upaya untuk mempercepat penyaluran dana desa di Sumsel agar dapat segera memberikan dampak positif bagi pembangunan desa.(*)

pencairan dana desa di sumsel baru rp29,59 miliar, ini daerah yang sudah mencairkan                            sumsel, koranprabumulihpos.com - dari 14 pemerintah daerah (pemda) di sumatera selatan yang mendapat alokasi dana desa, hingga 3 februari 2025, baru lima daerah yang sudah melakukan pencarian.
dimana dana desa (dd) yang telah disalurkan baru mencapai rp29,59 miliar untuk 120 desa, atau sekitar 1,19 persen dari total anggaran yang tersedia.
padahal di sumsel tercatat sebesar rp2,4 triliun untuk lebih dari 2.800 desa pada tahun 2025.
"kami terus berupaya untuk mempercepat penyaluran dana desa yang prosesnya masih sedikit lambat," ujar rahmadi murwanto, kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) sumsel, dilansir dari sumateraekspres.id.
baca juga:gaji pppk paruh waktu bervariasi: mulai rp1 juta hingga rp2,6 juta
baca juga:pemesanan tiket kereta api lebaran 2025 dimulai, simak jadwal dan informasinya!
kelima daerah tersebut antara lain kabupaten lahat dengan pencairan rp4,83 miliar untuk 26 desa, atau 1,77 persen dari pagu. 
kabupaten musi banyuasin dengan pencairan rp6,77 miliar untuk 26 desa, atau 3,00 persen dari total pagu. kabupaten ogan ilir (oi) dengan rp1,72 miliar untuk 8 desa, atau 0,91 persen dari pagu. 
kabupaten oku telah mencairkan rp11,73 miliar untuk 42 desa, yang setara dengan 9,38 persen dari anggaran. sementara itu, kabupaten oku timur menyalurkan rp4,54 miliar untuk 18 desa, atau 1,72 persen dari total anggaran.
"dana desa dikeluarkan melalui kami, namun yang menyiapkan adalah pihak desa dan dinas pmd. djpb berfungsi sebagai pihak yang menyalurkan pembayaran," jelas rahmadi.
baca juga:dpo korupsi dana covid-19 oku selatan leksi yandi ditangkap di jawa barat!
baca juga:festival sungai musi 2025 digelar 15 februari, hadirkan night run & atraksi cahaya
dia menjelaskan bahwa djpb berperan dalam memastikan bahwa proses penyaluran dana desa berjalan sesuai aturan yang berlaku. "kami tidak bisa sembarangan melepaskan dana tersebut agar tidak disalahgunakan," tambah rahmadi.
rahmadi mengakui bahwa hingga 2025, hanya lima kabupaten/kota yang siap melakukan penyaluran dana desa. hal ini disebabkan adanya kendala dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes). "kami telah bertemu dengan dinas pmd dan mengadakan rapat bersama pj gubernur sumsel awal minggu ini. dalam beberapa hari ke depan, kami akan melibatkan pendamping desa untuk mempercepat proses apbdes," jelasnya.
rahmadi menyatakan bahwa keterlambatan dalam pencairan seringkali terkait dengan proses penyusunan apbdes. meskipun secara formal apbdes harus disahkan sepenuhnya, pencairan dana desa bisa dilakukan meski apbdes belum mencapai 100 persen, asalkan sudah ada penetapan sementara. "jangan sampai menunggu apbdes yang 100 persen, karena proses tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. yang penting adalah membuat penetapan sementara agar pencairan dapat dilakukan," katanya.
dia juga menekankan bahwa alokasi dana desa tahun ini tetap mengikuti ketentuan yang ada, dan tidak ada pemotongan meskipun ada upaya efisiensi. "meskipun ada efisiensi anggaran tahun ini, dana desa tetap disalurkan sesuai dengan aturan yang berlaku," tuturnya. pemerintah pusat mengalokasikan rp69 triliun untuk dana desa di seluruh indonesia, dengan tambahan bonus untuk desa yang berprestasi. namun, untuk saat ini bonus tersebut belum disalurkan karena kebutuhan pendanaan lainnya.
baca juga:pemerintah muara enim gelar operasi pasar gas lpg 3 kg untuk atasi kelangkaan
baca juga:beasiswa bidiksiba 2025: peluang emas pendidikan dari pt bukit asam untuk siswa berprestasi
untuk sumsel, dana desa yang dialokasikan sebesar rp2,4 triliun harus disalurkan dua kali dalam setiap semester. "pencairan tahap pertama bisa dilakukan pada januari, dan jika prosesnya cepat, dana tersebut bisa segera dibelanjakan untuk mendorong perekonomian desa," terang rahmadi.
pencairan tahap kedua bisa dilakukan paling cepat pada bulan april, dengan syarat pencairan tahap pertama sudah mencapai 60 persen. "jika semua berjalan lancar, dana desa bisa dicairkan 100 persen pada semester pertama, sehingga dapat digunakan untuk pembangunan desa," tambahnya.
rahmadi mengakui bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi kelancaran proses ini, seperti perbedaan pendapat antara kepala desa dan perwakilan desa yang dapat memperlambat pelaksanaan.
 "terkadang, jika ada bantuan tunai, desa harus melaporkan terlebih dahulu, dan kemudian mendapatkan rekomendasi dari camat sebelum proses dilanjutkan. proses ini seharusnya dapat lebih dipermudah melalui koordinasi yang lebih baik," ungkapnya.
baca juga:kasus pembunuhan ketua rt di oku; keluarga desak polisi usut tuntas, diduga pelaku lebih dari satu!
baca juga:drama pemilihan ketua forum kades: dua kades ogan ilir nyaris baku hantam
menurut rahmadi, yang terpenting adalah memastikan laporan dan persyaratan lengkap, termasuk adanya rekomendasi dari kepala daerah, untuk memperlancar pencairan dana desa. "prosesnya sebenarnya sederhana, selama semua syarat dipenuhi," katanya.
demikianlah upaya untuk mempercepat penyaluran dana desa di sumsel agar dapat segera memberikan dampak positif bagi pembangunan desa.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 8 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan