Gonjang Ganjing Pencopotan RT RW, Dewan Prabumulih Segera Turun Tangan

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Kamis , 09 Jan 2025 - 22:45

Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih Ir Dipe Anom, akan memanggil instansi terkait terkait pengaduan RT RW yang dicopot sepihak oleh Lurah --Foto: prabupos

Lebih lanjut, pria yang sudah beberapa periode menjabat sebagai anggota dewan ini menambahkan bahwa peran lurah sebatas menyampaikan informasi kepada pimpinan, seperti sekda atau walikota, sementara urusan RT dan RW merupakan urusan tingkat kelurahan.

"Masalah RT dan RW seharusnya cukup ditangani oleh lurah yang melaporkan ke sekda atau walikota. Tidak etis jika walikota turun tangan karena masalah ini relatif kecil. Jika ada pencopotan, harus ada alasan yang jelas dan sesuai dengan regulasi yang ada, karena RT dan RW diharapkan netral dalam politik," jelasnya.

Mengenai apakah pencopotan RT dan RW terkait dengan Pilkada yang baru lalu, Dipe mengungkapkan bahwa hal itu belum dapat dipastikan, karena belum ada koordinasi lebih lanjut mengenai hal tersebut.

"Kami belum bisa merumuskan penyebabnya, apakah terkait dengan isu insentif yang mungkin akan naik atau masalah lain. Namun, jika memang terkait dengan insentif, perlu dilakukan kajian mendalam agar tidak menimbulkan kecemburuan antar pihak, serta mempertimbangkan faktor anggaran," tambahnya.

Sementara itu, Walikota Prabumulih Terpilih, H Arlan, ketika dikonfirmasi mengenai masalah ini, menyatakan bahwa persoalan RT dan RW adalah tanggung jawab para lurah, dan dirinya tidak ikut campur dalam urusan tersebut.

"Saya sampaikan kepada lurah, ini adalah urusan mereka. Jika masa jabatan RT sudah berakhir, silakan diganti. Namun jika belum habis masa jabatannya, jangan diganti. Sesuai peraturan," tukasnya dibincangi usai penetapan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih terpilih, di Pendopo Rumah Dinas, Kamis 9 Januari 2025.(*)

gonjang ganjing pencopotan rt rw, dewan prabumulih segera turun tangan                            prabumulih, koranprabumulihpos.com - awal tahun 2025, gonjang - ganjing pencopotan ketua rukun tetangga (rt) dan rukun warga (rw) dibeberapa kelurahan mencuat.
bahkan kabar beredar di lapangan, sejumlah rt rw yang dicopot oleh lurah sudah mengadu baik secara lisan maupun bersurat ke dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota prabumulih.
"dalam waktu dekat rt rw yang diganti lurah akan datang ke dprd, mengadukan nasib mereka yang diganti tiba - tiba, padahal belum habis masa jabatan," kata salah satu sumber.
wakil ketua dprd kota prabumulih ir dipe anom, dikonfirmasi membenarkan saat ini ada banyak laporan dan keluhan dari rt rw terkait pencopotan yang dilakukan oleh lurah secara sepihak. 
baca juga:68 peserta lulus cpns prabumulih, peserta tak lulus bisa ajukan sanggah
baca juga:wako prabumulih terpilih: program kami harus dijalankan, pelantikan dijadwalkan 2 februari 
bahkan dalam waktu dekat pihaknya akan "turun tangan" untuk memanggil pihak terkait agar persoalan tersebut tak makin menimbulkan gejolak.
"ada yang sudah mengantarkan surat, tentu ini jadi perhatian bagi kami. kami akan memanggil instansi terkait terkait persoalan ini, sehingga tidak menjadi gejolak," tuturnya.
dipe yang sudah dua kali duduk di kursi pimpinan dprd kota prabumulih kmk menjelaskan, tujuan pengangkatan ketua rt dan rw adalah untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah dan memastikan keberadaan mereka dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"gejolak terkait hal ini harus segera ditangani agar tidak menimbulkan masalah, terutama jika pengangkatan rt dan rw menjadi sorotan publik, yang pada gilirannya dapat berdampak pada citra pemerintah," ujarnya.
baca juga:diduga rt rw di kelurahan majasari diganti tanpa persetujuan warga
baca juga:awali aktivitas di sekolah dengan senam sehat anak indonesia hebat 
menurut peraturan walikota, dipe menegaskan bahwa lurah tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan atau mengangkat ketua rt tanpa melalui musyawarah dengan masyarakat setempat.
"tugas lurah adalah memfasilitasi proses musyawarah warga untuk menentukan ketua rt, bukan mencopot atau mengangkat secara sepihak. dampaknya akan langsung dirasakan oleh warga yang berhubungan dengan ketua rt," tegasnya.
lebih lanjut, pria yang sudah beberapa periode menjabat sebagai anggota dewan ini menambahkan bahwa peran lurah sebatas menyampaikan informasi kepada pimpinan, seperti sekda atau walikota, sementara urusan rt dan rw merupakan urusan tingkat kelurahan.
"masalah rt dan rw seharusnya cukup ditangani oleh lurah yang melaporkan ke sekda atau walikota. tidak etis jika walikota turun tangan karena masalah ini relatif kecil. jika ada pencopotan, harus ada alasan yang jelas dan sesuai dengan regulasi yang ada, karena rt dan rw diharapkan netral dalam politik," jelasnya.
baca juga:bobol sekolah, buron 5 bulan warga desa tanjung telang prabumulih ditangkap
baca juga:dapati kantor kelurahan sepi; hasil sidak pj wako prabumulih terhadap pelayanan publik pasca libur 
mengenai apakah pencopotan rt dan rw terkait dengan pilkada yang baru lalu, dipe mengungkapkan bahwa hal itu belum dapat dipastikan, karena belum ada koordinasi lebih lanjut mengenai hal tersebut.
"kami belum bisa merumuskan penyebabnya, apakah terkait dengan isu insentif yang mungkin akan naik atau masalah lain. namun, jika memang terkait dengan insentif, perlu dilakukan kajian mendalam agar tidak menimbulkan kecemburuan antar pihak, serta mempertimbangkan faktor anggaran," tambahnya.
sementara itu, walikota prabumulih terpilih, h arlan, ketika dikonfirmasi mengenai masalah ini, menyatakan bahwa persoalan rt dan rw adalah tanggung jawab para lurah, dan dirinya tidak ikut campur dalam urusan tersebut.
"saya sampaikan kepada lurah, ini adalah urusan mereka. jika masa jabatan rt sudah berakhir, silakan diganti. namun jika belum habis masa jabatannya, jangan diganti. sesuai peraturan," tukasnya dibincangi usai penetapan walikota dan wakil walikota prabumulih terpilih, di pendopo rumah dinas, kamis 9 januari 2025.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 10 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan