8 Sengketa Pilkada 2024 Masuk MK, 3 dari Daerah Sumsel

Reporter: Dina M |

Editor: Ros Suhendra |

Selasa , 24 Dec 2024 - 07:12

8 Sengketa Pilkada 2024 Masuk MK, 3 dari Daerah Sumsel --Foto:ist

8 sengketa pilkada 2024 masuk mk, 3 dari daerah sumsel                             koranprabumulihpos.com - perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) melaporkan bahwa ada delapan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diajukan ke mahkamah konstitusi (mk) dari wilayah-wilayah yang memiliki calon tunggal pada pilkada 2024.
kasus-kasus ini mencerminkan kompleksitas dalam kontestasi politik, meskipun beberapa daerah hanya memiliki satu calon.
ajid fuad muzaki, peneliti perludem, mengungkapkan bahwa delapan sengketa ini berasal dari tujuh daerah yang hanya memiliki calon tunggal dan bersaing dengan kotak kosong dalam pilkada.
"delapan sengketa ini berkaitan dengan calon tunggal," kata ajid dalam diskusi daring bertajuk "potret awal php-kada 2024" yang disiarkan di jakarta, minggu.
baca juga:tak semua honorer terakomodir seleksi pppk, daerah tunggu petunjuk pusat
baca juga:warga das kelekar prabumulih tak tidur nyenyak, warga pangkul keluhkan sampah kiriman 
ajid menjelaskan bahwa sengketa ini berasal dari daerah-daerah berikut:
kabupaten empat lawang (2 kasus)
gresik (1 kasus)
kota tarakan (1 kasus)
bintan (1 kasus)
pasangkayu (1 kasus)
ogan ilir (1 kasus)
nias utara (1 kasus)
sengketa ini diajukan oleh masyarakat atau lembaga pemantau yang merasa dirugikan oleh sistem atau proses pilkada yang berlangsung.
ajid menggarisbawahi bahwa sengketa di daerah dengan calon tunggal menunjukkan adanya potensi ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada.
"meskipun calon tunggal tampak dominan, gugatan-gugatan ini menggambarkan bahwa ada kelompok yang merasa sistem politik yang ada tidak inklusif dan adil," ujarnya.
baca juga:pt bukit asam raih gold di serelo csr award 2024
baca juga:pelantikan kepala daerah diperkirakan maret 2025
ia menambahkan, calon tunggal sering dipandang sebagai representasi dari kekuatan politik yang dominan di suatu daerah. namun, sistem ini masih memungkinkan adanya kritik dan perlawanan, termasuk dari masyarakat yang menginginkan lebih banyak keterlibatan dalam politik.
menurut data dari situs resmi mk hingga jumat (20/12), tercatat ada 312 permohonan sengketa pilkada 2024. dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari pasangan calon (287 perkara atau 91,99%), diikuti oleh masyarakat (16 perkara atau 5,45%), dan lembaga pemantau (8 perkara atau 2,56%).
ajid menyatakan bahwa angka ini mencerminkan tingginya persaingan politik di berbagai daerah."peserta pilkada memanfaatkan jalur hukum sebagai langkah terakhir untuk memperjuangkan hasil pilkada yang mereka anggap sah," jelasnya.
meski permohonan dari masyarakat dan lembaga pemantau jumlahnya lebih kecil, hal ini tetap menunjukkan partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pilkada.
baca juga:kota prabumulih masuk 9 wilayah rawan banjir di sumsel
baca juga:ratusan buruh sumsel desak pj gubernur mundur! serukan revisi umsp 2025 
"partisipasi publik ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi," tambahnya.
fenomena sengketa di daerah dengan calon tunggal ini menunjukkan tantangan besar dalam mewujudkan pemilu yang lebih inklusif dan adil.
perludem mengungkapkan bahwa penyebab utama ketidakpuasan ini adalah kurangnya alternatif politik di daerah-daerah tersebut.
"sengketa ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap sistem yang ada. sistem politik kita perlu memberi ruang lebih untuk partisipasi," ujar ajid.
ke depan, perludem berharap sistem politik dapat mendukung inklusivitas yang lebih besar, baik melalui reformasi aturan calon tunggal maupun peningkatan mekanisme pengawasan pemilu.
baca juga:tak semua honorer terakomodir seleksi pppk, daerah tunggu petunjuk pusat
baca juga:6 rekomendasi oleh-oleh khas lampung yang wajib dibawa pulang
hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.
mk diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan transparan dalam menangani sengketa-sengketa ini, sehingga pilkada 2024 tetap menjadi proses demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.
sengketa pilkada 2024 di daerah dengan calon tunggal ini menyoroti tantangan serius dalam sistem demokrasi lokal indonesia. meskipun sengketa ini hanya sebagian kecil dari total permohonan yang masuk ke mk, kasus-kasus ini menggarisbawahi pentingnya reformasi politik untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 26 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan