Tak Semua Honorer Terakomodir Seleksi PPPK, Daerah Tunggu Petunjuk Pusat

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Senin , 23 Dec 2024 - 22:07

Belum semua honorer terakomodir seleksi PPPK tahun 2024.--Foto:ist

SUMSEL, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Rencana pemerintah untuk menyelesaikan masalah honorer pada akhir 2024 belum berjalan lancar.

Proses seleksi CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih berlangsung, namun banyak honorer yang belum terakomodir akibat terbatasnya jumlah formasi.

Masalah ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah pusat dan daerah pada 2025, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Chandra, menjelaskan bahwa sekitar 6.000 pegawai honorer di Pemprov Sumsel mengikuti seleksi PPPK 2024.

"Kami melaksanakan seleksi PPPK sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, peserta yang mengikuti seleksi belum mencakup seluruh honorer yang ada di Pemprov Sumsel," ujarnya.

Mengenai kebijakan pemerintah yang menghapus honorer pada akhir 2024, Pemprov Sumsel masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.

"Kami akan mengikuti petunjuk teknis yang diberikan untuk honorer yang belum terakomodir dalam seleksi PPPK tahun ini," tambahnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumsel, Ismail Fahmi, menjelaskan bahwa tahun ini Pemprov Sumsel membuka 5.953 formasi PPPK, dengan rincian 198 untuk guru, 800 untuk tenaga kesehatan, dan 4.955 untuk tenaga teknis.

Meskipun nasib honorer yang belum terakomodir masih menunggu petunjuk pusat, Pemprov tetap menganggarkan gaji mereka pada tahun anggaran 2025.

"Kami sudah menganggarkan gaji untuk pegawai non-ASN pada 2025," ungkap Sekretaris BPKAD Pemprov Sumsel, Yosi Hervandi.

Sedangkan untuk penganggaran PPPK paruh waktu, yang saat ini sedang dibahas dan akan dibebankan pada APBD, Pemprov juga masih menunggu regulasi lebih lanjut.

"Kami akan menunggu petunjuk teknis dan pelaksanaan dari pemerintah pusat," tambahnya.

Di Kabupaten OKU Timur, Kepala BKPSDM Sutikman melaporkan bahwa sejak 2021, pihaknya sudah mengangkat 2.632 honorer menjadi PPPK, dan saat ini sedang dalam proses seleksi untuk mengisi 1.436 formasi PPPK.

"Ini adalah komitmen kami untuk menjalankan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN," kata Sutikman.

tak semua honorer terakomodir seleksi pppk, daerah tunggu petunjuk pusat                            sumsel, koranprabumulihpos.com - rencana pemerintah untuk menyelesaikan masalah honorer pada akhir 2024 belum berjalan lancar. 
proses seleksi cpns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) masih berlangsung, namun banyak honorer yang belum terakomodir akibat terbatasnya jumlah formasi.
masalah ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah pusat dan daerah pada 2025, termasuk di provinsi sumatera selatan (sumsel).
sekretaris daerah (sekda) sumsel, edward chandra, menjelaskan bahwa sekitar 6.000 pegawai honorer di pemprov sumsel mengikuti seleksi pppk 2024.
"kami melaksanakan seleksi pppk sesuai dengan peraturan yang ada. namun, peserta yang mengikuti seleksi belum mencakup seluruh honorer yang ada di pemprov sumsel," ujarnya.
mengenai kebijakan pemerintah yang menghapus honorer pada akhir 2024, pemprov sumsel masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.
"kami akan mengikuti petunjuk teknis yang diberikan untuk honorer yang belum terakomodir dalam seleksi pppk tahun ini," tambahnya.
kepala badan kepegawaian daerah (bkd) pemprov sumsel, ismail fahmi, menjelaskan bahwa tahun ini pemprov sumsel membuka 5.953 formasi pppk, dengan rincian 198 untuk guru, 800 untuk tenaga kesehatan, dan 4.955 untuk tenaga teknis.
meskipun nasib honorer yang belum terakomodir masih menunggu petunjuk pusat, pemprov tetap menganggarkan gaji mereka pada tahun anggaran 2025.
"kami sudah menganggarkan gaji untuk pegawai non-asn pada 2025," ungkap sekretaris bpkad pemprov sumsel, yosi hervandi.
sedangkan untuk penganggaran pppk paruh waktu, yang saat ini sedang dibahas dan akan dibebankan pada apbd, pemprov juga masih menunggu regulasi lebih lanjut.
"kami akan menunggu petunjuk teknis dan pelaksanaan dari pemerintah pusat," tambahnya.
di kabupaten oku timur, kepala bkpsdm sutikman melaporkan bahwa sejak 2021, pihaknya sudah mengangkat 2.632 honorer menjadi pppk, dan saat ini sedang dalam proses seleksi untuk mengisi 1.436 formasi pppk.
"ini adalah komitmen kami untuk menjalankan uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn," kata sutikman.
pada 2021, ada sekitar 7.000 honorer di kabupaten oku timur, dan hingga 2023, 2.632 orang sudah diangkat menjadi pppk. sisa honorer yang belum diangkat berjumlah 5.124 orang, namun jumlah ini akan berkurang seiring dengan proses rekrutmen formasi pppk.
terkait nasib honorer yang belum terakomodir seleksi pppk, mereka masih menunggu regulasi lebih lanjut dari pusat, dan penggajian honorer akan disesuaikan dengan opd masing-masing.
di kabupaten empat lawang, pj bupati fauzan khoiri mengatakan bahwa pembahasan terkait gaji honorer tahun anggaran 2025 masih berlangsung, dan penyesuaian anggaran akan dilakukan dengan opd terkait.
honorer yang tidak lolos seleksi pppk 2024 akan diangkat menjadi pppk paruh waktu, dan saat ini sedang berlangsung seleksi untuk 475 formasi pppk.
penerimaan pppk 2024 akan diprioritaskan bagi honorer yang sudah terdaftar dalam database bkn, sementara jumlah pppk paruh waktu akan dipastikan setelah proses seleksi pppk selesai.
di kabupaten muara enim, kepala bkpsdm harson sunardi mengungkapkan bahwa ada sekitar 6.000 honorer yang mengikuti seleksi pppk, dengan 6.414 formasi yang tersedia. sebanyak 3.845 orang mendaftar pada tahap pertama, dan 3.843 orang hadir dalam ujian.
sebanyak 8 peserta dinyatakan gagal, dan jika ada peserta yang tidak lolos seleksi, mereka akan dipertimbangkan untuk ditempatkan di formasi kosong. gaji honorer yang belum diangkat akan tetap dianggarkan sampai mereka diterima sebagai pppk.
sekda banyuasin, erwin ibrahim, memastikan bahwa gaji untuk tenaga harian lepas (thl) akan tetap diberikan sampai mereka diangkat menjadi pppk.
pemkab banyuasin membuka 4.960 formasi pppk, yang terdiri dari 3.886 formasi tenaga teknis, 828 untuk guru, dan 246 untuk tenaga kesehatan. thl yang belum mendapat formasi pada seleksi pppk 2024 akan diangkat sebagai pppk paruh waktu setelah menunggu regulasi dari bkn.
masalah serupa juga terjadi di kabupaten oku, yang memiliki 3.067 peserta seleksi pppk, sementara formasi yang tersedia hanya 875. diperkirakan masih ada ribuan honorer yang belum terakomodir pada akhir tahun ini.
bagi honorer yang terdaftar dalam database bkn namun tidak lolos seleksi administrasi, mereka masih memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi pppk tahap kedua menggunakan akun yang sama.
di kabupaten muba, kepala bkpsdm elisa se msi mengungkapkan bahwa hasil seleksi pppk 2024 gelombang pertama belum diumumkan, dan gelombang kedua sedang dimulai. jumlah honorer yang mengikuti seleksi pppk mencapai 8.000 orang, namun pemkab muba masih menunggu petunjuk pusat mengenai pppk paruh waktu.
sementara itu, kepala bkpsdm ogan ilir, wilson efendi, memastikan bahwa gaji untuk honorer pada tahun anggaran 2025 tetap akan dianggarkan. hingga semua honorer diangkat menjadi asn, baik pns maupun pppk, jumlah honorer yang belum mendapat formasi diperkirakan masih sekitar 4.000 orang.
di kabupaten lahat, kepala bkpsdm anton akbar se mm menjelaskan bahwa honorer yang belum mendapat posisi yang diinginkan setelah mengikuti seleksi pppk akan dipertimbangkan untuk menjadi pppk paruh waktu.
jumlah honorer di kabupaten lahat diperkirakan antara 4.000 hingga 5.000 orang, dan pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran untuk belanja pegawai, termasuk untuk pppk yang akan dilantik pada 2025.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 24 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan