Pemerintah Rem Investasi Asing di IKN, Bahlil Beberkan Alasannya

Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah masih mengerem investasi asing di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Menurutnya pemerintah masih memprioritaskan investor dalam negeri untuk mengembangkan IKN.

"(LoI) 200 lebih sudah ada tapi saya lagi mengerem. Saya rem kenapa? Daerah-daerah prime itu kalau boleh semua dalam negeri, supaya IKN dari kita untuk kita. Nanti di layer 2 dan 3-nya baru bisa memberikan opsi kepada asing," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

BACA JUGA:Ekonomi Global Lagi Nggak Baik-baik Saja, Begini Kondisinya

Dalam catatan detikcom, sudah ada sebanyak 304 Letter of Interest (LoI) alias pernyataan minat investasi dari investor dalam dan luar negeri yang ingin ikut bergabung menggarap mega proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

BACA JUGA:Bos Bulog Sebut Harga Beras Bisa Lebih Murah dengan Cara Ini

Tapi, kata Bahlil, Jokowi masih memprioritaskan investor dalam negeri untuk membangun IKN. Hal itu bukan juga berarti pemerintah tidak membuka pintu untuk para investor asing.

"Jadi gini, Pak Jokowi itu memprioritaskan investor-investor dalam negeri, kalau ada investor dalam negeri bangun IKN, kita berikan prioritas itu yang dimaksud. Bukan berarti kita tidak membuka untuk asing, biar aja dulu dalam negeri, udah clear, kita prioritaskan kedua baru asing, itu yang dimaksud Pak Jokowi," bebernya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan sejauh ini pemerintah masih mengerem investasi dari luar negeri. Investasi dari perusahaan ataupun investor dalam negeri akan diberikan karpet merah terlebih dahulu untuk mengembangkan IKN.

"Saat ini kita masih rem (investasi luar negeri), yang kita prioritaskan dari dalam negeri terlebih dahulu, meskipun dari luar udah nengok beberapa kali. Misalnya Singapura ada 130 yang datang melihat Nusantara banyak yang berminat. Letter of interest saja ada 320. Banyak memang, tapi kita berikan terlebih dahulu untuk investor dalam negeri," sebut Jokowi beberapa waktu lalu. (dc)