Mantan Pj Wako Prabumulih Richard Cahyadi segera Disidang: Kasus Aplikasi SANTAN

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Selasa , 03 Dec 2024 - 21:20

Mantan Pj Wako Prabumulih Richard Cahyadi, --Istimewa

mantan pj wako prabumulih richard cahyadi segera disidang: kasus aplikasi santan                              muba, koranprabumulihpos.com - kejaksaan negeri musi banyuasin (kejari muba) telah menyerahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan aplikasi santan (sistem aplikasi nomor tanah desa) yang mencakup beberapa desa di kabupaten musi banyuasin pada tahun anggaran 2021 ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) kelas ia palembang.
proses pelimpahan berkas ini merupakan hasil dari penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh tim jaksa penuntut umum (jpu) kejari muba, setelah melakukan pemeriksaan atas seluruh dokumen yang terkait.
korupsi yang terlibat dalam proyek pengadaan aplikasi ini melibatkan sejumlah pihak, dengan dampak kerugian keuangan negara yang cukup besar.
dalam konferensi pers pada selasa, 3 desember 2024, kepala kejaksaan negeri musi banyuasin, roy riady, sh, mh, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun dakwaan terhadap tiga tersangka yang terlibat dalam kasus ini.
baca juga:pj wali kota palembang: pentingnya kerjasama tim
baca juga:jelang nataru, tiket ka rajabasa - serelo sold out
salah satu tersangka utama, richard cahyadi, ap, msi, dijerat dengan beberapa pasal, antara lain pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.
dalam dakwaan utama, richard cahyadi didakwa dengan pasal yang mengatur tentang korupsi terkait pengadaan barang dan jasa yang merugikan negara. sementara dakwaan alternatif mengarah pada pelanggaran prosedur pengadaan yang merugikan negara.
selain itu, richard juga dihadapkan pada dakwaan pasal 12b jo. pasal 18 yang berkaitan dengan dugaan pemberian gratifikasi atau suap dalam proyek tersebut.
tiga tersangka lainnya yang terlibat, yaitu muhzen alhifzi, se bin ahyul fahar, muhammad arief, s.t bin arfan, dan riduan, s.e bin a. hamid, juga dijerat dengan dakwaan serupa. mereka dikenakan dakwaan utama pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta dakwaan alternatif berdasarkan pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam pengadaan yang merugikan negara.
roy riady menjelaskan bahwa penyelidikan dimulai setelah terungkap dugaan penyimpangan dalam pengadaan aplikasi santan yang dirancang untuk mempermudah pencatatan nomor tanah di desa-desa musi banyuasin. meskipun aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan administrasi tanah, proyek tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan diyakini tidak melalui prosedur pengadaan yang benar.
"penyelidikan ini mengungkap dugaan adanya mark-up harga dan ketidaksesuaian antara harga yang dibayarkan dan kualitas aplikasi yang diterima. selain itu, ada sejumlah ketidakberesan dalam proses pengadaan yang mengarah pada potensi tindak pidana korupsi," ujar roy riady.
kasus ini mulai diselidiki setelah kejaksaan negeri musi banyuasin menerima laporan tentang kemungkinan adanya praktik korupsi dalam proyek ini. setelah dilakukan penyelidikan yang mendalam, ditemukan cukup bukti untuk menuntut para tersangka.
pada 3 desember 2024, setelah berkas perkara disiapkan, kejaksaan negeri musi banyuasin melimpahkan perkara ini ke pengadilan tindak pidana korupsi palembang.
roy riady menambahkan bahwa saat ini pihaknya sedang menunggu jadwal sidang pertama untuk memulai proses persidangan.
"pelimpahan ini merupakan tahapan lanjutan dari proses hukum yang sedang berjalan. kami berharap proses persidangan dapat segera dimulai agar para tersangka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya," katanya.
kejaksaan negeri musi banyuasin berkomitmen untuk terus mematuhi prosedur hukum yang berlaku dalam menangani setiap perkara, dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara transparan dan adil. roy juga menekankan pentingnya kerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti kepolisian, badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp), serta pihak lain untuk memastikan akuntabilitas dan profesionalisme dalam penanganan kasus ini.
"kami berupaya memberikan penegakan hukum yang tegas dan adil, serta melaporkan setiap perkembangan kepada pimpinan sesuai prosedur untuk menjaga integritas dan transparansi," tambahnya.
kejaksaan negeri musi banyuasin berharap agar proses hukum dalam kasus ini berjalan cepat dan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. mereka juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung pemberantasan korupsi agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal.
"kami berharap kasus ini bisa menjadi contoh bahwa tidak ada yang kebal hukum. dukungan masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi," tutup roy.
dengan pelimpahan berkas perkara ini, masyarakat diharapkan dapat mengikuti jalannya persidangan yang akan segera dimulai dan memberikan dukungan terhadap penegakan hukum yang sedang berlangsung. kejaksaan negeri musi banyuasin berjanji akan terus menjaga integritas dan berupaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di wilayahnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 4 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan