Budi Gunawan: Warga Terdampak Bencana Dapat Tetap Gunakan Hak Pilihnya di Pilkada

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), menegaskan bahwa masyarakat yang terkena dampak bencana alam di berbagai wilayah dapat tetap menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024.

Menurut Budi, meskipun sebagian warga mungkin terdampak oleh bencana, mereka tetap bisa mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih.

Namun, beberapa TPS akan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman akibat potensi ancaman bencana, terutama banjir yang diperkirakan terjadi di beberapa daerah.

"Dalam rapat koordinasi yang telah dilaksanakan, kami menyadari bahwa beberapa daerah berpotensi terdampak banjir, mengingat curah hujan yang tinggi saat ini. Prediksi BMKG menyebutkan bahwa potensi banjir dapat berlangsung hingga Februari 2025, dan ini akan mempengaruhi wilayah tertentu seperti Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian lokasi TPS," jelas Menko Polkam.

Dalam kesempatan yang sama, Budi Gunawan memastikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah sedang dalam proses mendistribusikan logistik Pilkada, termasuk ke TPS yang berada di wilayah yang terkena dampak bencana.

"Semua persiapan sudah dilakukan dengan baik, dan tahapannya akan terus dilanjutkan. KPU telah memastikan bahwa logistik Pilkada akan sampai ke desa-desa dan TPS pada waktunya," tambahnya.

Sementara itu, Yulianto Sudrajat, Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, menyatakan bahwa hingga saat ini logistik Pilkada, termasuk surat suara dan kotak suara, sudah mulai didistribusikan dari gudang KPU provinsi, kabupaten, dan kota ke berbagai wilayah.

"Logistik tersebut sekarang sedang dalam perjalanan menuju desa-desa. Pada 26 November 2024, Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan mengirimkan logistik ke TPS. Pada hari yang sama, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan memastikan TPS siap untuk digunakan," ungkap Yulianto.

PPS adalah panitia yang bertanggung jawab untuk mengurus pemungutan suara di tingkat desa, sementara KPPS adalah kelompok yang bertugas di setiap TPS.

Yulianto menambahkan bahwa KPU di tingkat provinsi terus memantau distribusi logistik untuk memastikan semua perlengkapan sampai tepat waktu di setiap TPS.

"Distribusi logistik akan terus berlanjut hingga malam hari, dan pada 27 November 2024 pukul 07.00, TPS akan dibuka untuk pemungutan suara yang akan berlangsung hingga pukul 13.00," jelasnya.

Menko Polkam juga menyebutkan bahwa TNI akan membantu distribusi logistik, terutama di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau.

"Satgas TNI telah bergerak membantu pengiriman logistik, terutama di wilayah-wilayah seperti Nabire. Semua persiapan sudah berjalan dengan baik, dan pemerintah siap mendukung KPU dalam kelancaran pemilu," kata Budi Gunawan.

Pilkada 2024 dijadwalkan serentak pada 27 November di 545 daerah, meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.(*)