MENGAWAL DEMOKRASI MELALUI PENGAWASAN PARTISIPATIF

Reporter: Zainul Marzadi |

Editor: |

Minggu , 17 Nov 2024 - 19:29

MENGAWAL DEMOKRASI MELALUI PENGAWASAN PARTISIPATIF--Istimewa

c. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people)

Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah

dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya.

Konsepsi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, manakala konsepsi demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat maka bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang demokratis karena kehendak rakyatlah sebagai landasan legitimasinya (Asshiddiqie, 2005)

Marilah dengan MENGAWAL DEMOKRASI MELALUI PENGAWASAN PARTISIPATIF , kita Sukseskan Pilkada Serentak di Sumatera Selatan tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Isnanto Bidja, Politik Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah (Menuju Penguatan Demokrasi Ditingkat Lokal ) , Makassar, 2017.

Jimly Asshiddiqie, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Makalah Materi Yang Diberikan Dalam Stadium General pada acara The 1 National Conference Forum Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.

Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi , Gama Media Yogyakarta,2012

Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu Tahun 2015-2019

Rohaniah, Yoyoh dan Efriza, Sistem Politik Indonesia, Jakarta, Intrans Publishing, 2007, Hal. 272.

Dalam Modul Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Tingkat Menengah 2021 , Hal 5-6.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,Ghalia Indonesia, Jakarta, 2020

Sumardjono, M.S.W, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar, Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta 2016

mengawal demokrasi melalui pengawasan partisipatif                            koranprabumulihpos.com - pemilihan kepala daerah  yang selanjutnya disebut pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pimpinan kepala daerah . pilkada diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (kpu) provinsi dan kpu kabupaten/kota dengan diawasi oleh badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi dan bawaslu kabupaten/kota. berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 bab i pasal i ayat 1 sampai dengan ayat 3. dengan mengedepankan prinsip pancasila.
pemilihan kepala daerah (pilkada atau pemilihan kepala daerah) di indonesia adalah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif lokal yang memenuhi syarat calon. pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:
1. gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
2. bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
3. wali kota dan wakil wali kota untuk kota
pemilihan umum kepala daerah di indonesia 2024 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan di indonesia, serta merupakan yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di indonesia. pelaksanaan pemungutan suara: rabu, 27 november 2024
 kini sebentar lagi akan mengadakan pilkada wali kota dan wakil wali kota prabomulih dan gubernur dan wakil gubernur propinsi sumatera selatan ,  yang dilaksanakan secara  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. sehubungan dengan tujuan pelaksanaan pemilu maka penyelenggara pemilu harus mampu menjaga kualitas pemilu yang ditunjukkan dengan hasil pemilu yang berintegriitas dan akuntabel. namun pada kenyataannya pelanggaran dan kecurangan kerap terjadi pada setiap pelaksanaan pemilu dengan berbagai bentuk dan setiap tahapannya. pelanggaran pemilu berdasarkan jenisnya dibagai menjadi 4 kategori, yaitu :
baca juga:tenaga kerja di mata pemerintah kota prabumulih nanti: beban atau potensi daerah.?
baca juga:menghadapi tantangan era digital; transformasi peran guru dalam mendidik generasi masa depan
 a). pelanggaran administrasi,
 b). pelanggaran tindak pidana, 
c). pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu (kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten/kota, bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota, dan 
d). pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya .
pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis. walaupun telah dibentuk berbagai lembaga pengawas pemilu, baik di tingkat pusat (bawaslu), di tingkat daerah (panwaslu), maupun dkpp sebagai lembaga yang khusus menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namun  dalam penyelenggaraannya masih ditemui berbagai pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta, partai politik, birokrasi, masyarakat maupun penyelenggara pemilu, sehingga pemilu dinilai kurang berintegritas dan kurang demokratis. 
dengan dilibatkannya stakeholder dan masyarakat secara independen dalam mengawasi  penyelenggaraan pemilu, diharapkan proses pemilu yang demokratis akan terwujud. melalui studi literatur, tulisan ini mengkaji tentang aspek-aspek yang terkait dengan pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu serta beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengawal penyelenggaraan pemilu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis.
pelibatan masyarakat dalam proses politik sangat diperlukan untuk meredam adanya apatisme politik masyarakat dalam pemilihan umum. proses politik bias dikatakan demokratis ketika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembuatan keputusan politik, sehingga pemilu yang demokratis mewajibkan partisipasi masyarakat itu sendiri.pengawasan partisipatif adalah usaha bersama bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi pemilu baik dalam kampanye , masa tenang dan hari pemilihan dengan upaya mentransformasikan kekuatan moral menjadi kekuatan sosial dengan konsekuensi memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang kepemiluan dan teknik pengawasan. 
permasalahan utama  adalah bagaimanakah pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif memegang peranan yang strategis saat pembentukan hukum pemilu yang responsif dan memihak pada masyarakat, pelaksanaan hukum pemilu oleh pengawas ditingkat lapangan dan pembentukan kuktur/budaya hukum masyarakat yang dapat menunjang terciptanya pengawasan partisipatif guna terwujudnya pemilu yang demokratis tahun 2024.
mengawal  demorasi melalui pengawasan partisipatf dengan  : 
hak dan kewajiban rakyat dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan
dasar penguatan partisipasi masyarakat
fungsi bawaslu
strategi pengawasan partisipatif
kenapa masyarakat harus terlibat
hak dan kewajiban rakyat dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan adalah :
sebagai warga negara yang telah memenuh syarat 2 ( dua) 
tertentu diberi hak untuk dipilih (hak pilih pasif) dan memilih (hak pilih aktif)
dipilih dan memilih merupakan ham 
hak untuk tahu segala informasi terkait penyelenggaraan pemilu/ pemilihan.
cara rakyat menggunakan haknya dalam pemilu/pemilihan ;
hadir untuk menggunakan hak pilihnya
ikut serta secara aktif dlam setiap proses/ tahapan pemilu
melakukan pemantauan/ pengawasan pemilu
melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan kepada pengawas pemilu
mengikuti setiap perkembangan informasi terkait proses / tahapan
dasar penguatan partisipasi masyarakat 
1. pasal 94 huruf d
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu
2. pasal 98 ayat 1 hurup d
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah provinsi
3. pasal 102(1)
dalam   melakukan   pencegahan   pelanggaran   pemilu   dan pencegahan  sengketa  proses  pemilu sebagaimana  dimaksud dalam pasal 101huruf a, bawaslu kabupaten/kota bertugas:a.mengidentifikasi   dan memetakanpotensi   pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;b.mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau,dan mengevaluasipenyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota
fungsi bawaslu
pelanggaran dan kecurangan pemilu tentu harus diantisipasi dan mendapatkan penindakan, ini artinya pelaksanaan pemilu harus diawasi. dalam konteks pengawasan, badan pengawas pemilihan umum (selanjutnya disebutn bawaslu) memegang peranan penting untuk mengontrol pelaksanaan pemilu dalam kaitannya menjaga integritas dan akuntabilitas pemilu. pengawasann pemilu dilakukan mengacu pada regulasi yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. salah satu langkah antisipasi terjadinya pelanggaran dan kecurangan pemilu oleh bawaslu adalah pembuatan indeks kerawanan pemilu (ikp) untuk memetakan potensi kerawanan yang disebabkan oleh pelanggaran dan kecurangan pemilu.
fungsi bawaslu :
pengawasan /pecgahan.
penindakan
memutuskan sengketa pemilu
strategi pengawasan partisipatif
gerakan pengawas pemilu partisipatif gerakan pengawas partisipatif pemilu merupakan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kepemiluan dan meningkatkan partisipasi politik dalam semua segmen pemilih. mengorganisasi gerakan pengawas partisipatif dilakukan oleh bawaslu dengan menyertakan semua stakeholders kepemiluan.
masyarakat harus terlibat.
pelibatan masyarakat dalam proses politik sangat diperlukan untuk meredam adanya apatisme politik masyarakat dalam pemilihan umum. proses politik bias dikatakan demokratis ketika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembuatan keputusan politik, sehingga pemilu yang demokratis mewajibkan partisipasi masyarakat itu sendiri.pengawasan partisipatif adalah usaha bersama bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi pemilu baik dalam kampanye , masa tenang dan hari pemilihan dengan upaya mentransformasikan kekuatan moral menjadi kekuatan sosial dengan konsekuensi memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang kepemiluan dan teknik pengawasan.
pengawasan yang baik dalam suatu sistem pemilu adalah syarat utama dalam mewujudkan sistem demokrasi, yang hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu :
pemerintahan dari rakyat (government of the people)
mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakaui
(legitimate government) dimata rakyat. sebaliknya ada permintaan yang tidak sah dan tidak
diakui (unlegitimate government). pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. pentingya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya.
b.  pemerintahan oleh rakyat (government by the people)
pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas
nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. pengawasan yang dilakukan oleh rakyta dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung oleh rakyat / melaui dpr
c.  pemerintahan untuk rakyat (government for the people)
mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah
dijalankan untuk kepentingan rakyat. pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya.
konsepsi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, manakala konsepsi demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat maka bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang demokratis karena kehendak rakyatlah sebagai landasan legitimasinya (asshiddiqie, 2005)
marilah dengan mengawal demokrasi melalui pengawasan partisipatif , kita sukseskan pilkada serentak di sumatera selatan tahun 2024.
daftar pustaka
isnanto bidja, politik hukum pengisian jabatan kepala daerah (menuju penguatan demokrasi ditingkat lokal ) , makassar, 2017.
jimly asshiddiqie, demokrasi dan hak asasi manusia, makalah materi yang diberikan dalam stadium general pada acara the 1 national conference forum community development, jakarta, 19 desember 2005.
mahfud md, hukum dan pilar-pilar demokrasi , gama media yogyakarta,2012
perbawaslu nomor 15 tahun 2015 tentang rencana strategis badan pengawas pemilu tahun 2015-2019
rohaniah, yoyoh dan efriza, sistem politik indonesia, jakarta, intrans publishing, 2007, hal. 272.
dalam modul sekolah kader pengawasan partisipatif tingkat menengah 2021 , hal 5-6.
ronny hanitijo soemitro, metode penelitian hukum dan jurimetri,ghalia indonesia, jakarta, 2020
sumardjono, m.s.w, pedoman pembuatan usulan penelitian, sebuah panduan dasar, gramedia
pustaka utama, jakarta 2016

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 18 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan