Presiden Prabowo Serukan Penataan Tanah Negara untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Sabtu , 09 Nov 2024 - 21:16

Presiden Prabowo Serukan Penataan Tanah Negara untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial--Istimewa

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Dalam Rapat Kabinet Paripurna yang digelar pada Rabu, 6 November 2024, di Istana Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menerima arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait pengelolaan tanah negara.

Presiden Prabowo mengingatkan bahwa penataan tanah negara harus dilakukan dengan tujuan mendukung pemerataan ekonomi yang lebih adil. Dalam keterangan persnya, Nusron Wahid menjelaskan bahwa arahan tersebut mencakup pengelolaan tanah negara secara lebih optimal dengan memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan.

Fokus Utama: Penataan Ulang Tanah Negara

Nusron mengungkapkan bahwa instruksi dari Presiden Prabowo berfokus pada penataan ulang tanah negara agar lebih bermanfaat bagi masyarakat dan tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Tanah negara yang dimaksud termasuk berbagai kategori, seperti:

1. Tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah habis.

2. Tanah yang dibiarkan terbengkalai oleh pemegang hak.

3. Tanah hasil pelepasan kawasan hutan yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif.

4. Tanah yang berasal dari penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di sejumlah daerah.

5. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang merupakan bagian dari tanah negara lainnya.

Menurut Nusron, penataan ulang ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan reformasi agraria yang bertujuan menciptakan distribusi tanah yang lebih merata dan memberikan akses kepada masyarakat kecil. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa tanah yang dikelola dapat menjadi aset produktif yang meningkatkan kesejahteraan rakyat.

presiden prabowo serukan penataan tanah negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial                            jakarta, koranprabumulihpos.com - dalam rapat kabinet paripurna yang digelar pada rabu, 6 november 2024, di istana negara, menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional (atr/bpn), nusron wahid, menerima arahan langsung dari presiden republik indonesia, prabowo subianto, terkait pengelolaan tanah negara.
presiden prabowo mengingatkan bahwa penataan tanah negara harus dilakukan dengan tujuan mendukung pemerataan ekonomi yang lebih adil. dalam keterangan persnya, nusron wahid menjelaskan bahwa arahan tersebut mencakup pengelolaan tanah negara secara lebih optimal dengan memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan.
fokus utama: penataan ulang tanah negara
nusron mengungkapkan bahwa instruksi dari presiden prabowo berfokus pada penataan ulang tanah negara agar lebih bermanfaat bagi masyarakat dan tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi. tanah negara yang dimaksud termasuk berbagai kategori, seperti:
1. tanah eks hak guna usaha (hgu) dan hak guna bangunan (hgb) yang masa berlakunya telah habis.
baca juga:ani andriani bawa pulang mobil honda br-v, undian panen hadiah simpedes bri prabumulih
baca juga:eks dirut pertamina jadi tersangka korupsi tanah di kuningan, bareskrim temukan kerugian negara rp 348,7 m
2. tanah yang dibiarkan terbengkalai oleh pemegang hak.
3. tanah hasil pelepasan kawasan hutan yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif.
4. tanah yang berasal dari penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di sejumlah daerah.
5. tanah objek reforma agraria (tora) yang merupakan bagian dari tanah negara lainnya.
baca juga:elon musk tegaskan: tesla tidak akan rilis smartphone
baca juga:polisi bongkar jaringan judi online, sita uang rp73 miliar dan 16 mobil mewah
menurut nusron, penataan ulang ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan reformasi agraria yang bertujuan menciptakan distribusi tanah yang lebih merata dan memberikan akses kepada masyarakat kecil. pemerintah juga ingin memastikan bahwa tanah yang dikelola dapat menjadi aset produktif yang meningkatkan kesejahteraan rakyat.
reforma agraria sebagai kunci
penting untuk dipahami bahwa reforma agraria bukan sekadar soal redistribusi tanah, tetapi juga mengenai bagaimana tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. nusron menekankan bahwa penataan tanah negara ini akan membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan tanah secara lebih produktif.
“reforma agraria ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dengan memberikan akses tanah kepada masyarakat yang membutuhkan. selain itu, hal ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan,” tambah nusron.
langkah ini, yang juga merupakan bagian dari peraturan presiden (perpres) nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, menargetkan redistribusi tanah yang dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial.
baca juga:ombudsman kolaborasi dengan kementan atasi kendala pupuk bersubsidi
baca juga:wamentan sudaryono tegaskan indonesia bisa tentukan harga sawit global lewat b50
penyelesaian konflik agraria dan pembangunan berkelanjutan
nusron juga menjelaskan bahwa salah satu tantangan besar dalam sektor agraria adalah penyelesaian konflik pertanahan yang telah berlangsung lama. oleh karena itu, penataan tanah negara yang lebih terarah dan efisien sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
“tanah yang selama ini tidak produktif atau terbengkalai akan diberdayakan untuk program-program pembangunan yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti pertanian modern, perumahan rakyat, dan infrastruktur,” ujar nusron.
komitmen pemerintah untuk keadilan sosial
dengan arahan dari presiden prabowo, langkah penataan ulang tanah negara diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan ini selaras dengan prinsip keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.
“melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kami yakin bahwa penataan ulang tanah negara ini akan memberikan dampak positif yang signifikan,” kata nusron, menutup penjelasannya.
sebagai langkah awal, atr/bpn akan menyusun roadmap pelaksanaan penataan tanah negara ini dan berkoordinasi dengan kementerian terkait serta pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan ini dilaksanakan dengan efektif.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 13 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan