Jakarta - Komisi VI DPR meminta Kementerian BUMN untuk melanjutkan restrukturisasi dan penyehatan BUMN, khususnya yang bergerak infrastruktur dan kesehatan. Hal itu menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat kerja antara Komisi VI dan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Komisi VI meminta Kementerian BUMN agar melanjutkan agenda restrukturisasi keuangan dan penyehatan BUMN, khususnya pada sektor infrastruktur dan kesehatan," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima membacakan kesimpulan rapat, di Komisi VI Jakarta, Senin (5/12/2023).
Selain itu, Komisi VI menerima penjelasan Menteri BUMN terkait evaluasi pelaksanaan kinerja Kementerian BUMN 2023 dan evaluasi capaian kinerja BUMN 2023 serta rencana aksi pembinaan BUMN 2024.
Komisi VI, lanjut Bima, mendorong Kementerian BUMN untuk melanjutkan penyelesaian proyek infrastruktur, termasuk proyek strategis nasional (PSN). Bima menilai keberlanjutan PSN seperti jalan tol Trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan pelabuhan akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Komisi VI meminta Kementerian BUMN untuk melakukan penajaman fokus bisnis guna meningkatkan kontribusi dan penciptaan nilai di antaranya pada BUMN pangan dan IBC," sambungnya.
Bima melanjutkan, Komisi VI mendorong Kementerian BUMN untuk menyelesaikan agenda holdingisasi BUMN untuk memperkuat kapasitas keuangan dan keunggulan kompetitif diantaranya pada BUMN aviasi, konsolidasi bisnis data center Telkom, dan Danareksa.
"Komisi VI mendorong Kementerian BUMN melakukan hilirisasi produk BUMN untuk penambahan nilai dan bahan mentah melalui penyelesaian pembangunan kilang dan smelter," kata Bima melanjutkan kesimpulan rapat. (dc)