"Terdapat 12 proyek yang dihapus itu ada daftarnya," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo dalam media briefing di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).
Pertimbangan 12 proyek tersebut dihapus dari PSN karena tidak adanya progres sampai semester II-2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri diketahui meminta agar semua PSN bisa selesai di 2024 setidaknya terkait pembiayaan, pembebasan lahan dan perizinan.
"Berdasarkan evaluasi kita sampai semester II kelihatannya belum berprogres sehingga diusulkan dari kementerian teknis (untuk dikeluarkan) dan sudah mendapatkan arahan dari presiden untuk dikeluarkan dari daftar PSN," ucap Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian, Suroto dalam kesempatan yang sama.
Meski proyek tersebut keluar dari PSN, Suroto memastikan kajiannya akan tetap dilanjutkan oleh kementerian/lembaga terkait untuk kemudian bisa dilaksanakan oleh pemerintah berikutnya.
"Walaupun keluar dari daftar PSN, ini tetap menjadi program reguler tapi tidak dengan mendapatkan fasilitas PSN," imbuhnya. (dc)